Plt Gubernur DKI 2022, Pemanasan Sebelum Pertarungan Politik Pilkada 2024

Bahwa Plt Gubernur DKI pada saatnya akan diberikan “hak istimewa” setara dengan Gubernur demi menjaga roda manajemen pemerintahan. Siapapun Plt-nya mesti dijabat sosok yang punya legitimasi kuat secara politiknya jika tidak ingin terjadi kekacauan jegal menjegal anggaran yang berujung penolakan di sidang pengesahan.
Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat punya kewenangan membuat kebijakan. Namun Plt sebagai pejabat transisi yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam peraturanannya hanya berwenang mengeksekusi (pelaksana). Payung hukum kewenangan tambahan Plt ada pada Perpres yang mengatur tugas, kewajiban dan tanggung jawab khusus oleh. Entah akan ada kewenangan kolektif antara Plt, Sekda dan Anggota Dewan, atau Plt berhak membuat kebijakan publik dengan batasan tertentu.
Bahwa sebuah peraturan baru akan berdampak sistemik pada peraturan lainnya itu tidak bisa dipungkiri. Karena peraturan baru punya pertimbangan efisiensi maka peraturan lama yang mesti menyesuaikan. Ini bukan persoalan suka suka pemerintah pusat memodifikasi peraturan, namun sebuah konsekuensi hukum.
Kembali ke masalah siapa yang idealnya menjabat plt DKI nantinya. Risma nota bene seorang birokrat, mantan walikota 2 periode yang menyelesaikan masa jabatannya dengan segudang prestasi. Mengapa RG langsung menunjuk hidung Risma yang kini sedang sibuk membenahi Kemensos usai porak poranda kasus korupsi Bansos.
Tidak mustahil RG sedang berwacana politik, menjegal Risma untuk tidak berlama lama di Kementerian basah yang sarat dengan anggaran non budgeting. Mengepel, membersihkan tikus tikus berdasi di Kemensos adalah petaka bagi banyak pihak yang selama ini asik berfoya-foya. Risma yang berencana menerapkan E-budgeting di semua lini Kemensos adalah momok menakutkan untuk para penjarah yang belum tertangkap.
RG sengaja mengabaikan nama lain yang sebenarnya punya kapasitas setara dengan Risma. Djarot Saiful Hidayat mantan Wagub dan Gubernur DKI yang kini sedang “nganggur” menjadi pilihan paling ideal daripada harus merusak kinerja Risma mereformasi Kemensos. Djarot yang sama sama berasal dari PDIP lebih paham DKI dibanding Risma.
Kegagalan Djarot di Pilkada Sumut bukan menjadi ukuran ketidakmampuan meraih dukungan rakyat. Sumut yang masih kental unsur kesukuan berbeda dengan Jawa yang majemuk. Tempat Djarot bukan di sana, tetapi di Jawa.
DKI punya kesempatan membukakan pintu lebar untuk kedatangan Djarot. Plt hanya jabatan sementara, namun menyelamatkan DKI yang terancam “kudeta APBD” selama masa vakum kepemimpinan definitif, menjadi misi sosial melebihi Kementerian Sosial.
Wacana ini bukan prematur di saat waktu masih setahun lagi. Namun sebuah bangunan kepercayaan yang obyektif mesti dimulai sedini mungkin. Banyak waktu menilai Djarot dari berbagai sisi menjadi lebih baik, daripada tiba tiba kita disodori sosok lain. Lalu kita “dipaksa” mempercayainya karena persoalan waktu yang sempit.
Memikirkan sekaligus memahami DKI mesti out of the box. Sejalan dengan Anis yang selalu menyarankan kita keluar dari box. Lalu kotak dibiarkan kosong, sekosong (k)otak sang Gabener.
Itu saja barangkali…
Sumber : Status Facebook Apeloo Inside

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *