Seolah, masalah negara bisa diselesaikan Presiden semata. Dengan segala maaf, sehebat apapun presidennya. Kecuali, jika gambaran tentang top manager Indonesia sebagaimana Pak Karno atau Pak Harto jaman silam. Untungnya, Pak Jokowi Presiden yang lebih dari sekedar hebat. Dia bersama isterinya nebeng di paviliun Istana Negara, sementara anak-anaknya jualan martabak, pisang goreng, dan juga jualan kopi.
Ketiga, Partai Politik menjadi beban bagi Demokrasi dan Negara. Demokrasi memang mensyaratkan keberadaan Partai Politik. Namun apa lacur kalau Partai Politik minim kontribusi dan bahkan cenderung menjadi beban ? Bagaimana tidak menjadi beban apabila para elit yang bercokol sekaligus di struktur partai maupun lembaga wakil rakyat hanya memikirkan bagaimana berkuasa selama mungkin sehingga segala akses ke sumber daya dan sumber dana diarahkan untuk mencapai tujuan itu.
Bagaimana porak-poranda nya Dinasti Ummayyah setelah ditinggalkanya Umar bin Abdul Aziz yang sangat mahsyur dan terkenal keadilannya.
Bagaimana suatu bangsa sangat tergantung dengan kualitas satu person bernama khalifah..
kalau baik , mantap lah kisah nya seperti Umar bin Abdul aziz..
Jika revisi UU MD3 ini tidak kita lawan--dengan mengajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi tentunya--, dan MK tidak menolak revisi UU MD3 ini, maka saya khawatir yang terjadi ke depan adalah semakin kokohnya kekuasaan anggota-anggota DPR. Sedangkan kita semua telah tau, sampai saat ini anggota-anggota DPR itu belum melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya secara maksimal, bahkan yang terkesan selama ini mereka hanya suka membuat gaduh suasana politik kebangsaan dan kenegaraan saja.
4. Bangun persaudaraan antar umat beragama atas nama kemanusiaan. Jika kita tidak bisa menerima keyakinan agama orang lain, maka setidaknya kita menerima mereka karena kita sama-sama manusia. Sama-sama menghirup udara yang sama di planet ini. Dan sama-sama meminum air yang sama dari bumi yang sama.
.
5. Hindari isu, hoax, desas-desus, dan fitnah. Yakinlah menyebarkan dan menerima berita bohong itu adalah salah, dalam Islam bahkan berdosa dan melanggar ajaran Al-Qur'an.
Betul ada pergub baru, tapi itu tentang apa? Kenaikan tunjangan yg dibicarakan di sana adalah 7 jenis tunjangan rutin bulanan. Antara lain tunjangan transportasi dan rapat. Besarnya memang menggiurkan, tapi perlu diingat, tunjangan bulanan seperti ini tidak berhubungan dengan perjalanan dinas. Tentu pos dananya juga berbeda, bukan dari dana kunker.
RENCANA DPR RI mendirikan "sekolah parlemen" untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif tak ubahnya dagelan politik episode kesekian "wakil rakyat". Pelatihan untuk legislator ini digagas akibat rendahnya kinerja Dewan, terutama dalam menghasilkan undang-undang.
