by

Pandemi Covid 19 dan Perubahan Iklim

Oleh : Eko Sulistyo

Ancaman terhadap umat manusia datang secara bergelombang dengan skala gigantik. Saat semua pemimpin dunia dan warganya sedang berjibaku mengatasi pandemi corona, bencana alam juga melanda di sejumlah kawasan. Terjadi banjir besar di India dan China, kemudian gelombang panas yang memicu kebakaran hutan di Kanada dan Amerika Serikat (AS). Bencana alam itu mengundang keprihatinan warga dunia dengan jumlah korban yang berjatuhan.

Salah satu fenomena unik adalah banjir besar yang melanda sejumlah negara maju, dimana sebelumnya nyaris tidak pernah masuk dalam peta bencana alam skala besar, seperti di Jerman dan Belgia. Saat artikel ini sedang ditulis, kebakaran hutan sedang berlangsung di Kanada dan AS yang dipicu gelombang panas. Kalau disejajarkan, luasan area kebakaran di AS melebihi luas Provinsi DIY. Para pakar dan pemerhati lingkungan menyebut, perubahan iklim dan pemanasan global tengah berlangsung secara riil, yang memberi efek bencana ekologis datang lebih cepat dari perkiraan. Seperti hendak berpacu, serangkaian bencana ekologis itu datang ketika para pemimpin dunia sedang bersiap menuju Konferensi Peruban Iklim PBB atau COP-26 di Glasgow, Skotlandia, November nanti.

Pandemi Covid 19 seolah merefleksikan bencana ekologis masa mendatang, jika laju pemanasan global gagal dihentikan. Oleh karenanya mitigasi perubahan iklim harus menjadi agenda bersama, terutama bagi pemimpin negara-negara industri G-20, sebagai kelompok negara yang paling banyak menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer. Seperti pandemi Covid 19, para ahli sebelumnya tidak pernah memperkirakan dampaknya akan sedahsyat ini, meluluhlantakan kemanusiaan dan peradaban. Pandemi memberi pelajaran tentang urgensi kepekaan pemimpin dalam merancang kebijakan. Tidak ada pilihan lain, soliditas pemimpin negara-negara di dunia dalam mengantisipasi bencana ekologis, sudah menjadi keharusan.

Pandemi dan perubahan iklim memiliki banyak kesamaan. Keduanya merupakan fenomena global, jika tidak dikelola akan menimbulkan korban jiwa dan problem ekonomi berkelanjutan. Dua masalah besar ini membutuhkan pendekatan yang sama untuk mengatasinya, seperti kerjasama internasional, inovasi, investasi serta penyebaran solusi yang cepat. Kita harus mencegah dampak terbesar perubahan iklim berupa pemanasan global sesuai Kesepakatan Paris 2015. Dengan laju aktivitas seperti sekarang, utamanya penggunaan bahan bakar fosil serta pembakaran dan kebakaran hutan, suhu bumi akan naik 1,5 derajat celsius pada 2040. Sekarang ini suhu rata-rata bumi sudah naik 1,1 derajat celsius dari penggal terakhir abad 19.

Perubahan iklim akan berdampak buruk bagi ekosistem, spesies, dan manusia. Seperti bisa dibaca di situs Lancaster University, berdasarkan laporan gabungan tim peneliti dari Inggris dan Kanada, perubahan iklim menjadi ancaman terbesar bagi pasokan zat gizi mikro yang bersumber dari tangkapan ikan laut. Dampaknya ikutannya akan mengancam stok ikan di negara-negara tropis yang perikanannya kurang tahan terhadap perubahan iklim. Hasil penelitian tersebut memiliki kesesuaian, jika merujuk laporan “Intergovernmental Panel Climate Change” (IPCC), kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celsius saja akan berakibat punahnya terumbu karang. Fenomena ini akan memberi efek buruk bagi penduduk yang sumber pangannya bergantung pada keanekaragaman hayati laut seperti Indonesia. Malapetaka lainnya adalah banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem, gelombang panas, kelaparan dan kemiskinan.

Pelajaran dari Pandemi

Pandemi dan bencana ekologis rupanya saling berkelindan, terkait kesadaran manusia dalam merawat keseimbangan lingkungan. Asumsi dasarnya adalah ekosistem yang sehat merupakan imunitas terkuat dalam mengatasi berbagai wabah penyakit. Maka menarik apa yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam ESG Capital Market Summit, akhir Juli lalu, bahwa perubahan iklim adalah “global disaster” yang magnitudenya diperkirakan akan sama seperti pandemi Covid-19.Yang membedakan dari kedua bencana ini, lanjut orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, Covid-19 muncul tanpa peringatan dan penyebarannya sangat cepat. Sedangkan, perubahan iklim adalah ancaman bencana yang nyata di kemudian hari berdasarkan penelitian para ilmuwan di dunia. Sama seperti pandemi, perubahan iklim juga tidak bisa dihindari oleh semua negara.

Narasi Menkeu Sri Mulyani itu seolah merupakan jawaban atas problematik kekhawatiran publik tentang perubahan iklim telah meningkat, tapi saat bersamaan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana kenaikan suhu berdampak pada penyebaran penyakit. Padahal para ilmuwan telah memperingatkan, pandemi yang lebih buruk akan terjadi jika kita tidak melindungi alam. Maka kesadaran tentang hubungan antara keduanya, pemanasan global dan pandemi, dapat membantu mencegah pandemi di masa depan.Tentu saja tidak ada “vaksin” untuk melawan perubahan iklim. Infeksi Covid 19 dapat menyebabkan isoman, rawat inap atau kematian dalam hitungan minggu bahkan hari.

Sedangkan perubahan iklim terjadi karena gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer dari waktu ke waktu. Dampaknya sudah mulai dirasakan saat ini, kiranya sudah cukup memberi gambaran bagaimana skala kerusakannya kelak. Upaya pencegahan dampak perubahan iklim, misalnya, bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Pangsa EBT global diproyeksikan akan meningkat 50 persen di tahun 2035 dan 75 persen pada 2050. Global Energy Perspective dari McKinsey (2019) juga memprediksi, pembangkit listrik tenaga batubara serta minyak bumi akan turun drastis digantikan pembangkit listrik EBT dengan biaya yang lebih relatif rendah.

Penanganan pandemi Covid 19 telah memberi pelajaran, tidak ada satupun negara di dunia memiliki kapasitas mumpuni, termasuk negara maju sekalipun, tetap butuh bantuan multilateral. Pengalaman yang sama akan terjadi jika sebuah negara mengalami bencana alam ekstrem. Tidak ada pilihan lain bagi semua negara, untuk berkomitmen kuat melestarikan lingkungan dengan lebih progresif dan ambisius secara global.

Sejalan dengan narasi Menkeu Sri Mulyani di atas, dalam perencanaan pemulihan pasca pandemi, pemerintah Indonesia telah bersiap untuk melanjutkan upaya mewujudkan ekonomi hijau dan rendah karbon. Diperlukan dukungan instrumen fiskal dan pendanaan global untuk pengurangan emisi karbon Indonesia hingga 41 persen. Transisi ini juga membutuhkan partisipasi dan dukungan semua pihak untuk melakukan percepatan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sumber : Status Facebook Eko Sulistyo

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed