Waketum Gerindra yang Sebut PDIP sama Dengan PKI Ini, Pernah Benturkan Pendukung Ahok dengan Jokowi

Oleh : Suci

Isue PKI menjadi isu yang laku keras jelang Pilpres. Sebut saja menjelang Pilpres tahun  2014 yang lalu di mana Jokowi di serang dengan isu PKI. Kampanye hitam tentang Jokowi dan PKI mulai menghantam dirinya sejak berlaga dalam Pilpres. Tak tanggung-tanggung,  di sebut-sebut  ada ideologi  komunis di belakang Jokowi.  Saat itu, kubu lawan Jokowi yaitu pasangan capres -cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengkritik program Revolusi Mental Jokowi. Program  Jokowi tersebut dinilai berawal dari paham komunis. Bahkan  Fadli Zon, Sekretaris tim pemenangan Prabowo-Hatta kala itu mengatakan bahwa   Revolusi Mental digunakan tokoh-tokoh berhaluan kiri untuk menghapus sesuatu yang berbau agama.

Kemudian tim sukses pemenangan Prabowo - Hatta Rajasa , Letjen Purn Suryo Wibowo pernah mengatakan   kampanye pendukung Jokowi - Jusuf Kalla di Yogyakarta bertindak brutal  mirip komunis. Sikap brutal tim pendukung Jokowi - JK tersebut dinilai cermin dari model kepemimpinan rezim preman. https://www.merdeka.com/politik/kubu-prabowo-mulai-serang-jokowi-dengan-...

Nah, 2 tahun menjelang Pilpres tahun 2019, isu PKI mulai di goreng kembali untuk menghantam dan mengoyang Jokowi.

Isu PKI memang isu yang seksi bagi kubu sebelah, karena ‘hantu’ PKI  di anggap paling mudah untuk mengerakkan emosi rakyat Indonesia dan muaranya  tidak lagi simpati bahkan membenci Jokowi. Rentetan isu PKI  yang sempat mereda setelah kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu , kembali di sebarkan . Tidak hanya itu, isu Jokowi anti umat islam, pro China dan PKI, tukang hutang dll terus di hembuskan. Semuanya bertujuan satu yaitu Jokowi tidak akan  terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.Kejam dan licik bukan? Ya itulah politik yang kejam dan  menguar aroma busuk , menghalalkan segara cara untuk meraih kemenangan .

Isu PKI yang dianggap seksi untuk dihembuskan tersebut, meluncur juga dari mulut  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno yang menyamakan PDIP seperti PKI. Meskipun kemudian ia segera   meminta maaf secara terbuka kepada PDIP, tetapi jejak pernyataannya tidak akan dilupakan begitu saja.  Dalam permintaan maafnya, Arief  juga  mengatakan tidak benar  jika PDIP adalah PKI serta menipu karena PDIP disebutnya partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Arief juga menambahkan  bahwa PDIP adalah partai yang berlandaskan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara.

 

Pernyataan Arief ditujukan juga  kepada Jokowi?

Menurut penulis, meskipun pernyataan Arief ditujukan kepada  PDIP   tetapi  pernyataan tersebut  bisa di bilang juga menyentil Jokowi.  Tudingan  PDIP sering disamakan dengan PKI karena menipu rakyat memang ditujukan langsung kepada PDIP , tetapi  kalau di telusuri , isu PKI sudah gencar sejak menjelang Pilpres 2014 lalu di mana Prabowo (ketua umum  Partai Gerindra ) berlaga melawan Jokowi  yang berpasangan dengan Jusuf kalla.  Sekali lagi,  isu PKI dianggap isu yang paling mudah untuk mengoyang Jokowi .

Maka , lontaran isu PKI yang menyasar PDIP ini  pantas di curigai kalau tidak hanya di tujukan kepada PDIP semata. Karena PDIP adalah parpal  terbesar yang mendukung Jokowi, maka tudingan kepada PDIP bisa dikatakan juga tudingan kepada Jokowi.  Dan itu masuk akal kalau kita runtut hembusan dan tuduhan kencang soal Jokowi dan PKI.

 

Siapakah Arief Poyuono?

 Dari berbagai sumber, diketahui bahwa  Arief Poyuono  atau nama lengkapnya FX Arief Poyuono SE  adalah Wakil Ketua  Umum  bidang  Buruh dan Ketenagakerjaan  Partai Gerindra.  Lelaki kelahiran Jakarta 1971 silam ini  dikenal kerap bersuara keras mengatasnamakan buruh dan terkadang mengkritisi BUMN.  Ia pernah menjadi  caleg DPR RI Tahun 2014 dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat yang gagal menjadi anggota DPR.

Saat Ahok  di tahan di Mako Brimob dan pendukung Ahok melakukan demo di Mako Brimob, Arief menyarankan pendukung Ahok untuk demo ke Istana Negara. Ia menilai  yang mengajukan kasus Ahok ke pengadilan  dan memvonis Ahok adalah pemerintahan Jokowi, sehingga pendukung Ahok mestinya menuntut ke pemerintahan (Jokowi) bukan ke Mako Brimno,  Kejati Jakarta atau pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  "Jangan di Mako brimob atau Kejati Jakarta atau pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pendukung Ahok bisa mendesak Presiden Joko Widodo sebagai tokoh yang menjamin penangguhan tahanan terhadap Ahok seperti yang dilakukan oleh Djarot," tutup Arief. http://www.suara.com/news/2017/05/12/030000/gerindra-mestinya-pendukung-...

Dari apa yang disampaikan Arief, bisa dimaknai bahwa Arief segaja ingin membenturkan pendukung Ahok dengan Jokowi, Padahal selama ini   bisa dikatakan bahwa pendukung Ahok itu  juga pendukungnya  Jokowi . **

 

 

Thursday, August 3, 2017 - 13:45
Kategori Rubrik: