Kekurangan data DPT itu tentu ada, karena basis data penduduk kita juga tidak sempurna, tetapi kalau disebut siluman, ini tidaklah ada landasan buktinya.

2. Ia tampak tidak paham tentang mekanisme rekapitulasi manual berjenjang yang dijadikan patokan resmi penghitungan suara KPU.

Pada data log pukul 20.15, ada kesalahan input data di tiga TPS yang membuat suara paslon 02 bertambah 111.160 dari yang seharusnya.

Data SITUNG hanya menjadi indikasi kuat hasil real count manual, sehingga adanya kekurangan disana, memang disayangkan, tetapi hasil keputusan KPU hanya tergantung kepada hasil rekapitulasi manual.

Setelah tahu kalau di Pasie Lembang ada selisih 191 suara. Saya coba telusuri lebih detail lagi dan salahnya ada di TPS 1 Pasie Lembang. Untuk lebih detailnya saya lampirkan form C1nya silakan lihat dibawah ini.

Dari data form C1 ini kita bisa baca:
Jumlah suara paslon 01 = 19
Jumlah suara paslon 02 = 176
Jumlah total pemilih = 199

Mengapa rasanya begitu dahsyat error yang muncul? Tampilan error yang muncul di mata kita tampak luar biasa karena:
1. Data kita terbatas dari teman yang itu-itu saja. Kita tidak melihat teman yang berbeda suara, atau orang yang tidak kita kenal.

Hal inilah yang boleh jadi menjadi semangat dari KPU, kawalpemilu, dan gerakan sejenisnya untuk membukan formulir C1 dari seluruh TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Orang bisa dengan mudah melihat dan mencocokkan antara formulir yang diunggah dengan data yang ia dapat di lapangan.

Kedua bentuk Situng tersebut secara bersamaan dipublikasi kepada publik sebagai bentuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas hasil pemilu. Potensi kekeliruan Entry data dapat terjadi namun hal tersebut dengan sendirinya bisa dikoreksi karena adanya scan data form C1 dan inilah yang muncul, partisipasi publik melakukan koreksi. 

Ketiga, terus kalau terbukti datanya salah, bagaimana? Laporkan ke KPU setempat, minta diperbaiki. Meskipun tidak berkekuatan hukum, tentu ini kewajiban KPU untuk menjaga marwahnya dengan tidak membiarkan data salah di server KPU sedikitpun. Kalau ada oknum yang sengaja menyalahi data C1 dari KPPS tentu saja harus diberikan sanksi keras. Yang tidak sengaja pun harus ditegur keras, karena seolah tidak menghargai jerih KPPS, Panwas dan tentunya masyarakat.