by

Risalah Pelepasan

Oleh: Budi Setiawan
 

Yang hari Minggu kemarin itu adalah pelepasan sesaat setelah hasrat besar tiba-tiba terhambat. Sudah sampai ke ubun ubun soalnya.Susah jika tidak ada pelepasannya. Tiada rotan akarpun jadi. Acara sholat dzuhurpun tidak apa dimanfaatkan dengan sedikit kultum. Karena namanya kultum , tidak ada teriakan, lengkingan dan hujatan.

Pemangku izin paham benar bahwa pelepasan apa boleh dibuat harus dilakukan agar tidak muncrat kemana-mana. Jadi meski singkat harus dikeluarkan agar yang berhasrat semua lega. Mau lega setengah, serempat atau sepertiga, itu urusan rasa. Diluar soal rasa, bolehlah kita tengok sebentar Risalah pelepasan singkat tersebut.

Tidak ada yang baru dari risalah itu kecuali sekedar imbauan saja yang menyiratkan bahwa apapun itu jalur demokrasilah yang dipilih. Ini point yang penting lho.. Risalah itu ada gunanya untuk mengenyahkan “penumpang gelap” yang mencoba mendompleng karena yang kultum kemarin sama-sama minta jangan sampai golput dan datang ke TPS untuk pilih pemimpin yang sampai sekarang masih dicari ( cari).

Jalur demokrasi yang dipilih mereka yang kumpul minggu kemarin di Istiqlal dan yang rebutan kaos di Koja Jakarta Utara akan menyingkirkan penumpang gelap berbendera hitam . Risalah itu bak mantera yang mengenyahkan mereka jauh-jauh dari gelanggang permainan karena mereka anti demokrasi, anti NKRI dan anti Pancasila. Biarlah mereka itu lapuk oleh mimpinya sendir.

Akan halnya sebagian petinggi PKS hadir di sholat dzuhur, juga tidak serta merta bisa dikatakan partai ini hanya pilih gubernur, walikota atau bupati yang muslim saja. Toh nyatanya, PKS mendukung walikota Solo dan bupati Sula, Maluku Utara yang non muslim.. Di Papua, PKS pernah mempunyai 11 wakil rakyat disana yang semuanya non muslim.

Jadi jika PKS bilang mendukung gubernur harus muslim, hendaknya itu dipandang sebagai manuver politik praktis kekinian yang bermakna strategis dan transaksional.

Meskipun Jakarta dijadikan mahkota PKS ingin juga dong tebar pesona menjelang 101 Pilkada serentak 2017 di 7 propinsi dan 94 kabupaten. Jika hanya pakai jaket partai Islam saja, PKS tidak punya banyak pilihan untuk berkoalisi. Jadi jangan heran jika PKS nantinya akan menggunakan fatwa Dewan Syariahnya ketika mengusung calon non muslim. Partai ini akan mengulang pernyataannya bahwa PKS hanya akan menentang non muslim menjadi Presiden, Panglima TNI dan Kementerian Kehakiman. Yang terakhir inipun dibiarkan oleh PKS karena diisi oleh seorang Kisten Protestan.

Jadi gak usah heran apalagi cemas. Pilihan untuk Jakarta semua sudah ditangan kok. Tidak ada yang baru di hari Minggu kemarin. Kalaupun dianggap positif adalah perjuangan mereka yang luar biasa menjatuhkan Ahok. Cuma ahok yang bikin heboh diberbagai universitas. Cuma Ahok yang bikin segelintir jemaah haji bettingkah norak di Mekah. Dan cuma Ahok yang bisa membuat ribuan ( bukan ratusan –nanti diprotes) sholat dzuhur jemaah di masjid Istilqlal di hari libur yang biasanya bikin males orang keluar.

Suka perjuangan mereka ? Silahkan like dan ketik amin.

 

(Sumber: Status Facebook Budi Setiawan)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed