Simalakama

Oleh: Karto Bugel

Berebut benar tentang diperpanjang atau tidak PPKM Darurat yang seharusnya menjadi domain pemerintah, kini ramai menjadi cara kita berdebat. Entah kenapa, kita pun dibuat terpancing masuk pada ranah itu.Kita berbicara dari apa yang kita lihat dan kita dengar.

Sejauh apa kita mampu melihat, sejauh mana kita telah mendengar, sejauh itu pula kapasitas kita berbicara. Di kurang-kurang bisa, ditambah-tambah, jadi nya justru hoax. Kita tidak lebih pintar dari yang kita tahu.Pernah dengar makna buah simalakama?

Buah itu kini sedang ada pada pemerintah. Dimakan salah, tak dimakan juga salah. Melanjutkan PPKM Darurat akan memunculkan masalah baru, tak melanjutkan pun, masalah yang lama menantinya.Memaksa pemerintah untuk tak melanjutkan PPKM Darurat tersebut karena berdampak tak baik bagi ekonomi warga akan dijawab dengan argumen yang tak kalah pelik.

Pun ketika masuk wilayah sensitive yakni nyawa warga negara yang terancam karena kelaparan, akan dijawab dengan ancaman kematian karena sebab lain yang juga tak kalah mengerikannya. Selalu ada jawab dan sanggahan. Siapa yang benar dan siapa salah menjadi sangat relative.

Tak ada unsur kemutlakan di sana.Tiba-tiba dukung mendukung, tolak menolak menjadi drama kita hari ini. Menjadi wajar ketika itu terkait dengan masa akhir PPKM Darurat yang sebentar lagi akan berakhir. “Trus kudu bagaimana?”

Sama seperti ketika kita berdiri di lantai 10 pada bangunan tinggi, kita tak melihat lebih luas dibanding teman kita yang sedang di lantai 15. Apa yang tak terlihat pada lantai 10 karena masih terhalang bangunan yang lebih tinggi, terlihat oleh mereka yang ada di lantai 15. Demikianlah posisi pemerintah.Pemerintah memiliki data jauh lebih banyak dibanding kita sebagai komunitas apalagi individu.

Pemerintah pun telah melihat dan mendengar jauh lebih luas dari apa yang kita dengar dan sudah kita lihat. Apa yang kita tahu tak sebanding dengan apa yang pemerintah miliki.Kritkan Deni Siregar dalam cuitannya yang berbunyi “sempet-sempetnya Lunasin hutang disaat rakyat sedang kesusahan karena PPKM Darurat” pada 18 Juli hari ini, adalah bukti.

Bagi negara, membayar kewajiban hutang yang sudah jatuh tempo tak jug-ujug dapat dikaitkan dengan krisis pada negara tersebut. Itu tidak sama dengan cicilan motor warga negara yang oleh pemerintah telah dibuatkan aturan agar para pemilik bank atau leasing memberi kemudahan karena faktor pandemi ini.

Itu sekaligus bukti bahwa kita berbicara dari apa yang kita tahu dan kita alami saja. Sangat mungkin, Deni sedang “bersatir”. Dia lagi berpura-pura menjadi “pekok” sesuai dengan lawan yang sedang dia hadapi. Itu tertulis pada kalimat terakhir “sudah mirip kadrun belum?”

Namun ketika membaca cuitan dia yang lain, aroma tendensius tercium cukup jelas.”Pak @Jokowi lihat ke bawah, ke masyarakat yang paling terdampak PPKM darurat. Jangan melihat kelas menengah dan atas yang selalu ketakutan ada covid. Jeritan putus asanya mereka, bisa jadi meledaknya amarah. Perut lapar itu bisa membakar, pak. Tolonglah, batalkan PPKM darurat.”

*Adakah aroma dia ingin memaksa pak Jokowi dengan tendensi?” Anggap saja Deni sedang ingin memberi masukan. Namun tendensi itu memang masih sangat kental. Rakyat yang lapar bisa marah dan maka dia ingin Jokowi ikut kekhawatiran yang dia rasakan.

Namun sekali lagi, dia tak sedang berdiri pada sisi pandang Presiden. Dia tak melihat seluas jangkauan Presiden. Dan yang pasti, dia tak tahu lebih banyak dibanding dengan apa yang Presiden telah ketahui.” Loh benarkan? Emang negara punya duit dan sanggup kasih makan warganya bila PPKM Darurat itu dilanjutkan?”

Yang saya tahu, cadangan devisa kita bulan Juni lalu naik dari cadangan devisa pada bulan Mei. Dari sebesar 136,4 miliar dolar AS ke 137,1 miliar dolar AS,Yang saya tahu dari data BI, posisi cadangan devisa sebesar itu setara dengan pembiayaan 9,2 bulan impor atau 8,8 bulan impor berikut pembayaran utang luar negeri pemerintah dan besaran cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Yang saya tahu, cadangan devisa sejumlah itu akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kita.Yang saya tahu, jumlah rakyat tervaksin masih jauh dari 70% jumlah bagi tercapainya herd immunity dan maka itu menjadi prioritas.

Yang jelas, bila PPKM Darurat dengan sangat terpaksa harus kembali diambil sebagai pilihan, cara melihat permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah pasti jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan cara siapa pun mereka melihat. Pemerintah berada pada level paling tinggi untuk melihat permasalahan itu dan maka simalakama sebagai pilihan tak enak tak harus kita maknai dengan negative.

Di sana, kedua pilihan itu memang bukan pilihan enak namun harus diambil salah satunya bukan?Bila boleh berurun rembug, sebaiknya negara belajar dari kesalahan yang selalu terjadi terkait penyaluran bantuan dalam bentuk apa pun harus benar-benar tepat sasaran.

Ini sangat krusial karena logis kita berbicara adalah siapa merumahkan, dia pula yang harus memberi makan. Di sisi lain, pemerintah juga HARUS BERANI TEGAS pada mereka yang selalu membuat provokasi. Ini fungsi negara dalam payung hukum darurat…RAHAYU.

(Sumber: Facebook Karto Bugel)