by

Subversif

Oleh : Karto Bugel

Berapa banyak kepala daerah yang berteriak dan lempar handuk manakala dana bagi rakyat harus mereka berikan? Banyak banget..!!Berbeda ketika mereka galang donasi bagi rakyat di Palestina, sumringah wajah karena merasa hebat telah mampu memberi solusi mereka pamerkan. Berpakaian dan sekaligus memaknai bendera Palestina sebagai atribut dagangannya, mereka umbar demi trending ingin didapat.

Mereka tak terlihat sulit mendapat dana itu, namun ketika untuk rakyatnya sendiri, mereka cepat sekali berpaling muka. Jangankan untuk menggalang donasi, memanfaatkan dana yang sudah ada dan disediakan pemerintah pusat saja, mereka justru pura-pura bégo. Mereka pura-pura takut salah prosedur dan maka lempar handuk jadi pilihan. Sejatinya, mereka hanya ingin nama baik pemerintah pusat hancur. Sejatinya, mereka ingin rakyat yang kelaparan dan marah akan melihat PPKM Darurat sebagai opsi yang diambil pemerintah pusat adalah biang segala kesulitan tersebut.

Bila demokrasi memberi ruang pada para kepala daerah itu berbeda pendapat dengan pemerintah pusat dan itu diijinkan, tidak ketika mereka menghambat kebutuhan darurat warga negara. Atas alasan apa pun, mereka layak dicurigai sebagai aktor subversif.

Faktanya, ada dana desa. Totalnya ada Rp 72 triliun. Dari jumlah total itu, ada Rp 28 triliun yang dipakai untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ternyata, yang dicairkan untuk rakyat baru sedikit. Jumlah yang terealisasi, atau yang benar-benar dipakai, baru Rp 5,6 triliun. Jumlah itu bahkan kurang dari 25% nya..!!

Ada anggaran UMKM yang jumlahnya sekitar Rp 13,3 triliun untuk 514 kabupaten/kota dan provinsi. Namun dari jumlah tersebut, yang dipakai baru Rp 2,3 triliun.Selanjutnya, ada anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 12,1 triliun. Ternyata, jumlah yang dicairkannya pun baru Rp 2,3 triliun. Itu belum sampai 20% nya. Atas data yang diungkap Presiden, tak pantas kita hanya marah pada pemerintah pusat yang justru telah mempersiapkan sedemikian detil apa yang dijamin akan menjadi kebutuhan rakyat ketika PPKM Darurat diambil.

Pada Pemda kita harus bertanya, “ada apa dengan kalian??” Sebaiknya, pemerintah pusat juga bukan hanya memberi dan sekedar membuka data. Pusat harus mencari tahu ada apa di balik semua kegilaan ini. Di sana, pada kebijakan pemda itu, bukan hanya ceroboh pantas kita duga telah terjadi, ada nasib rakyat yang kelaparan atas kegilaan itu dipertaruhkan.Itu seperti anak-anak kita berteriak kelaparan padahal pada gudang rumah kita ada timbunan bahan makanan dan kita sebagai orang tua hanya berdalih kunci gudang itu hilang 🙄

Pantaskah pemerintah pusat melihat perkara itu hanya sebagai kelalaian semata? Bila ya, politik memang lebih bernilai dibanding nyawa warga negara. Pun pada masalah vaksin yang isunya ditimbun. Berita sudah menyebar. Tak mungkin hal itu terjadi karena melulu soal regulasi. Pasti terkait banyak hal dan sekali lagi, itu politis. Itu tentang sebagian elit politik kita masih mimpi berebut kekuasaan saat banyak rakyat sedang berada pada tepi jurang antara hidup dan mati.Itu terjadi karena cara mereka melihat pandemi adalah sebagai jalan pantas mencari lemah posisi lawan politiknya. Ini bukan kelalain atau karena sebab prosedur yang tidak jelas. Ini KEJAHATAN!..RAHAYU

Sumber : Status Facebook Karto Bugel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed