Revisi UU ITE, Why Not?

Dari pandangan hukum seperti ini, menjadi jelas bagi kita bahwa UU ITE tetap relevan dan tdk terkait dengan kemandulan demokrasi di Indonesia. Selagi pengguna informasi elektronik di berbagai platform media sosial itu obyektif, berdasarkan fakta, bukan hoax, tdk mengandung ujaran kebencian dan menyinggung unsur SARA, maka semuanya akan baik2 saja.
Namun kubu oposan menuduh, saat ini tdk ada kebebasan menyatakan pendapat dan kritik di hadapan publik, khususnya kpd pemerintah.
Jelas tuduhan ini sesat pikir, dan tidak berdasarkan realita yg ada di ruang publik.. Salah satu sebabnya adalah karena adanya UU ITE, yg dinilai akan menjerat oposan pada persoalan hukum. Mereka kemudian menuntut revisi UU ITE, yg “dianggap” sbg tameng pemerintah membungkam aspirasi oposisi.
Meski sesat pikir dan agak dungu, namun toh Presiden Jokowi tetap mau mendengarkan kritikan kaum oposan tsb. Presiden tetap menunjukkan sikap kenegarawanannya. Silahkan lakukan revisi UU tsb jika memang ada yg lebih baik, tegas Presiden.
Jokowi mengembalikan hal tsb kepada DPR, untuk dibahas dan dikaji..
Kurang baik apa coba seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintah mau menerima masukan yg nyeleneh dari pihak oposisi, yg notabene kadrun, kecuali hanya Jokowi..
Padahal blio sangat tau dan merasakan, hujan fitnah dan ujaran kebencian bertubi-tubi menghampiri nya dari kelompok yg itu2 saja, sejak Pilkada Gubernur DKI silam.. Tak ada terlihat rasa sakit hati apalagi dendam dari Jokowi kepada kubu sebelah yg membenci nya, hingga ke biji2nya itu..
Entah kapan lagi kita akan mendapatkan pemimpin, yg berjiwa seluas samudera seperti Jokowi? Entah laah.. Belum tentu dalam 100 tahun sekali ada spt ini..
So,. mangga drun.. di ajukan aja naskah akademik revisi UU ITE nya ke DPR..
Saluute buat Pak Presiden..
Sumber : Status Facebook Budhius Ma’ruff

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *