by

Tamasya Al Maidah : Mobilisasi atau Pengawasan?

Sebaliknya saya sependapat dengan isi Maklumat Bersama yang diteken oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, yg antara lain berbunyi “setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat status keamanan dan ketertiban massa di Jakarta kurang kondusif.”

Sejatinya, dari sisi politik, gagasan dan aksi menggelar TA justru bisa kontraproduktif bagi upaya pemenangan Pilkada. Sebab jika kemudian gerakan ini dipersepsikan publik akan mengganggu jalannya Pilkada, maka simpati publik terhadap pihak yang didukung gerakan tsb juga bisa terganggu atau bahkan mengalami kemerosotan. Apalagi jika ada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa gerakan tsb.

Gerakan mobilisasi massa yang tidak sesuai dengan aturan main dan cenderung menimbulkan keresahan dan kegaduhan, hemat saya, adalah instrumen politik yang lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi pemberdayaan sistem demokrasi. Sebaiknya gerakan TA tidak perlu diteruskan demi kemaslahatan warga masyarakat di ibukota dan pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua itu sendiri.**

Sumber : facebook Muhammad AS Hikam

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed