Oleh : Nurbani Yusuf
Benarkah Wahabi hanya sebuah mainstream politik — atau sebuah model keberagamaan yang gagal paham ? Cara pandang pyur padang pasir pedalaman yang kaku, rigid, tekstual dan penuh waspada (baca: curiga ) dalam mengemban risalah profetik.
Faturahman Kamal menyebut bahwa “Wahabi” lebih merupakan isu politik, ketimbang persoalan akademik, atau keilmuan. Tapi tak perlu ditutupi bahwa klaim tersebut menjadi semacam indikator “kegagalan” sebagian intelektual Jazirah dalam mengartikulasikan narasi humanistik para ulama terkemuka seperti Ibnu Taymiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahumāllāh”.
Setidaknya Wahabi bisa disebut sebagai cara pandang yang tak sukses membumikan pesan profetik ulama-ulama besar sekelas Ibnu Taymiyah dan muridnya Ibnu al Jauzy dalam kemasan humanistik, natural, generik dalam sebuah model ideal dan kemurnian masa salaf. Jadi model atau perspektif apa yang ditawarkan ? Tak perlu risau membahas yang beginian bukankah ada banyak perpeskrif dalam beragama ?
Jika Wahabi adalah mainstream purifikasi dalam pengertian tekstual — ia tak cukup simplifistik bisa kokoh bertahan, dalam kapasitas ini Wahabi juga tak bijak bisa membedakan mana kultur Islam dan Arab bahkan ada kesan Wahabi adalah gerakan Pan- Arabisme dengan menggunakan Islam sebagai tunggangan — kegamangan inilah yang kemudian banyak disoal dan dilawan.
Sebab Wahabi sebagai gerakan politik, maka ia tak cukup bukti dapat menjaga tradisi ke ilmuan Islam bahkan sebaliknya sebagai sebuah paradigma keberagamaan, terbukti compang-camping tak punya akar kuat. Perlawanan Islam lokal terhadap Wahabi memang cukup signifikan — tak heran jika kerajaan Saudi cukup risau dan geram, dikawatirkan resistensi terhadap Wahabi akan menular pada gerakan anti Arab atau anti semithis— apalagi dalam banyak kasus gerakan Wahabi malah di teroriskan — dianggap intoleran dan radikal, sesuatu yang amat tidak menguntungkan bagi kerajaan Saudi.
Realitasnya banyak terjadi ambiguitas, setidaknya ada yang dengan tulus berpandangan bahwa Wahabi adalah gerakan purifikasi tauhid- sementara ada wajah politik yang tidak tersibak dalam konteks keilmuan. Termasuk betapa susahnya memilah atau mengkonstruksi bahwa Wahabi ada tautan dengan Muhammadiyah, meski telah tegas ditolak oleh kyai Ahmad Dahlan di awal berdiri.
Import paham Wahabi pada setiap negeri memang harus bijak — agar kasus hancurnya Islam semenanjung Balkan karena perang manhaj tidak kembali berulang, akibat kooptasi paham keberagamaan yang menafikkan aspek kultural dan humanitas lokal yang berlebihan. Termasuk pesan ustadz Fatkhurrahman Kamal ketua Majelis Tablig PP Muhammadiyah untuk tetap menjaga dan merawat keterisinambungan sanad dengan daerah asal—menjadi salah satu yang urgent bagi para pembelajar di timur tengah, agar tak membawa serta tradisi Arab baduy pedalaman dalam satu paket kemasan.
Di akhir tulisan, saya mengutip utuh tulisan Ustadz Fatkhurahman Kamal agar para pembelajar di negeri timur tengah tetap merawat kultur dan ‘tradisi asal’ sebagai bahan pijak yang melandasi — Keterputusan “sanad ke-Indonesiaan” beresiko gagal paham dalam membumikan pesan-pesan Islam universal dalam konteks lokal negeri sendiri.
Di sini, kita jadi paham mengapa Nabi ‘alaihissalām menegaskan pesan pemahaman kultur Yaman dan budaya lokal masyarakat Ahli Kitab kepada sahabat mulia Mu’ādz bin Jabal radlyallāhu ‘anhu. Bahkan disertai arahan profetik agar selalu memudahkan, dan tidak menyulitkan; menggembirakan, dan tidak membuat berpaling. Inilah esensi dakwah: mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan!’.
Comment