Miniatur Dakwah Kampus
Sebenarnya perebutan kekuasaan ini sudah terjadi di level mikro, misalnya di sekolah dan di kampus. Sebagai yang pernah jadi aktifis dakwah kampus, saya kenyang pengalaman mempolitisir siapa yang jadi ketua OSIS atau ketua BEM di kampus.
Sampai saat ini, para teroris (atau “mujahidin”, menurut mereka sendiri) masih bercokol di Idlib, sisa-sisa ISIS masih ada di beberapa lokasi.
Wahabisme dan gerakan khilafah bersatu dengan Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Ini fenomenal. Padahal ketiga gerakan Islam radikal itu memiliki perbedaan ideologi perjuangan. Namun, karena terdesak di Timur Tengah, dan berbagai belahan Bumi, mereka merapatkan barisan. Itu salah satu sebab PKS tetap mendapatkan dukungan suara di Pemilu 2019.
Siapakah yang harus bertanggung jawab atas naiknya fasisme Islam di Indonesia? Kita semua. Orang-orang yang menjadi bagian dari politik oligarki, anti perjuangan kelas, anti mogok buruh, dan terlalu lama mengabaikan persoalan keumatan. Sikap apolitis, enggan melakukan intervensi seperti itulah yang turut melahirkan sosok seperti HRS dan sejenisnya untuk mendominasi, menghegemoni dan merampas ruang publik kita.
Tugas kita adalah menyampaikan apa yg kita ketahui tanpa klaim kebenaran sepihak dan tanpa menghakimi. Kita tdk dituntut atas kesesatan org tapi kita akan dituntut sejauh mana kita mengusahakan dialog dan mengingatkan dgn bijak tanpa menghakimi sepihak.
Saya tidak meributkan situ lawan politik saya atau bukan. Kalau memang situ bisa atur negara ini, lha monggo kerso.
Tapi dalam politik, aqidahnya tidak bisa begitu. Situ tidak boleh jadi penguasa. Yang jadi penguasa harus saya atau kelompok saya. Urusan nanti bagaimana menjalankan pemerintahan, kita lihat nanti.
11. Rapat puncak verifikasi pada tanggal 14 Juli 2011 di mana 121 pihak kreditur hadir.
12. Perdamaian telah disepakati bersama dengan mekanisme voting oleh para kreditur.
13. Voting terpaksa dilakukan karena Prabowo menolak membayar bunga utang.
Ketidaknyamanan itu berimbas pada kembalinya romantisme terhadap kondisi stabilitas di jaman pemerintahan otoriter yang sangat terkontrol bahkan represif dan tidak menghargai hak asasi manusia.
Tahu benar berapa utang masa lalu, yang dibayar Jokowi dan berapa utang baru, yang dilakukan Jokowi dan untuk apa utang itu.
Tahu benar mengapa BUMN harus di restruktur permodalanya.
