Tapi di negeri ini, hak tampak lebih prioritas daripada kewajiban. Di negara yang masih suka teriak-teriak soal HAM dan Demokrasi, tapi mengesampingkan Hukum, apa boleh buat masih bisa dikata bar-bar. Apalagi jika menyeret dogma agama untuk pembenaran. Yang diteriakkan di jalanan, adalah soal penuntutan hak-hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Tapi bagaimana soal hukum tentang ‘kewajiban’ rakyat atas ‘hak’ negara? Karena bukankah rakyat kuat negara kuat?

Jateng? 
Jika Ganjar lolos dari kasus E-KTP, rasanya masih sulit menggeser cagub PDIP sekaligus petahana ini. Kalopun Ganjar kena, masih banyak bupati/walikota atau kader PDIP yang akan sanggup memenangkan pilgub Jateng. Saingan dari eks menteri saya rasa masih berat. Apalagi jika si eks menteri dianggap berkinerja jelek saat di kabinet