Perbuatan-perbuatan ini dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindak pidana yang antara lain diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dan Pasal 316 dan 207 KUHP. Tindakan pemotongan rambut secara paksa di depan umum dengan alasan “kerapihan” bukan kewenangan pemerintah Aceh maupun polisi. Tindakan tersebut telah merampas dan melukai kehormatan/penghinaan terhadap identitas waria.