Masa Pemerintahan Ahok, Upah Buruh Naik Lebih 100%
Siapa gubernur Jakarta pada akhir 2012 itu? Joko Widodo. Wakilnya? Basuki Tjahaja Purnama
Daftar UMP Jakarta 2012-2017:
2012
Rp 1,529,150 (naik 18,53% )
buruh
Pemutaran Video di Sidang ILO
"Tuntutan kita jauh lebih besar. Jadi persetan dengan kesejahteraan buruh. Persetan dengan kenaikan upah. Itu tidak seberapa dibanding tuntutan yang akan kita suarakan sekarang.
"Upah yang besar, tidak ada gunanya jika di Balai Kota masih ada bunga untuk Ahok dan Djarot. Kesejahteraan buruh tidak akan ada artinya jika rakyat masih bersimpati pada Gubedrnur yang kalah dalam Pilkada itu.
UU Amnesti Pajak Tak Ada Kaitannya dengan Upah Buruh
REDAKSIINDONESIA-Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Undang-Undang Amnesti Pajak tidak berkaitan langsung dengan nasib buruh di Indonesia.
Ia menanggapi penolakan pelaksanaan amnesti pajak oleh kelompok buruh.
"Sebenarnya ini enggak ada kaitannya secara langsung dengan upah buruh. Enggak ada kaitan sama sekali," ujar Pramono, di kantornya, Kamis (29/9/2016).
Upaya Mencegah Terus Dilakukan, Jumlah Pekerja Terkena PHK Turun 7,24 Persen
REDAKSIINDONESIA-Kementerian Ketenagakerjaan RI merilis data jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus mengalami penurunan, Dalam periode semester 1 tahun 2016 tercatat penurunan jumlah pekerja terkena PHK sebanyak 7,24 persen dibandingkan tahun 2015.
Sanksi Menanti Pengusaha Yang Tidak Bayar THR, Maximal H-7 Harus di Bayarkan
REDAKSIINDONESIA-Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengingatkan para pengusaha agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lebaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kebijakan Pengupahan Hindarkan Buruh dari Upah Murah
Jakarta (RedaksiIndonesia) - Pemerintah menetapkan kebijakan dan formula peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi, serta program pembangunan rumah dan rumah susun untuk buruh, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"Tujuan penetapan formula pengupahan ini sebagai upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan buruh," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (15/10/2015).