PP No. 16/2021 Gugurkan SKB 2 Menteri, Demi Hukum!

Tentu kita berkomitmen untuk itu. Jadi untuk mempermudah setiap umat beragama atau kelompok umat beragama mendirikan tempat ibadahnya. Tetapi, yang perlu kita ketahui bersama, ini tergantung komitmen pemerintah daerah. Kalau di Kemenag tidak perlu diragukan lagi, akan kita lakukan kerja yang mempermudah kelompok umat beragama untuk mendirikan rumah ibadahnya,” kata Yaqut.
“Tentu banyak faktor (izin mendirikan rumah ibadah), bisa jadi karena faktor soal pemahaman tidak toleran, komitmen pemerintah setempat yang tidak klir soal pendirian tempat ibadah atau bisa karena oknum-oknum di Kemenag yang membuat perizinan ini sulit. Terkait SKB 2 menteri secara kekuatan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, yang asertif tidak ada SKB 2 menteri ini. Jadi sulit untuk ditegakkan,” kata Yaqut.
Perlu diketahui dari sisi peraturan hukum dan urutan perundang-undangan terkait pendirian bangunan termasuk rumah ibadah, SKB 2 Menteri mengacu (salah satunya) kepada UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan PP 36/2005 yang mengatur soal Izin Mendirikan Bangunan.
Dalam PP 36/2005 lebih menekankan keharusan memiliki izin sebelum membangun gedung terutama bunyi pasal 14 ayat (2):
“Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.”
“Kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung”. Kalimat inilah yang “akal-akalan” digunakan sebagai dasar SKB 2 Menteri untuk mendirikan bangunan rumah ibadah di tahun 2006.
Dalam perkembangannya, Presiden Jokowi beberapa hari lalu telah resmi menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sebagai gantinya, ada ketentuan baru yang diberi nama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Aturan mengenai PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP ini merupakan beleid turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b.
“Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung,” demikian bunyi poin 17 pasal 1 PP 16/2021. Tidak lagi mengklasifikasikan rumah ibadah sebagai “bangunan dengan fungsi khusus”.
PP 16/2021 ini lebih mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung (termasuk bangunan rumah ibadah), Standar Teknis, proses penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, peran masyarakat dan pembinaan. Adapun penekanannya lebih kepada fungsi bangunan ketimbang izin.
Dengan berlakunya PP ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Disebabkan aturan di atasnya sudah dicabut dan tidak berlaku demi hukum, maka aturan di bawahnya pun, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 akan mengikutinya (tercabut atau tiada demi hukum).
Sehingga harusnya, PGI dan atau Menag tidak perlu repot lagi membahas “revisi” SKB 2 Menteri karena sudah ditiadakan. Tinggal lagi jika ingin mendirikan bangunan rumah ibadah, penuhi saja seluruh persyaratan yang tercantum dalam PP 16/2021, seperti juga dengan pendirian bangunan dengan fungsi lainnya.
Jika secara prosedur dan syarat administrasi terpenuhi namun masih mendapat hambatan pendirian rumah ibadah, misal terjadi penolakan dari masyarakat lingkungan, maka hal tersebut sudah menjadi domainnya aparat keamanan dan hukum untuk menertibkan dan menindak tegas penolakan. Penolakan warga yang disertai kekerasan fisik sudah dapat dikategorikan sebuah tindak pidana yang harus ditindak tegas. (Awib)
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *