Berita terbaru, Amien Rais bersama Din Syamsudin dan Sri Edi Swasono pun gagal menggugat Perppu tentang Corona di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK menganggap para kelompok tua tersisih ini sudah kehilangan objek gugatannya karena Perppu tersebut sudah disahkan jadi Undang-Undang. Artinya di sini jelas gerakan orang tua yang tidak mawas diri ini sama sekali tidak dianggap dan tidak mendapat perhatian dari Parlemen.
Saat dia omong begitu, entah dia sudah pikun atau salah makan obat atau nalarnya sudah defisit, saya tidak tahu. Yang saya tahu hal itu adalah ujaran orang terbodoh dan terkonyol yang pernah saya tahu. Amien Rais tidak bisa membedakan praktik sistem politik demokrasi parlementer dan sistem demokrasi presidential yang dianut di Indonesia. Dan yang jelas ujaran tersebut menandakan ujaran dari orang yang tidak tahu diri.
Jadi dapat dijadikan acuan dalam kontestasi pejabat publik di negeri ini, jangan pilih calon yang dijagokan Amien Rais, karena siapapun yang didukungnya pasti kalah. Ini fakta sejarah.
Tak lebih dari seminggu kemudian, Jokowi ke Yogya. Menyambangi Amien Rais? Boro-boro. Padahal selama dua hari kunjungan ke Yogyakarta, acara Jokowi tidaklah padat. Ia lebih banyak ngendon di Gedung Agung. Jika pun ada yang dikunjungi, menemui Sri Sultan Hamengku Buwana X.
Semakin mereka tua semakin hilang kebijakan dan kedewasaan mereka...
Padahal sebagai tokoh mereka semestinya memberi teladan dan contoh yang baik buat generasi muda... Tapi yang mereka lakukan malah sebaliknya...
Mereka malah bangga jadi provokator yang memecah belah sesama anak bangsa...
Tersingkir dari pusat kekuasaan, Amien Rais melakukan banyak gerakan politik. Dari sejak 2006, hingga kemudian 10 tahun kemudian. Bandul politiknya makin ke kanan, dengan mendukung Prabowo, yang bisa jadi asal bukan Megawati (dalam hal ini center of excelent Jokowi). Dan kenyataan makin jauh lagi melempar Amien Rais ke kanan, ketika Jokowi bisa mengalahkan Prabowo (Pilpres 2014).
Mereka hanya ingin hutang Prabowo senilai Rp 14 triliun kepada 143 kreditor dapat di lunasi sebelum jatuh tempo tahun 2028.
Mereka hanya inginkan agar HRS kasus yang melilitnya di SP3.
Mereka inginkan agar kasus pencucian uang Bachtiar Nashir dihentikan oleh Polri.
- Memprovokasi serangan "kecurangan yang tersruktur, masif dan sistimatis tanpa bukti yang valid.
- Saat data-data dan info tersebut diatas diklarifikasi dan diverifikasi oleh Polri, terbukti hoax sehingga segera akan
dipanggil untuk diperiksa.
