by

Petugas Partai dan Prinsip Vox Populi Vox Dei

Oleh: Josef H Wenas

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bukannya tidak tahu bahwa penggunaan istilah “petugas partai” terhadap kader-kadernya akan menuai badai kritik, seolah-olah itu suatu penjongosan terhadap mereka.

Dia sadar sepenuhnya risiko diterapkannya istilah “petugas partai” akan berhadapan dengan tuduhan pelecehan terhadap prinsip “Vox Populi Vox Dei” dibalik wajah para kader-kadernya yang terpilih menjadi pemimpin melalui suatu mekanisme pemilu, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

Kemenangan di suatu pemilu (Vox Populi) oleh petugas partai ini adalah juga suara Tuhan (Vox Dei), maka tidak boleh suara Tuhan dijadikan jongosnya Megawati, itu adalah penghianatan terhadap demokrasi. Kira-kira begitu cara pikir mereka yang tidak sepakat.

Kenapa Megawati nekad tetap menggunakan istilah bermakna peyoratif itu, padahal sudah 7 tahun digempur kritik dan sinisme, sejak pencalonan Jokowi jadi Presiden RI di 2014? Benarkah hanya untuk membela ego dirinya, pokoknya “you’re under my thumb” persetan dengan demokrasi? Ataukah ada motif lainnya?

Artikel ini mau menjelaskan apa yang jadi fondasi intelektual Megawati menggunakan istilah “petugas partai,” kemudian menyoroti sampai dimana hubungan otoritatif antara partai dan para petugas ini dalam perspektif hukum positif yang berlaku saat ini.
****
Para mahasiswa Semester I yang belajar manajemen atau organisasi bisa dipastikan pernah membaca bahwa “cara berorganisasi” tertua dan masih efektif sampai hari ini hanya ada dua: Militer dan Gereja Katolik (Vatikan).

Kedua cara berorganisasi ini bisa bertahan lintas milenium karena para petugasnya efektif menjalankan misi organisasinya. Para petugas ini artinya adalah mereka yang diberi amanat tertentu untuk mencapai misi organisasi, entah itu petugas militer, petugas gereja, petugas pemerintahan, termasuk petugas partai. Pendeknya, kinerja petugas organisasi mencerminkan cara berorganisasi.

Eropa hari ini dibangun diatas sejarah “penaklukan wilayah” dan “kemampuan mempertahankan wilayah terkait” oleh bangsa Romawi. Dua aspek sejarah ini bisa terjadi berkat “cara berorganisasi” militeristik yang dimiliki bangsa ini. Gnaeus Pompeius Magnus (106-48 SM), Marcus Licinius Crassus (115-53 SM), Julius Caesar (100-44 SM), Marcus Antonius (83-30 SM) adalah beberapa nama besar dibalik berbagai kisah penaklukan dan kemampuan mempertahankan wilayah bangsa Romawi, semua berkat keunggulan para petugas militer mereka.

Sumbangan terbesar Romawi kepada Eropa modern adalah sistem hukum, yaitu soal bagaimana mengatur masyarakat (di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, perhubungan, dsb). “Ius Canonicum” Gereja Katolik juga diadopsi dari tradisi Romawi.

Orang-orang Islam mengenang sejarah gemilang mereka pada peristiwa “the Siege of Jerusalem, 1187,” sewaktu Sultan Salahuddin Ayyubi menaklukan kota suci itu dari tangan para Crusaders. Itu bukan karena kehebatan ilmu agama Salahuddin yang adalah seorang ulama, tetapi karena keunggulan cara berorganisasinya yang militeristik, mengingat dia juga seorang jenderal. Para petugas militer Ayyubi bisa mempertahankan Yerusalem 42 tahun lamanya, juga karena cara berorganisasi mereka.

Kemampuan Majapahit menaklukan wilayah lawan dan mempertahankannya dalam jangka waktu lama, dibangun diatas cara-cara berorganisasi militeristik yang sama. Mereka punya para petugas militer yang efektif, seperti Gajah Mada dan laskarnya.

Di Cina ceritanya sama, bertahannya dinasti yang satu ke lainnya sejak ratusan tahun sebelum tarik Masehi adalah berkat cara-cara berorganisasi yang militeristik. Pemikiran Sun Tzu (544–496 SM) sering dijadikan referensi mereka. Sejak the last emperor Pu Yi, hari ini dinastinya bukan kekaisaran lagi, yang berkuasa adalah PKC (Partai Komunis Cina).

Hanya ada satu jenderal di Cina Daratan, yaitu PKC— sistem politik di Hong Kong dan Macau berbeda. Di 2020 lalu, selama dua bulan Jack Ma tiarap, musababnya adalah Alibaba + Ant Group secara politik dipandang potensial jadi lebih berkuasa daripada PKC. Itu intinya. Dalam one-party state macam Cina, rakyat hanya berhutang budi kepada PKC, bukan hutang budi lewat duit pinjol Ant Groupnya Jack Ma sambil berdagang di Alibaba.

Jack Ma itu anggota PKC sejak masih melarat tahun 1980-an. Sinolog Amerika, Bruce Dickson menulis “My surveys found that people who joined the party during the Maoist era (1949-1976) were more likely to report ideological reasons for joining the party. Those who joined later— especially the post-1989 cohort— mostly joined for the career benefits, and not just to work for the party or the government.”

Tidak ada yang boleh lebih besar daripada PKC, Jack.
****
Gereja Katolik dibawah kendali para Paus bertahan dua milenium lamanya karena punya disiplin ideologi dan hirarkis yang sangat kuat. Yang para petugas gerejanya taat dan loyal.
Paus Benediktus XVI, sewaktu masih sebagai Kardinal Joseph Ratzinger, antara 1981-2005, menjabat sebagai Prefek untuk Kongregasi Ajaran Iman dan Doktrin. Ini adalah dicastery yang jadi penjaga ideologi Gereja Katolik. Sebagai Prefek, dia adalah petugas gereja yang bertindak atas nama Paus Yohanes Paulus II.

Di tempo itu, Kardinal Ratzinger harus berhadapan dengan banyaknya hantaman teologis akibat perubahan zaman, antara lain birth control, homosexuality, inter-religious dialogue, dan ordination of women.

Juga, ini yang amat politis, hantaman dari para pastor di dekade 1980-an— mereka ini petugas gereja juga— yang berdiri di garis Teologi Pembebasan, yang fondasi intelektualnya adalah Marxisme. Saat itu, teologi ini sedang populer, dicintai orang-orang miskin dan para proponennya karena merupakan suatu “theology in action” yang membumi, terutama di hemisfir Amerika Latin.

Ada nama-nama besar seperti Gustavo Gutiérrez Merino, Leonardo Boff, selain beberapa Yesuit sekaliber Juan Luis Segundo dan Jon Sobrino. Mereka semua terinspirasi buah pikiran Superior Jenderal Ordo Yesuit, Pedro Arrupe, tentang “preferential option for the poor” yang dicetuskan tahun 1968, yang dalam sinode para uskup sedunia tahun 1971— ini juga para petugas gereja lainnya— ditransformasikan menjadi “Justice in the World.”

Dibalik ketenangan dan kesantunan khasnya, Kardinal Ratzinger keras dan tegas. Pastor Leonardo Boff sampai terpaksa melepas jubahnya, menjadi awam, lalu kawin. Di Indonesia, Yesuit Sandyawan Sumardi, pahlawan Kali Ciliwung itu, yang juga terinspirasi oleh Teologi Pembebasan, nasibnya sama persis seperti Boff.

Bagi Ratzinger, tugas utama para pastor itu tetaplah untuk garis kepentingan evangelisasi Gereja Katolik yang “satu, kudus dan apostolik,” bukannya untuk kepentingan politik, apalagi menjadi partisan, seberapapun rumitnya “grey areas” menjustifikasi keadaan, seberapapun prinsip “minus malum” dengan berat hati harus diterapkan.
****
Ketum Megawati terinspirasi dari dua cara berorganisasi kuno ini, sebagaimana ayahandanya. Memang, ciri khas PDIP hari ini persis seperti militer dan Gereja Katolik: disiplin, loyal pada satu ideologi, taat pada satu komando yang tegak lurus keatas. Dan ciri-ciri ini cascaded sampai ke tingkat teritorial terbawah.

Inilah makna label “petugas partai” untuk kader-kadernya PDIP-Megawati. Tidak ada pimpinan partai lain yang punya nyali sebesar politisi kawakan ini, manalagi Megawati seorang perempuan (di Indonesia yang kultur politiknya patriarchal)

Yang jadi persoalan kita hari ini adalah dibenturkannya konsep “petugas partai” (cara berorganisasi) dan prinsip “vox populi vox Dei” (cara berdemokrasi) diluar konteks hukum positif di Indonesia. Hukum positif artinya hukum yang sedang berlaku. Diluar hukum positif? Bagaimana maksudnya?

Mari kita ambil kasus terakhir soal Bupati Alor Amon Djobo versus Mensos Risma. Kasusnya itu soal etika (marah-marah kelewatan) bukan pidana kriminal. Karena Amon Djobo bukan kader, dia tidak punya KTA, PDIP lalu menyikapi ketidaketisan ini dengan mencabut dukungan pencalonan kepadanya di November 2017. Apakah dengan mencabut dukungan pencalonannya bisa memecat Amon Djobo sebagai bupati? Tidak bisa.

Apa yang akan terjadi jika seandainya Amon Djobo adalah kader “petugas partai” PDIP, dan status keanggotaannya— selain dukungan pencalonannya— ikut dicabut, alias dipecat? Tetap tidak bisa memberhentikan Amon dari jabatan bupatinya.

Dalam kedua kemungkinan tindakan dari pihak partai ini, Amon Djobo akan tetap menjabat sampai selesai masa baktinya. Ini karena status Amon Djobo, sekalipun seandainya dia “petugas partai,” dilindungi oleh negara melalui tata cara pemberhentian Kepala Daerah dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Silahkan Anda baca sendiri aturannya. Anda akan tahu bahwa partai tidak bisa sewenang-wenang memberhentikan petugasnya yang sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kecuali ada delik pidana yang material seperti misalnya tindak pidana korupsi, atau ada halangan tetap yang dijabarkan dalam UU itu.

Dengan kata lain, hukum positif kita melindungi prinsip “Vox Populi Vox Dei” yang melekat pada pemimpin yang dihasilkan suatu pemilu yang dilaksanakan oleh negara, dan karena itu melekat juga pada dirinya suatu kedaulatan konstitusional.

Itu soal kepala daerah. Bagaimana dengan anggota legislatif yang juga produk pemilihan umum?

Sama saja, negara juga memberikan perlindungan terhadap prinsip “Vox Populi Vox Dei” melalui mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu) yang diatur dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (dikenal sebagai UU MD3).

Fahri Hamzah itu dipecat dari keanggotaan PKS pada 11 Maret 2016, pada 5 April 2016 dia mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan kenyataannya dia tetap dianggap anggota DPR dari PKS, bahkan tetap sebagai Wakil Ketua DPR, sampai masa jabatannya selesai pada 1 Oktober 2019.

Sekarang Jhoni Allen Marbun sama seperti kasus Fahri. Dia dipecat oleh Ketum PD AHY pada 1 Maret 2021 gara-gara urusan KLB di Deli Serdang itu, dan mau di-PAW oleh DPP PD. Kenyataannya sampai hari ini dia masih hadir di rapat-rapat DPR dengan status resmi anggota DPR pada penugasan di Komisi V.

Apakah Megawati sebagai Ketum PDIP bisa memberhentikan Joko Widodo sebagai Presiden RI dengan mencabut KTA PDIP nya? Jelas tidak bisa. Tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 7A, 7B, dan Pasal 24C serta aturan hukum derivatif terkaitnya. Bukan oleh kekuatan hukum yang namanya AD/ART PDIP.

Saya ingin menutup artikel ini dengan suatu perspektif lain untuk kita renungkan sehubungan dengan prinsip “Vox Populi Vox Dei” ini.

                                                 ****

Semangat otonomi daerah, pemilihan presiden secara langsung, juga pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung, adalah bagian dari amanat Reformasi 1998.

Amanat itu kemudian diterjemahkan kedalam sistem hukum positif kita, dalam bentuk aturan perundang-undangan. UU 23/2003 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU 32/2004 untuk Pemerintahan Daerah. Untuk otonomi daerah malah lebih dulu, di tahun 1999 sudah keluar UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU/25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tetapi kemudian ternyata suara Tuhan (Vox Dei) yang seharusnya disuarakan oleh para bupati dan walikota yang dipilih langsung oleh rakyat (Vox Populi), cukup banyak dari mereka yang malah menyuarakan “Vox Diaboli,” atau suara iblis. Mereka menjadi “raja-raja kecil” yang bukan saja korup tapi juga berani menentang pemerintah pusat.

Di bulan April 2005, saya masih sebagai project manager di KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk Road Map Industri Kadin, dan erat bekerja sama dengan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Saat itu saja sudah ada 4.574 Perda yang bermasalah, yang umumnya soal hak pajak daerah.

Ada Perda yang— ini bukan bercanda— sampai memajaki kepemilikan anjing. Belum lagi bicara perda-perda yang disusupi ideologi “kadal gurun” (seragam sekolah, seleksi pendidikan, dsb.)

Di bulan Juni 2016, Presiden Jokowi menyatakan telah membatalkan 3.143 Perda bermasalah. Berapa lama dari 2005 ke 2016?

Eksistensi “raja-raja kecil” ini bila tidak ditangani dengan benar, bisa menjadi ancaman terhadap asas unitary state (negara kesatuan) kita, oleh karena komando pusat-daerah dalam urusan pembangunan tidak bisa efektif. Hal ini ujungnya adalah ancaman terhadap NKRI.
Di tahun 2005 itu, sudah mulai terdengar ada bupati membangkang terhadap gubernur, atau walikota membangkang kepada bupati, karena merasa sama-sama dipilih rakyat, sama-sama merasa mewakili suara Tuhan. Mendagri sebagai pembina politik dalam negeri, saat itu hanya bisa menjadi anak manis sebatas tukang himbau kesana kemari.

Perda-perda bermasalah itu adalah “Vox Diaboli” yang diterbitkan oleh para pemimpin daerah yang lahir dari prinsip “Vox Populi Vox Dei.” Dimana suara Tuhannya?

(Sumber: Facebook Josef H. Wenas, 4 Juni 2021)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed