Hingga akhirnya, negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia mencapai kata sepakat. Kamis, 12 Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan ditekennya heads of agreement atau HoA antara PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum) dengan Freeport. Penanda tanganan ini menjadi pertanda beralihnya kepemilikan saham nasional sebesar 51, 2 % saham telah disepakati.
Pertanyaan tolol kedua: "Mau divestasi, emangnya punya duit? Mau jual BUMN ya?"
Ditangan Jokowi freeport diambil sahamnya, 51 % adalah mayoritas dan pengendali kebijakan. Itu tidak mudah bila tidak bernyali dan bersih berbudi, Jokowi nggak doyan duit, itu kuncinya. Dia sdh selesai dgn dirinya, bgt juga keluarganya.
"Pada hari ini tanggal 12 Juli 2018, hari Kamis baru saja dilakukan Head of Agreement (HoA) antara Inalum dengan Freeport McMoran (FCX) dan Freeport Indonesia, Rio Tinto," ujar Menkeu Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7).
Keistimewaan luar biasa yang di peroleh Freeport sejak tahun 1967 hingga hari ini sudah harus di hentikan. Ini saat nya kita sebagai bangsa memikirkan Rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hari ini, Kontrak Karya adalah sejarah masa lalu yg hanya pantas di kenang tanpa perlu dilanjutkan.
Agaknya masyarakat kita lagi sibuk dengan Pilkada DKI. Dari Sabang sampai Merauke perhatian tertuju pada sosok Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Isu kedaulatan negara menyangkut persetujuan Freeport melepas sebagian besar saham untuk pemerintah RI tenggelam oleh kegaduhan isu Pilgub yang lagi-lagi mengangkat persoalan penistaan agama, demo di tanggal cantik dengan tuntutan yang tak berubah dan seputar debat paslon. Isu kedaulatan negara terkait Freeport yang dihebohkan kemarin-kemarin tak lagi menjadi informasi yang seksi.
Oleh: Abdillah Toha
Sebenarnya perdebatan tentang nasionalisme dan keberadaan modal asing di sini sudah berjalan lama. Namun, belakangan, ketika kasus 'papa minta saham' muncul, reaksi masyarakat merebak dan melebar ke mana-mana. Di antaranya ke persoalan kontrak karya PT Freeport: apakah sebaiknya diperpanjang, berapa saham yang harus kita miliki, atau tidak diperpanjang sama sekali kemudian kita ambil alih sepenuhnya.
