by

Ini Cara Mafia Migas Menghambat Arcandra Tahar Kembali Jadi Menteri

Oleh: Alif Kholifah

Diberhentikannya Arcandra Tahar dengan hormat sebagai Menteri ESDM sebenarnya permainan politik tingkat tinggi para mafia Migas. Presiden Joko Widodo bisa saja tidak memberhentikan dengan segera mengeluarkan perintah pengurusan status kewarganegaraan.

Namun Joko Widodo adalah presiden yang mau mendengarkan publik untuk memperjelas status pria yang menempuh S2 dan S3 di Houston Amerika Serikat itu. Pemberhentian dengan hormat itu dapat dimaknai posisi Menteri ESDM tetap “milik” AT setelah proses pengurusan status kewarganegaraan diperoleh. Tanggal 1 September, Kemkumham telah sah memberi status kewarganegaraan pada lelaki yang memiliki beberapa hak paten dibidang Migas.

Namun dapat dipastikan, kursi itu tak mudah diduduki kembali oleh Arcandra. Mengapa? Pria ini sangat menguasai bidang eskplorasi migas. Artinya baik secara teknologi maupun pengembangan industry bukan hal yang baru.

Bukan hanya karena pendidikan S2 dan S3 mengambil jurusan Ocean Engineering namun sebelum menjadi menteri, jabatan terakhirnya yakni Presiden Petroneering selama 3 tahun.

Mafia migas bakal menghadang dengan beragam cara. Paska dilantik seperti kita tahu, tiba-tiba isu kewarganegaraan ganda mencuat melalui “pesan berantai”. Mengapa tidak ada sumber yang jelas dan berani menyatakan bahwa AT memang berkewarganegaraan ganda? Pun bukti paspor Amerika menyebar cepat melalui pesan berantai juga.

Munculnya pesan berantai ini memaksa Presiden harus menghentikan sang Menteri. Melalui para  broker-brokernya, terlihat seakan-akan setelah kewarganegaraan Indonesia kembali maka kursi Menteri juga akan kembali. Semudah itu? Tidak.

Kini paska kembalinya status kewarganegaraan, AT dipersoalkan terkait moralitas karena tidak jujur mengakui kewarganegaraan ganda. Di Indonesia mau bicara moralitas? Tidak ada standar yang jelas. Lihat buktinya, banyak koruptor yang jelas-jelas memegang posisi penting dipemerintahan. Bahkan Presiden PKS yang sudah haji, pun terkena skandal korupsi.

Ini bukan menafikkan ketidakpentingan moralitas. Padahal kita tahu kewarganegaraan AS Arcandra diperoleh bukan karena permintaan. Adakah pihak yang bisa membuktikan bahwa AT mengajukan permintaan permohonan kewarganegaraan AS? Tidak ada hingga saat ini.

Status kewarganegaraan AS diperoleh pria yang mendirikan Islamic Family Academy itu karena persyaratan pengurusan hak paten. Bukankah pengurusan hak paten bukan harus berkewarganegaraan Amerika? Silahkan cek berbagai regulasi di Amerika, hak paten apa yang mensyaratkan pemiliknya harus berkewarganegaraan AS.

Setelah jawaban ini, berbagai media akan mengarahkan isu Arcandra untuk menempati posisi selain menteri. Entah di SKK Migas, Pertamina atau posisi yang lain. Kita bisa baca itu di opini Tempo maupun yang ditulis berbagai pengamat di media.

Argumentasinya jelas, agar ada penyesuaian sebelum dikembalikan ke posisi semula dan menunggu protes publik mereda. Di sisi lain para mafia akan menyusup ke jajaran partai mendorong momentum kekosongan menteri yang masih dirangkap oleh Luhut Panjaitan. Mereka akan mendukung orang partai menempati kursi menteri itu.

Begitu orang dari kalangan partai duduk menjadi menteri, maka tertutup sudah peluang Arcandra kembali memegang ESDM.

Itu artinya sumberdaya mineral kita akan kembali ke masa-masa dulu, suram dan sulit menjadi sector unggulan. Pengelolaan migas yang tidak professional dan dikendalikan oleh mafia hanya akan menguntungkan pemodal besar. Lantas keuntungan apa yang diperoleh parpol? Mereka hanya mendapat recehan yang itupun sudah cukup bisa menghidupi partai mereka.**

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed