by

Pesan Mbah Maimoen, NU Harus Luwes dengan Pemerintah

Forum bahtsul masail atau pembahasan masalah-masalah keagamaan di Munas Alim Ulama Lombok ini memamg banyak mengetengahkan isu yang terkait regulasi pemerintah, seperti pengelolaan tanah dan dana haji untuk untuk infrastruktur.

Tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa saran itu perlu disampaikan oleh Kiai Maemun. Namun yang jelas, NU memang tidak sungkan untuk bersuara keras pada pemerintah. Contoh Munas di Cirebon tahun 2012 yang melarang tidak bayar pajak jika dikorupsi terus. Dalam jumpa wartawan, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menjelaskan langsung terkait itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa NU bukan menentang pemerintah dalam soal pajak, tapi memperingatkan pemerintah agar duit rakyat tidak dikorupsi.

Ketika ulama dan umara berjabat tangan (Dok. Panitia Munas)

Dalam Munas di Lombok, Kiai Maemun meminta NU berhubungan baik dengan pemerintah. “Jika ada pertentangan antara hukum Islam dan Undang-undang, maka sampaikan dengan baik kepada pemerintah tentang hukum Islam tersebut. Jangan frontal terhadap pemerintah, apalagi sampai memusuhi pemerintah meskipun sebagian produk UU tidak sesuai dengan Islam,” jelas Kiai Maemun, yang pada acara pembukaan Munas dan Konbes NU (23/11) melantunkan doa penutup.

Mempertahankan nilai

Peneliti LIPI Amin Mudzakkir, menilai bahwa sikap politik NU terhadap pemerintah didasarkan pada prinsip keagamaan tertentu. Termasuk dalam prinsip itu adalah perjuangan mempertahankan nilai-nilai dan institusi-institusi Islam tradisional.

Oleh karena itu, menurut Amin,  sikap politik NU terhadap pemerintah bisa sangat keras jika pemerintah dianggap mengabaikan prinsip keagamaan tertentu itu. Dalam hal ini misalnya penolakan rencana Five Days School yang kemudian diakomodasi oleh pemerintah.

“Hubungan NU dan pemerintah yang sekarang ini saya rasa sudah ideal. Relasinya didasarkan pada pertimbangan prinsipil atau normatif tertentu. Meski tentu saja dalam praktiknya hubungan ideal itu tergantung pada kepemimpinan seseorang, baik di NU maupun pemerintah,” kata Amin.

Dihubungi secara terpisah, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan sependapat dengan Kiai Maemun. Pesan dan kritik umat kepada bangsa ini harus disampaikan sesuai prinsip yang diyakini oleh umat, dalam ini adalah Nahdliyin. Prinsip itu adalah bahwa  taushiyah bil haq (dengan kebaikan) harus seiring dengan tausiyah bis sabr (dengan sabar).

“Sikap frontal terhadap pemerintah justru bisa memunculkan konflik horisontal antarumat (karena adanya perbedaan pandangan di level horisontal),  juga antarumat dengan pemerintah. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya sendiri,” kata Azra.

Sumber : Alif.id

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed