Presiden dalam sistem kenegaraan Singapura lebih pada jabatan seremonial dan tidak punyai wewenang seperti Presiden di Indonesia atau di Amerika. Presiden Singapura punya hak veto untuk menunda pengangkatan pejabat eselon di badan-badan pemerintah atau BUMN. Tidak lebih dari dari itu. Jadi salah besar jika digambarkan seolah-olah Singapura berganti pemimpin yang punya kuasa besar. Apalagi dikait-kaitkan dengan analisa dangkal bahwa Singapura kini kembali ke pangkuan orang Melayu.