Lantas bagaimana nasib NTB jika pemenang Pilkada serentak dimenangkannya? Tidak ada yang bisa memastikan masa depan NTB seperti apa. Namun dengan melihat polemik rumah tangga, serta status menikahi 4 perempuan akan menjadi tantangan yang tidak ringan.
REDAKSIINDONESIA-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan tetap memproses surat laporan terhadap Wakil Ketua DPR RI,Fadli Zon, yang dilayangkan Kamis (30/6/2016) lalu meski Kesekretariatan Jenderal DPR telah mengakui adanya kesalahan teknis dalam pembuatan surat tersebut.
Oleh: Alif Kholifah
Oleh: Ninoy N Karundeng
Oleh: Herry Tjahjono
Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta
Oleh: Saldi Isra
Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako)
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
Oleh: Muhammad AS Hikam
Semakin ke sini, MKD DPR tampak makin babak belur reputasinya di mata publik. Singkatan MKD bukan saja sudah diplesetkan menjadi "Mahkamah Konco Dhewe", tetapi bisa-bisa lebih parah lagi, yaitu menjadi "Mahkamah Kayak Dhagelan". Indikator ke "dhagelanan" alat kelengkapan Parlemen, yang mengurus peri-kehormatan dan martabat lembaga dan para anggotanya itu, antara lain adalah: 1) Proses persidangan yang 'mbulet', bertele-tele, dan terkesan semaunya sendiri.
Oleh: Hasanudin Abdurrakhman
Anda kecewa dengan MKD? Coba cek, apa agama orang-orang konyol berjubah merah itu? Masihkah Anda akan terus menjadikan agama sebagai dasar untuk memilih dalam pemilu nanti? Tanpa banyak berhitung, saya bisa pastikan bahwa sebagian besar mereka muslim. Jadi, masihkah Anda akan mengatakan, pokoknya pilih yang muslim?
