Oleh: Rudi Amijaya
Rakyat Cerdas Cinta NKRI (RCCN) : TIDAK SETUJU..!! Presidential Threshold (PT) itu bukan harus dihilangkan, tapi harus ditambah. Ya ambang batas 20% harus dirubah menjadi 35% – 40%. Kenapa ? Agar tdk banyak partai.. pusing..!! Juga utk mengurangi pemborosan uang rakyat, ratusan triliun APBD utk membiyai pilkada, pilpres, gaji DPR belum jatah partai.Itu semua pakai uang rakyat…!!!
Lebih baik APBN digunakan utk membangun utk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Lihat Amerika serikat hanya 2 partai. China hanya 1 partai. Dan mereka lah yang menguasai dunia. Pertarungan Pilpres 2024 memang terbilang masih tiga tahun lagi, namun skema kekuatan yang akan bertarung di Pilpres 2024 sudah muncul ke publik. Skema di 2024 yang kini muncul itu adalah Partai Demokrat dan PKS tak diajak dalam koalisi pertarungan.
Dilihat detikcom, Selasa (24/8/2021), skema di Pilpres 2024 ini ramai dibicarakan di media sosial. Dalam skema itu, awalnya dipetakan dulu kursi tujuh partai di parlemen yang disebut mendukung pemerintah Presiden Jokowi, sebagai berikut:
PDIP= 128 kursi
Golkar= 85 kursi
Gerindra= 78 kursi
Nasdem= 59 kursi
PKB= 58 kursi
PAN= 44 kursi
PPP= 19 kursi
Sedang Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi dan PKS 50 kursi di DPR disebut berada di luar pemerintah Presiden Jokowi. Jika dipersentasekan, koalisi partai pendukung Presiden Jokowi itu sama dengan 82%. Sedangkan Demokrat dan PKS jika digabungkan hanya 15%. Dari penghitungan kekuatan di parlemen itu, dibuat skema tiga kekuatan koalisi di Pilpres 2024 berdasarkan partai yg mendukung pemerintahan Jokowi. Dalam skema tiga koalisi ini, Partai Demokrat dan PKS tak dihitung, sebab hanya memiliki 15%, sedangkan presidential threshold atau ambang batas sejauh ini 20%. PDIP + Gerindra = 31,87%, Golkar + Nasdem = 21,36%, PKB + PAN + PPP = 21,05%, Demokrat + PKS = 15%
Skema yang menggabungkan kekuatan tiga partai berbasis umat Islam yakni PPP, PKB, dan PAN. Sementara PKS, yang juga merupakan partai berbasis umat Islam, tak dimasukkan dalam skema kekuatan itu. Salah satu indikasinya, hal itu ditunjukkan oleh disatukannya 3 partai beridentitas partai Islam atau partai berbasis umat Islam seperti PKB, PAN, PPP, dan meng-exclude PKS. Penggabungan PKB dan PAN akan menarik massa islam, sebab kedua partai itu memiliki basis dari basis massa NU dan Muhammadiyah.
Kedepan kita akan melihat lobby – lobby politik dari semua partai utk mencapai ambang batas threshold ini (20%). Dan yang terpenting bagi kita Rakyat Cerdas Cinta NKRI (RCCN), Jangan sampai negara ini dikuasai poliTIKUS busuk dan rakus yang hobby ngerampok duit rakyat. Jangan sampai negara ini dikuasai gerombolan poliTIKUS penjual ayat dan mayat berkedok agama. Siapapun pemimpin pilihan kita, jangan lupa dilihat “REKAM JEJAK DIGITAL MEREKA”, Salah memilih, bisa lama kita dan anak cucu menderita.
Pernyataann Syarif Ini mungkin gambaran ketakutan dari Demokrat, melihat ektabilitas PD yang terus terjun bebas, mereka pikir berat utk lolos di pilpres 2024 atau ada maksud agar bisa mencalonkan kadernya di pilpres 2024.
Sumber : Status Facebook Rudi Amijaya
Comment