by

Perubahan Model Pemilu, Salah Siapa, Dosa Siapa?

Oleh: E Nursidik

Model pemilihan penjabat presiden dilakukan oleh MPR hakekatnya memang sudah sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila yakni permufakatan perwakilan dan amanat UUD’45 (versi asli sebelum diamandemen). Mulai pemilu 2004 model pemilihan presiden dan wakil tsb diubah menjadi pemilihan langsung yg dilakukan oleh rakyat dengan format terbuka. Demikian pula model pemilihan anggota legislatif, juga mengikuti pola serupa, tidak lagi menggunakan formatur tertutup atau dipercayakan kepada partai politik dalam menentukan wakil rakyat di gedung DPR.

Adanya perubahan pola pemilihan pemimpin dan wakil rakyat itu bisa dipahami sebagai upaya inovasi untuk bisa hasilkan sosok figur pemimpin yg lebih mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, agar terbebas dari belenggu budaya dagang sapi yg kerap menginfeksi oknum wakil rakyat yg begitu mewarnai proses-proses penentuan pemimpin bangsa sehingga kerap kali sosok pilihan MPR maupun pilihan partai tidak sesuai dengan impian ideal mayoritas rakyat. Rakyat sudah tak ingin lagi ibarat membeli kuucing dalam karung!

Sayangnya, model pemilihan wakil rakyat dan presiden secara langsung oleh rakyat ini rupanya juga tak kalis dari virus yg menodai demokrasi semisal politik uang (dengan segala bentuk metamorfosisnya). Tengara itu sangat mudah dilihat dari kebutuhan budget pencalonan yg harus dimiliki seorang caleg atau capres jika ingin bisa memenangkan pencalonannya!

Bedanya hanya dibelanjakan secara langsung ke akar rumput. Jika nyaleg apalagi nyapres cuma modal dengkul, jangan harap! Sampai di sini masihkah ada member group Babo yg hendak menyangkal? Toh tak ada ketentuan asministratip yg mensyaratkan demikian.

Intinya, mau memakai pola pemilihan wakil rakyat dan presiden dengan mempercayakan kepada parpol dan MPR ataukah dipilih secara langsung oleh rakyat, tetap saja belum/tidak bisa terbebas dari penyakit yg memicu cideranya demokrasi. Tetap saja masih memberi celah dan ruang bagi para pihak untuk menyetir/mendikte hasil proses demokrasi. Berarti kesimpulannya bukan sistem atau metode ataupun cara pemilihan dengan model dan pola seperti apa yg bermasalah melainkan pola pikir bangsa ini yg ternyata masih sangat bocah!

Semuanya seperti menghalalkan segala cara untuk bisa meraih tujuan politiknya: kekuasaan!
Contoh terkecil, kita sudah keluarkan biaya triliyunan untuk hasilkan wakil rakyat, tetapi masih juga dianggurkan dan lebih pilih cara penyampaian aspirasi di jalanan sampai bersilit-silit!
Takbiiir!!!!!

(Sumber: facebook DDB)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed