Kalau akadnya jual-beli, maka termasuk akad salam. Uangnya sudah dibayarkan sedangkan barang/jasanya dibayarkan belekangan.

Kalau memang demikian akadnya, jual-belinya sudah sah. Uang pembayaran itu statusnya sudah bukan lagi milik calon jamaah, tapi milik penyelenggara haji, yang dalam hal ini Kementerian Agama RI. Asalnya memang milik calon jamaah, tapi secara hukum fiqih, status uang itu sudah milik penyelenggara.

Tujuan Pembentukan BPKH

BPKH sesuai UU 34 Tahun 2014 bertujuan tidak hanya mengelola dana haji namun juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, efesiensi sekaligus rasionalitas terkait BPIH, dan harus memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.