Yang kedua, justru dilakukan oleh ketum parpol ya sendiri sekaligus Presiden keenam. Isu kriminalisasi ulama dan pertumbuhan ekonomi diangkat. Warganet membalikkan pernyataan Presiden keenam dengan menyodorkan bukti bahwa di masa beliau menjabat, ada sekian (yang dianggap) ulama dihukum.

Menolak kriminalisasi bukan berarti membolehkan kumpul kebo atau LGBT. Lagipula, mari kita berfikir jernih. Sejak kapan negeri ini melegalisasi perzinahan, LGBT dan kumpul kebo? Tidak pernah ada Undang-Undangnya !! Jadi kalau mau menjadikan kelakuan seperti itu sebagai kejahatan, silahkan ke DPR jangan ke MK.