by

Haruskah Menag dari NU?

Oleh : Alim

Sabtu pagi, mari ngobrolin politik kebangsaan. Begini. Saya sudah beberapa kali melihat video Menag yang 2an menit atau yang 4.32 menit demi mencerna isinya. Bahkan saat menulis ini pun sambil sesekali buka videonya itu. Yang dari tiktok, saya abaikan. Lagian saya masih nggak doyan tiktok 🤭 Kesan saya terhadap video itu: Pertama, ada hal positif dan penting dalam apa yang disampaikan Menag, bahwa Kemenag merupakan kementerian semua agama yang mengafirmasi kepentingan semua agama. Hal ini juga yang disampaikan Menag sejak awal menjabat. Ini positif sekali dan harus didukung.

Kementrian Agama jangan lagi menjadi –seperti diungkap Gus Dur– seperti pasar. Saya mengartikan pasar itu terkesan sebagai tempat kumuh ajang transaksi. So, semua pihak perlu mendukung konsepsi ‘Kementrian Semua Agama’ ini menjadi aktual dan berkeadilan. Berikutnya, yang kemudian jadi menjadi polemik adalah statement bahwa pengayoman semua agama oleh Kemenag itu dilatarbelakangi sejarah kemenag yang merupakan hadiah untuk NU (sehingga pengayoman ini melanjutkan karakter NU), bukan untuk umat Islam secara umum, lalu dilanjutkan statement sehingga wajar kalau sekarang NU minta posisi² di dalam kemenag dan mengafirmasi kepentingan pesantren.

Bicara pesantren itu bicara NU, kata Menag. Soal sejarah itu, tidak hanya diramaikan banyak netizen. Beberapa tokoh intelektual NU yang saya japri-tanyai pendapatnyapun menyatakan ketidaksetujuannya atas klaim sejarah itu. Ndak enak saya sebut namanya, tapi record WAnya ada. Jadi ada kesan karena hadiah untuk NU, maka Kemenag itu sejatinya milik NU. Kalau golongan atau agama lain ada di situ, numpang aja. Jabatan jadinya wajar kalau isinya mayoritas NU, yang lain pelengkap aja. Begitu kira² polemiknya yang tercandra dalam keramaian netizen. Nah, sampai sini menurut saya pembicaraannya sudah tentang politik kekuasaan dan posisi-posisi di pemerintahan. Ada juga yang mengaitkan dengan politik internal NU khususnya menjelang muktamar, tapi saya nggak paham soal itu.

Terkait posisi jabatan di pemerintahan, menurut saya, soal “kewajaran minta posisi di kemenag” seperti kata Menag itu memang wajar karena NU jamaahnya besar (tentu akan bisa diperdebatkan, besar itu dihitung dari pemilik kartu anggota, penganut ideologi atau lainnya. Tapi secara umum masyarakat sudah mafhum bahwa NU itu besar). Hitung²an suara politiknya masuk, jadi wajar kalau memang pakai logika politik. Nah, menurut saya yang bukan politisi ini, wajar itu tidak sama dengan harus. Kewajaran tapi ketidak-harusan ini juga berlaku di semua kementerian. Menteri Pendidikan tidak harus dari Muhammadiyah meski ia ormas paling banyak memiliki sekolah dan kampus. Menteri kesehatan tidak harus dari Muhammadiyah meski ia ormas yang memiliki rumah sakit paling banyak, tidak juga harus dokter meski ia ngurusi kesehatan;

Pak Budi bukan dokter. Menhan tidak harus tentara; Pak Mahfud bukan tentara. Seharusnya menteri Pemberdayaan Perempuan juga tidak harus perempuan, sebagaimana menteri lain tidak harus laki-laki. Kepala BNPB tidak musti akademisi Disaster Management, yang nyatanya selama ini dipegang militer. Dan yang jelas, Presiden tidak harus dari anak-cucu Soekarno 😁. Semua itu wajar aja, tapi tidak harus.Tentu ini nggak familiar bagi logika politik kekuasaan. Dalam politik kekuasaan itu kalau bisa (bahkan mungkin harusnya) menterinya dari partaiku, kursi DPR mayoritas golonganku, gubernurnya dari kelompokku, bahkan pak RTnya keluargaku. Sebenarnya itu radikal sih.Tapi tidak harus bubar-bubaran juga hanya karena tidak sepakat. Itu juga radikal namanya, yang akan memicu sikap radikal berikutnya, lahirlah spiral radikalisme berbangsa.

Politik itu emang seperti oseng mercon: gurih bikin doyan, puedes bikin kapok, tapi sekaligus nagih. 🤪Yuk sarapan, sy barusan beli Oseng Mercon. Mules-mules deh..

Sumber : Status Facebook Alim

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed