Persatuan Dan Rekonsiliasi Substantif

Rekonsiliasi Substantif

Polarisasi politik berbasis politik identitas berpotensi memecah belah masyarakat dan bangsa. Hal ini dipicu oleh kontestasi politik para pendukung pasangan calon selama dan pasca Pilpres. Ancaman itu memang baru letupan-letupan kecil seperti kerusuhan 22 Mei dan beberapa pernyataan untuk memisahkan diri seperti wacana referendum di Aceh dan Republik Sumatera.

Polarisasi politik ini telah menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Respon publik agar para elit politik dan para pendukungnya bisa move on, melupakan kubu 01 dan kubu 02 tapi bersatu menjadi sila ke 3 “Persatuan Indonesia” kemudian mengemuka menjadi wacana rekonsiliasi. Dari wacana rekonsiliasi yang berkembang, muncul dua wacana utama.

Pertama, rekonsiliasi diantara para pimpinan elit politik pasca Pilpres dibutuhkan untuk menurunkan suhu politik bukan sekedar sharing jabatan. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pihaknya mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang berseberangan selama Pilpres 2019. Namun, rekonsiliasi yang dimaksud bukan melalui pembagian jabatan di eksekutif.

Kedua, wacana bahwa rekonsiliasi harus menyelesaikan dampak Pilpres berupa polarisasi di tengah masyarakat. Bagi Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, dibutuhkan rekonsiliasi sosial dimana semua pihak bisa bersatu kembali, karena Indonesia itu lebih penting dibandingkan dengan apapun. Sementara menurut sosiolog UI, Thamrin Amalgola, harus ada rekonsiliasi yang substantif pada tingkat bangsa, yang tidak hanya sebatas pembagian posisi di kabinet.

Dalam konteks ini, peryataan Jokowi saat penetapan sebagai presiden terpilih 2019-2024 di KPU yang ingin mengajak Prabowo dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negeri adalah langkah bijak untuk memulai rekonsiliasi di tingkatan elit politik. Selanjutnya, Jokowi juga mengajak rakyat Indonesia bisa melupakan perbedaan politik yang sempat membelah pendukung 02 dan 01. “Kita harus bersatu kembali, menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semua.”

Persatuan bangsa sendiri sebenarnya punya makna rekonsiliatif. Rekonsiliasi dalam bingkai persatuan adalah cara merawat dan merajut persatuan dengan melibatkan tidak hanya elit politik nasional, juga politisi lokal, agamawan dan seluruh masyarakat yang mencintai Indonesia yang damai. Rekonsiliasi sebagai metode kembali merajut persatuan bangsa harus dimaknai sebagai “rekonsiliasi substantif” yang melibatkan seluruh komponen bangsa secara sukarela tanpa paksaan melalui dialog.

Komitmen menjaga persatuan bangsa adalah amanat konstitusional dan amanat dari dari sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Ancaman bagi persatuan bangsa berarti ancaman bagi Pancasila dan konstitusi negara. Persatuan nasional, meminjam istilah Bung Hatta tidak boleh menjadi “per-sate-an.”

Persatuan adalah rumah yang selalu terbuka untuk bekerja sama memajukan bangsa. Persatuan nasional adalah modal dasar untuk masa depan Indonesia agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada negara yang maju dan sejahtera jika rakyatnya terpecah belah.

Rekonsiliasi substantif sebagai upaya merajut persatuan bangsa akan menjadi ajang pembuktian Presiden Jokowi sebagai pemimpin tipe solidarity-maker (pemersatu) yang menjadi visi pemerintahanya. Untuk merajut persatuan bangsa maka Jokowi selalu siap mengawalnya dengan cara-cara dialog, persuasif dan partisipasi semua komponen bangsa.
———–
Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.

Sumber : Status Facebook Eko Sulistyo

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *