by

Strategi Percepatan Vaksinasi Capai Herd Immunity

Oleh : R Haidar Alwi

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 orang. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Covid-19 per 20 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama yakni 42.344.675 atau sekitar 20,33%. Sedangkan jumlah orang yang telah divaksin dosis ke-dua yakni 16.451.288 atau sekitar 7,90%.Dengan ketentuan setiap orang mendapatkan dua dosis, maka total dosis vaksin yang harus disuntikkan adalah 416.531.440 (208.265.720 x 2). Sementara yang sudah disuntikkan baru mencapai 58.795.963 (42.344.675 + 16.451.288) atau sekitar 14,11%. Sehingga, jumlah dosis yang harus disuntikkan masih tersisa 357.735.477 (416.531.440 – 58.795.963) atau sekitar 85.89%.

Saat ini, kecepatan rata-rata vaksinasi di Indonesia adalah 1 juta dosis per hari. Jika tidak ditingkatkan, Indonesia baru akan mencapai herd immunity sekitar satu tahun lagi (357.735.477 : 1.000.000). Hal ini tentunya tidak berkejaran dengan tingkat penularan Virus Corona Varian Delta yang sangat cepat hingga 6 sampai 7 kali lebih cepat. Jutaan orang akan terpapar dan puluhan ribu nyawa akan melayang selama satu tahun ke depan. Ditambah guncangan terhadap APBN/APBD serta dampak multisektor yang ditimbulkannya.

Hitung-hitungan ini sebenarnya telah dibaca oleh Presiden Jokowi sehingga beliau memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan kecepatan vaksinasi menjadi 2 sampai 5 juta dosis per hari. Dengan kecepatan rata-rata vaksinasi 5 juta dosis per hari, herd immunity dapat dicapai sekitar 2-3 bulan lagi.

Masalahnya, Pemerintah belum mempunyai strategi yang jelas dan terukur untuk mengeksekusi arahan Presiden Jokowi. Vaksinasi gotong-royong yang tadinya diharapkan dapat mempercepat, pada kenyataannya macet ‘waiting list’. Lalu, ada pula vaksinasi individu berbayar oleh Kimia Farma yang akhirnya dianulir oleh Presiden Jokowi karena tidak sesuai dengan komitmen awal bahwa vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat vaksinasi agar segera tercapai herd immunity???Sekitar 60% PDB Indonesia disumbangkan oleh swasta sedangkan 30% lainnya disumbangkan oleh BUMN. Hingga akhir Mei 2021, jumlah perusahaan swasta yang mendaftar vaksinasi gotong-royong mencapai 28.000 perusahaan. Dari total 2.813 rumah sakit, sebanyak 1.787 atau 63,5% di antaranya adalah rumah sakit swasta. Sedangkan BUMN Kimia Farma setidaknya memiliki 1.300 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelibatan rumah sakit dan klinik swasta ini telah terbukti efektif mendongkrak target vaksinasi di DKI Jakarta sebagai daerah dengan realisasi vaksinasi paling tinggi di Indonesia.

Melihat potensi yang begitu besar dengan jaringan yang sangat luas, mau tidak mau Pemerintah wajib memaksimalkan peran rumah sakit swasta dan klinik tanpa mengubah vaksin gratis menjadi vaksin berbayar namun tetap menghasilkan pendapatan bagi perusahaan penyelenggara. Dengan pendapatan tersebut, rumah sakit dan klinik akan lebih termotivasi untuk mempercepat vaksinasi.

Caranya, Pemerintah tetap menyalurkan vaksin secara gratis kepada rumah sakit dan klinik layaknya vaksinasi program. Namun, Pemerintah wajib membayarkan biaya layanan sebesar Rp 117.910 per dosis. Biaya layanan ini akan menjadi pendapatan bagi perusahaan supaya tetap bisa hidup dan beroperasi selama melayani vaksinasi gratis kepada rakyat.Untuk 100 juta dosis, Pemerintah hanya perlu menggelontorkan sekitar Rp 11,791 Triliun. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari anggaran tambahan perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 39,19 Triliun untuk antisipasi dampak PPKM Darurat. Jika perlinsos adalah solusi di hilir, maka menanggung biaya layanan vaksinasi adalah solusi di hulu. Sebagaimana diketahui, solusi di hulu jauh lebih baik ketimbang solusi di hilir. Karena sampai kapanpun strategi di hilir tidak akan pernah cukup jika masalah di hulu tidak diselesaikan terlebih dahulu.

Sumber : Status Facebook R Haidar Alwy

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed