Nilai uang itu seratus ribu. Kalikan dua jika suaminya pun sudi mengambil pilihan itu, sebuah nilai yang jika digunakan untuk keperluan mereka, bisa cukup untuk berhari-hari. Jangankan senilai itu, kadang saya mentraktir mereka makanan sederhana atau membagi tip dari pelanggan senilai beberapa puluh rupiah saja, ia sudah sangat-sangat bersyukur.
Khilaf, dan tergoda dengan godaan dunia itu manusiawi. Hanya yang disayangkan, kita sibuk menampilkan brand, wajah, eksistensi, ciri-ciri, berpartai, serta berpakaian yg luar biasa Islami, tapi ketika ingin mencapai suatu tujuan batas antara haq dan batil itu kita buat menjadi syubhat.
Di kampus itu berlaku sebaliknya, mereka ditegaskan untuk tak menerima tips, meski dengan nyaris memaksa sekalipun. Pegawainya keukeuh menolak.
Itu seperti oase di padang pasir kemerosotan moral. Seperti sekelompok manusia baik di dunia yang berandalan.
Sayangnya..
Belum ada bukti bahwa penerapan perda bernuansa agama mampu mengurangi nafsu korupsi. Trbukti justru dari sektor pendidikan lah bupati Cianjur (Irvan Rivano) trkena OTT KPK 2 hari lalu.
Bahkan..
Bupati sebelumya sempat disidik Kejaksaan Jabar. Data ICW menyatakan bahwa bupati Tjetjep trindikasi memanipulasi berbagai mata anggaran dalam beberapa periode APBD.
Tapi ada yg hebat dari sekedar kolaborasi rampok anggaran. Partai Amanat Nasional yg kata mbah mimin adalah partai Allah, meminta proyek senilai Rp 100 milyar kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.
Jika Taufik Kurniawan sebagai kader PAN mungkin melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara pribadi, di Jambi ketua Fraksi PAN Supriyono, meminta jatah proyek demi keberlangsungan PAN.
Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.
Sandiaga Uno juga telah mengakui adanya pemberian mahar itu. Hal tersebut disampaikan Sandi pada beberapa media dengan alasan “biaya kampanye”. Biaya kampanye 1 parpol mencapai Rp 500 M? Padahal PAN dan PKS di jagat perpolitikan kita hanya parpol medioker, parpol yang terancam terkena parliamentary threshold alias jumlah suara tidak mencapai 8 persen.
Kader-kader partai ini sudah dididik ala robot. Kecerdasan bukan yang utama. Tapi ketaatan mutlak. Termasuk nantinya tertawa gembira ketika diminta tenggelam bersama partai kardus ini di lautan ganas Pileg dan Pilpres, sambil berteriak jihad.
Bahkan maling itu kadang membentuk kartel untuk mengontrol memperbesar kekuatan tawar menawar mereka. Kadang mereka dikuasai oleh orang kuat yang didukung sanak keluarganya. Nepotisme tumbuh subur di dalam demokrasi. Bapak mantan bupati, ibu jadi bupati, anak ketua DPRD. Itu soal biasa. Tepatnya, kita menganggapnya sebagai hal biasa.
bikin regulasi yg bisa bikin usaha lancar.. syukur2 akses ke perbankan dipermudah.. aturan2 dibuat setransparan mungkin.. jadi siapapun yg mau buka usaha ndak ketar ketir..
