Ada aroma kuat Presiden Jokowi ingin mengamankan program kerjanya tanpa pusing diganggu oleh kelompok- kelompok radikalisme yang berpotensi merongrong jalannya pemerintahan. Dengan 'conductor' dari Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), diharapkan potensi gangguan dari kelompok destruktif tersebut bisa dijinakkan dengan mudah.
Bagaimana mungkin sosok yang dibanggakan para pendukung militan jadi pemimpin besar itu kena-kenanya cuma jadi menteri, jadi bawahan dari orang yang dilawannya dalam palagan Pilpres, dua kali pula. Bukankah masih keren tetap menjadi oposisi dari pada hidup bersisian dengan Jokowi?
Pengecualian terhadap Airlangga Hartarto yang dibolehkan merangkap sebagai Ketua Umum Golkar karena Setya Novanto tersandung masalah hukum. Rangkap jabatan itu diputuskan boleh karena cabinet menjelang berakhir. Golkar sendiri juga tidak mau perebutan kekuasaan Ketua Umum justru menjadi sandungan di pemilihan legislative.
