Tanggapan “Negeri Yang Terbelah”

 

Oleh: Sriwidada Putu Gedhe Wijaya

Yayasan Lembaga Budaya Nusantara

 

Izinkanlah kami menanggapi tulisan Bp. Wiranto dengan judul “Negeri Yang terbelah” yang dimuat Kompas, edisi Senin 7 Desember 2015. Bisa jadi Pak Wiranto hanya salah ketik saja karena amanat “Persatuan Indonesia” adalah Sila III, bukan Sila IV.

Guna melengkapi keprihatinan Pak Wiranto tersebut, suka maupun tidak suka bahwa sebagian rakyat menilai bahwa MPR 1999 – 2004 di bawah ketuanya Prof. Dr. K. H. Amien Rais MA telah melakukan pelanggaran dan kesalahan besar karena tanpa mandat rakyat dan mengkhianati Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan berbagai TAP MPR bahkan UU No. 5 Tahun 1985 tentang “Referendum”. Amanat reformasi pari purna justru telah dilaksanakan dengan sesat jalan dan kebablasan tidak menghormati dan melaksanakan amanah, amanat, wasiat dan warisan para Foundings Father dan para pejuang pergerakan dan perjuangan bangsa yang telah mereka lakukan dengan maha pengorbanan baik waktu, kesenangan, obsesi, keringat, harta dan darah bahkan nyawanyapun mereka korbankan asalkan bangsa ini dapat dan tetap merdeka yang berdasarkan PANCA SILA sebagai satu – satunya Negara Tauhid di dunia.

Oleh karnanya dirinya dan para wakil MPR 1999 – 2004 serta Ketua Arsip Nasional telah digugat oleh masyarakat melalui PN. Kabupaten Sleman, DIJ yang perkaranya telah mulai digelar pada 26 Agustus 2015, namun hingga sidang ke empat para tergugat selalu saja absen.

Perbuatan tersebut adalah merupakan suatu kedurhakaan sehingga tebusannya adalah azab kesengsaraan yang pada bulan Agustus hingga Oktober 2015 baik di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua bahkan beberapa gunung di Jawa, setidaknya 43 juta penduduk Indonesia terdampak kabut asap yang berminggu – minggu diamuk sijago merah bukan saja lahan perkebunan akan tetapi hutan produksi bahkan hutan lindung serta hutan gambut yang berpotensi membara di dalam tanah dalam waktu lama. Eloknya asap masih mengepul namun sebagaian warga justru berpacu dengan penanaman bibit palm baru. Bantuan Negara – Negara asing seperti Singapura, Malaysia, RRT, Jepang dan Asutralia serta Rusia dengan berbagai pesawat canggihnya  seolah tidak mampu memadamkan api. Quovadis.

Korban, 12 orang meninggal di luar korban gunung Lawu; dan tercatat 503.874 jiwa sakit ISPA dan kerugian materi ditaksir kurang  lebih 20 treliun belum termasuk kerugian sumber daya alam dan kesehatan warga dalam jangka panjang karena asap telah memedihkan mata dan menyesakkan pernafasan disertai bau sangit. Bila selama ini kita mengenal jaman kali yuga atau yaman besi atau yaman kegelapan yang lebih memprihatinkan adanya yaman kala bendu yang berkonotasi yaman serba terjadinya bebendu atau aral TUHAN, tidaklah hanya sekedar laman belaka melainkan zaman kegelapan batin dan lahir, bukankah para warga tidak mampu melihat mentari di siang hari dan jarak pandang kurang dari 20 meter sehingga sebuah truk pengangkut sawit terjungkal diselokan di Sampit?

 

A. MPR Sebagai Perusak Soft Ware Negara Proklamasi Kesatuan Republik Indonesia (NPKRI)

Ketua DPR Setyo Novanto sebelum sidang MKD justru merendahkan dirinya sendiri dengan mengklaim apa salah dia bahkan mengapa dirinya dizolimi dan begitu murah hati memberinya maaf kepada menteri ESDM Sudirman Said yang mengadukan dirinya pada MKD. Dirinya memang sakti karena sidang dirinya yang kasusunya ke dua, oleh MKD diselenggarakan secara tertutup.  Dia lupa bahwa dirinya menyandang sebagai ketua DPR yang terhormat yang seharusnya senantiasa menjaga marwah, keluhuran dan kehormatan dirinya sebagai sang ketua. Bila Antasari Ahzar saat menjabat Ketua KPK menolak berjabat tangan dengan siapun saat menggelar perhelatan keluarga karena kehati – hatiannya bila ada salam tempel, maka akan menjadi boomerang, namun mengapa SN justru menginiasi pertemuan dengan Dirut PT. Free Port, Makroef  Syamsoedin dan pengusaha perminyakan Muhammad Reza Chalid yang krerdibilitasnya dipertanyakan oleh masyarakat?

Namun bila mau berkaca pada seniornya mantan Ketua MPR Prof. K.H. Dr. Amien Rais MA beserta para Wakil Ketua MPR justru mereka sadar maupun tidak telah mempelopori perbuatan yang melawan: hukum, peraturan, keluhuran dan keadaban selaku wakil para pemilik sah kedaulatan yakni rakyat. Demi jargon “demokrasi dan legitimasi”, menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekwen tidak bisa namun justru mengganti UUD 1945 dengan UUD yang tetap mengabadikan tahun “1945” tanpa embel – embel apapun. Sehingga bangsa dan Negara ini memiliki 2 UUD 1945, ada yang asli dan ada yang palsu atau KW basis. Inilah sifat ambiguitas, kemenduaan & kemunafikan, yang telah diundangkan dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang “MPR, DPR, DPD dan DPRD”, yang digugat oleh masyarakat. Maka digantinya dengan UU No. 17 tahun 2014 yang lebih keren disebutnya dengan “MD3”.

UUD 1945 yang diklaimnya merupakan maha karya MPR yang bijak bestari di bawah leadership Amin Rais terdiri dari 199 pasal yang hanya mempertahankan ketentuan asli sebanyak 25 ketentuan (12,5%) dan ketentuan baru sebanyak 174 atau 87,5%.
1.    Kesalahan MPR pimpinan Amin Rais, dalam kaca mata spiritual teramat banyak. Namun dalam sajian ini penulis membatasinya dalam 4 hal yang terpenting yakni antara lain:

  • MPR sebagai wakil pemilik sah kedaulatan rakyat menafikan azas “Bener (benar); pener (tepat) dan bersih (suci)”  baik dalam “tujuan; cara dan hasil”.
  • Oleh karenanya Sila IV, Kerakyatan yang dipimpin oleh hihmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Nah esensi kata terakhir “perwakilan” tsb. telah digantinya dengan “keterpilihan”. Inilah pengkhianatan dasar Indonesia Merdeka “PANCASILA”. Sehingga “sendya kalaning Negara Proklamasi Kesatuan Republik Indonesia” (NPKRI), itu telah terjadi.
  • Akibatnya antara Preambule UUD 1945 dengan batang tubuh tidak lagi nyambung dan atau sejiwa karena jati diri bangsa yakni “gotong royong; kekeluargaan; keterwakilan; musyawarah dan mufakat serta saling tolong – menolong” telah dikuburnya dan digantinya menjadi “neo liberalisme”.
  • MPR gelap mata dalam menterjemahkan  BAB I, “BENTUK & KEDAULATAN”,  pasal 1  UUD 1945, yang diubah dengan canggihnya menjadi 3  ayat yakni  dimana Ayat (2)  berbunyi:  “Kedaulatan berada di tangan rakyat & dilaksanakan menurut UUD”.  Pasal 1, ayat (2), ini bermakna penguburan kedaulatan rakyat itu sendiri, bila aslinya ditegaskan dengan kata “ADALAH”, yang maknanya “to be” (is atau are) dalam bahasa Inggris yang memberinya petunjuk adanya “Subjek” yang menyiratkan identic dengan; sama maknanya dengan; dan termasuk dalam kelompok atau golongan. Amat sayang dirubahnya menjadi “BERADA”. Artinya telah dicopot dari kemelekatan rakyat itu sendiri. BERADA itu artinya kata yang menunjuk pada tempat atau lokus. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia ada 2 makna yakni (1). Ada (di) dan (2). Berpunya (tidak kekurangan). Oleh karnanya kalimat “KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT”, artinya ADA & BERADA, yang keberadaannya dapat berpindah – pindah oleh berbagai factor misalnya “money politic” dan lain sebagainya. Kedaulatan, bahasa latinnya supremus, bahasa Inggrisnya sovereignity yang berarti tertinggi. Dalam bahasa Arabnya daulah, daulat yang artinya kekuasaan. Oleh karnanya kedaulatan itu sebagai wewenang satu kesatuan politik. Jadi, kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara atau kesatuan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain apapun  itu namanya.

2.    Kesalahan MPR lainnya adalah telah mempelopori sebagai “anarkisator” terhadap konstitusi Negara yang merusak soft ware NPKRI. Jadi rakyat hanyalah meneladaninya saja.

B. DPR & PEMERINTAH SERTA PARA PEJABAT PUBLIK SEBAGAI PERUSAK HARD WARE

Tanah Air Nusantara ini,  yang penulis lukiskan sebagai hard ware tanpa sadar justru telah dirusak oleh para elit penyelenggara Negaranya sendiri. Pernyataan Eva Kusuma Sundari, politisi dari PDIPerjuangan dan juga mantan aktivis GMNI, bahwa adanya 76 produk  undang-undang yang draftnya disusun oleh pihak asing, mengundang polemik tersendiri. Dalam pemaparannya yang  berbasiskan informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) itu, Eva menyatakan ada keterlibatan tiga lembaga asing (Bank Dunia, IMF dan USAID) dalam proses penyusunan 76 undang-undang yang diajukan pihak pemerintah selama 12 tahun era reformasi. Puluhan undang-undang tersebut merupakan regulasi yang meliputi berbagai macam sektor, seperti perbankan, pendidikan, energi, kesehatan serta politik.

Beberapa undang-undang yang disinyalir merupakan pesanan pihak asing ialah UU Sumber Daya Air No.7 tahun 2004, UU Kelistrikan No.20 tahun 2002, UU Pendidikan Nasional No.20 tahun  2003, UU Migas No.22 tahun 2001, UU BUMN No.19 tahun 2003, UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007 serta UU Pemilu No.10 tahun 2008. Dan yang terpenting untuk dicatat adalah hampir semua produk undang-undang yang diback-up oleh pihak asing tersebut sangat kental bernuansa liberalisasi.

UU No. 22 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU No. 14 Tahun 1992 tentang “Lalu Lintas” pasal 293 ayat (2) yang mewajibkan pengendara sepeda motor siang hari dijalan raya harus menyalakan lampu utama dan bila melanggar dipidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,-. Bukankah ini bentuk pengingkaran anugerah TUHAN yang sengaja mempercepat dan menghimpun pemanasan rumah kaca?

Sikon makin diperparah oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan/Lahan.  Peraturan ini sendiri dibuat untuk mengefektifkan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan.  Izin itu jelas ditulis dalam Pasal 4: Ayat 1: Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Ayat 2: Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

Dan yang lebih tidak masuk akal adalah Perda Kalimantan Tengah No. 15/2010  Ayat 3: Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan di bawah 5 Ha, dilimpahkan kepada :
a.    Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
b.    Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha; 
c.    Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha.
Belum lagi Perda Riau dan lain sebagainya yang semua esensinya merupakan penghancuran “Hard Ware” atau Tanah Airnya sendiri.

C. PROGRAMER ATAU OPERATOR YANG MEMPERCEPAT RUNTUHNYA NPKRI

Perusakan soft wares dan hard wares NPKRI yang secara simultan diarseteki oleh MPR dan DPR serta para pejabat public menjadi makin sempurna, karena rakyat sang pemilik sah kedaulatan ibarat sebagai operator dan elitnya sebagai programmer telah dikloning oleh kekuatan invisible hand agar tak ada lagi bangsawan karakter yang ada hanyalah bangsawan ilmu, bangsawan harta dan bangsawan keturunan belaka, yang mudah diadu domba di tengah yaman “Neo Devide et impera” yang semakin canggih itu.

Karena suka maupun tidak bangsa ini telah mainded terhadap idiologi asing yang Neo Lib sebagai produk kaum Zionist yang serumnya telah menjalar keseluruh tubuh NPKRI yang hanya tinggal menunggu kematiannhya saja sebagaimana penjelasan Article X Sugest Protocol yang menyatakan: “Bila kita memasukkan ‘RACUN LIBERALISME’ ke dalam tubuh Negara, seluruh system politik yang komplek di Negara tersebut akan berubah. Negara itu akan tercekik oleh sakit yang mematikan, darahnya sudah terkena racun; tinggal menunggu lonceng kematiannya. Liberalisme melahirkan Negara yang ber – UUD depotisme, tempat orang Goyim berlindung. UUD yang telah kalian kenal, sesungguhnya tak lebih dari ajang perselisihan, kesalah pahaman, pertengkaran, perseteruan, agitasi golongan yang kosong, ulah partai konyol. Pendek kata, tempat segala macam hal yang siap menghancurkan kepribadian serta eksitensi suatu Negara”.

Sedangkan Bung Karno telah mengingatkannya  paskah menyitir Tri Sandhi Gajah Kencana & Leadership PM. Gajahmada, mentakan bahwa: “……   Itulah nilai-nilai luhur bangsa maka janganlah kita terpengaruh oleh kebudayaan asing yang berbau Eropa, Arab, Amerika, Jepang, India dan Israel, kendatipun agamanya/ajarannya kita anut akan tetapi tetaplah kita harus melestarikan kebudayaan nenek moyang karena kebudayaan adalah mencerminkan kepribadian suatu bangsa. Kita adalah bangsa yang besar , akan tetapi untuk memelihara nilai suatu kebesaran tidak tumbuh seperti jamur. Karena nilai yang besar haruslah senantiasa kita gali, kita perjuangakan sampai menjadi akar dan watak yang hidup dalam diri kita” (Amanatnya, 1 Maret 1955).

Peringatan lainnya dinyatakan  : “………, bahwa idiologi PANCA SILA seperti yang tercantum di dalam UUD kita itu, yang telah kita bela mati-matian sekian tahun lamanya itu, adalah “HARAM” untuk ditinggalkan di tengah jalan untuk ditukar dengan ideologi-ideologi yang lain. Karena itu sadarilah benar-benar kepada PANCASILA itu, siapa yang pernah meninggalkannya”. (DBR I, hal. 140).

Oleh karnanya dalam mengakhiri berbagai kegaduhan dan sikon “SOS NPKRI” tercinta ini tak ada jalan lain kecuali Presiden Ir. Joko Widodo berkenan mengeluarkan PERPU untuk sesegera mungkin kembali pada PANCASILA & UUD 1945 Guinine yang berlaku efektif pada tahun 2019. Bukankah secara spiritual kasus “LAPINDO” mengindikasikan gita alam yang berarti  bahwa “Laku lampah bangsa & Negara Repubik Indonesia ini telah penuh dengan lumpur Dosa”.

Bila para elit negeri ini justru enjoy dengan berbagai anomaly maka kemungkinan besar 13 tahun lagi NPKRI ini akan segera bubar mengikuti nasib kerajaan nasional Sriwijaya, Singhasari dan Majapahit bahkan Negara adi daya “Uni Sovyet” pada Desember 1991, yang segera disusul oleh Romania dan Yugoslavia dan pada awal milenia III telah menimpa Irak dan Iran dan pada  dasa warsa pertama telah terjadi suksesi yang berdarah-darah seperti di Tunisia, Yaman, Mesir, Lybia dan Republik Afrika Tengah dan bisa jadi akan segera disusul oleh Suriah. Nah, bangsa ini relakah?

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *