by

Penghapusan Hadratussyekh, Satu Lagi Pengalihan Isu

Oleh : Herman Saputra

Tentang polemik penghapusan profil Hadhrotussyekh Hasyim Asy’arie dari buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, mas menteri Nadiem Makarim sudah menjawab : penyusunan buku itu di tahun 2017, bukan di masa jabatan beliau. Persisnya masa jabatan pak Muhadjir Effendi. Namun tidak ada gunanya cari kambing hitam. Toh apa yang mau dicari? Mosok pak Muhadjir disuruh minta maaf sesenggukan macam drakor? Republik sudah kebanyakan drama, tidak usah lagi ditambah-tambah. Kecuali kalau Amien Rois yang mau sesenggukan, bolehlah. Tindak lanjut Kemdikbud setelah minta maaf juga sudah lumayan konkrit, yaitu menarik buku itu dari website Kemdikbud.

Walaupun yang diminta adalah menarik buku fisiknya dari peredaran di lapangan, tapi toh yang dicetak baru 20 eksemplar, untuk kalangan terbatas. Dan buku ini toh belum selesai, tapi karena harus kasih laporan progres rutin tahunan ya “terpaksa” diunggah di website. Jadi kasih waktu lah, jangan semuanya disuruh serba cepat. Memangnya kabinet ini pernah janji kerja cepat?Mas Nadiem juga mengaku sudah dari awal perintahkan jajarannya untuk “menyempurnakan” draft Kamus itu. Khususnya minta masukan dari NU. Di sinilah timbul pertanyaan besar. Hasil masukan itu nyatanya bukan cuma Hadhrotussyekh dihapus, tapi juga ada tambahan Abubakar Ba’asyir di kamus itu.

Pertanyaannya, Nahdliyyin siapa yang dimintai masukan itu, kok ajaib sekali masukannya?Pertanyaan ini yang perlu dijawab dengan jelas. Kemdikbud perlu asah lagi kompetensinya dalam membuat pernyataan di publik. Kalau bilang “sudah minta masukan”, harus disertai dengan bukti konkret; tunjukkan suratnya, tanggal berapa, ditujukan kemana, apa ke PBNU atau kemana. Tunjukkan juga balasan suratnya, siapa yang ditugasi PBNU untuk ngasih masukan. Terakhir, tunjukkan poin-poin masukannya apa saja.

Dan itupun tidak perlu makan waktu banyak. Satu hari saja kasih rilis pers yang komplit, beres. Kalau pengakuan tentang “minta masukan dari NU” itu memang benar, mestinya tidak susah sodorkan buktinya. Pada prinsipnya ini bukan masalah besar. Cuma umpan drama saja seperti biasa. Tidak usah terlalu diurusi. Urusilah yang urgen : program-program Kemdikbud yang sedang berjalan. Minimal dua : Organisasi Penggerak dan Guru Penggerak. Sudah sampai di mana? Bagaimana pelaksanaannya? Bener apa ndak? Misalnya Guru Penggerak. Sekarang sedang tahap pelatihan, dijadwalkan 9 bulan, sudah masuk bulan ke-3. Materi dan metode pelatihannya menurut kami cukup menyedihkan.

Fokus terlalu besar diberikan ke landasan falsafah, persisnya di 3 prinsip pedagogi Ki Hajar Dewantara. Menyedihkannya karena falsafah Ki Hajar sendiri belum tuntas dibedah di tataran akademia, lalu main comot saja ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani; seolah hanya itu saja ajaran Ki Hajar. Dan inipun hanya warisan Orde Baru. Kita belum selesai mengotopsi fosil ini, memilah mana yang intisari dan mana doktrin Orba, mana yang cerminan budaya kita, dan mana yang irisan komunisme hasil kedekatan Ki Hajar dengan para aktivis komunis Belanda, dan seterusnya. Boro-boro selesai, mulai saja belum.

Dan sudah hendak ditanamkan kepada Calon Guru Penggerak, seolah nilai-nilai itu sudah baku. Betapa mentahnya, betapa kejar setorannya. Itu baru soal falsafah. Belum lagi materi motivasi pergerakan yang terlalu kentara berasal dari materi motivasi kinerja SDM Korporat, SDM industri, yang sekonyong dianggap relevan dengan bidang Pendidikan. Dan lain-lain. Fokuslah ke sana. Bukannya hanyut dengan drama-drama murahan yang dilempar sembarang politikus demi pengalihan asu.

Sumber : FP Gusdurian Kelas Ekonomi

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed