Secara teori ketatanegaraan bahwa seorang Presiden yang terpilih secara konstitusional mempunyai hak prerogatif untuk menentukan semua pembantunya. Namun secara faktual kita semua tahu bahwa kemerdekaan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya banyak menemui hambatan dan rintangan.
Sayang, gempa politik tahun 1965 menjadikan rencana itu gagal. Mahasiswa yang selesai belajar itu, kemudian menjadi intelektual-intelektual yang "terbuang" karena intrik politik. Sebagian menjadi diaspora di Eropa sana.
Semakin saya kagum dengan Bung Karno. Visinya tentang tambang emas di Papua, dan ibukota NKRI. Sebuah pandangan yang melampaui jamannya.
Melihat fakta tersebut, kunjungan ini dapat dimaknai sebagai komitmen kuat Indonesia untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan Afghanistan. Indonesia juga berkomitmen untuk membangun perdamaian dan mendukung kesejahteraan bangsa Afghanistan.
Jika Jokowi dipaksakan berpasangan dengan PS, belum tentu situasi politik menjadi adem seperti yg diperkirakan. Sebagian pendukung PS yg saat ini mengagung2kan dirinya akan bermanuver layaknya layangan singit. Mereka akan tiba2 menjadi kelompok peduli HAM dengan mengorek pelanggaran2 HAM yg diperkirakan pernah dilakukan oleh PS.
Ada lagi berita ketika Jokowi berbicara dengan Donald Trump, di sosmed muncul satire,
"Mengapa pemimpin kita harus merapatkan kedua kaki ketika duduk berhadapan dengan Presiden AS. Bukankan AS itu musuh lama China."
Jika kita melihat guru-guru sufi di masa lampau yang membuka hatinya menerima siapapun, membuka uluran tangan bagi orang-orang pinggiran, membimbing mereka yang dinista dengan sikap yang ngemong, lalu mengapa kita masih heran melihat sikap Gus Dur yang segaris dengan sikap para sufi ini?
Tak ayal lagi unggahan akun Sukiman itu langsung menjadi viral dalam sekejap dan menuai kecaman dari para netizen.
Andre Magis berpesan: “Mohon ditindaklanjuti Pak Kepolisian Negara Republik Indonesia Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya Cyber Crime Polri Divisi Humas Polri.”
Oleh : Ninoy N Karundeng
