by

Pajak Sembako

Oleh : Donny Arif Wibowo

Sambil mengingat kembali diktat ekonomi mikro-makro – PAJAK SEMBAKO Notes:

1. Flat VAT itu sifatnya regresif, artinya beban (tax incidence) akan menurun dg kenaikan income pembayar pajak.

2. Bahan makanan pokok sifatnya inelastis, artinya tidak sensitif terhadap perubahan harga. Orang terpaksa beli berapapun harganya.

3. Bbrp fungsi pajak :a). Pajak sbg sumber penerimaan negara, yg digunakan untuk pembiayaan negara. Jelas ya. b). Pajak sbg alat mendistribusikan kekayaan, dari org kaya ke miskin. Untuk atasi isu equity/keadilan. c). Pajak sbg alat u/ pengaruhi perilaku konsumen, mis. sin taxes (cukai alkohol dsb,atau pembebasan pajak bahkan subsidi untuk merit goods (barang yg ingin didorong konsumsinya misal pendidikan, JKN, renewable energy, dsb)). Subsidi = negative tax.d). Di luar itu ada bbrp fungsi (minor) lain.

4. IMO, isu paling “hot” ttg pajak ada 2: (1) dampak dan kaitannya dg pasar keseluruhan (general market equilibrium), dan (2) trade-off antara efisiensi vs keadilan.

Yg pertama, perubahan tax policy tidak dimulai pada ruang hampa, tapi pada kondisi sekarang, di mana ada: existing taxes, pasar yg tak sempurna, market failures, ketimpangan, dsb Sehingga estimasi yg dibuat pre-decision biasanya tdk bisa menangkap semua possible responses (krn kompleks), apalagi ini berkaitan dg perilaku manusia .Lalu, dampak ke keseluruhan pasar (barang dan jasa lain) juga sangat kompleks. Bbrp scholars pakai CGE dg segala limitasinyaPaper Ballard-Scholz-Shoven mensimulasi bbrp skema perubahan VAT dg konteks perubahan tax policy lainnya (income taxes).Arah hasil spt yg bisa diduga, tapi magnitude memang debatable.

Balik ke case misal beras dikenakan PPN 1%. Apakah harga beras dari Rp10k akan menjadi Rp10.100? Hoho tentu tydac kan? Pedagang akan set harga mis Rp11k (atau lebih). Cuma serebu duarebu perak. Lagian siapa yg pake 100 perak? Lalu krn harga beras naik, maka pedagang barang lain, sayur, daging, telur, bahkan sajadah akan naikkan harga. Kyk dulu pengumuman kenaikan gaji PNS. Inflationary effects.

Yg diterima negara yg serebu atau seratus rupiah? Ya seratus dong.Hasilnya inflasi. Kalo inflasi, daya beli masy. turun. Nilai riil BLT akan turun juga. Tadinya setara beras 30kg, menjadi 25kg. Krn sembako itu esensial, maka kalo cuma punya duit buat beras, ga usah beli buku

Kalo daya beli turun, tingkat konsumsi umum akan turun juga, berarti produsen dan pedagang barang lain ikutan turun omset. Produsen ini punya karyawan…Isu hot kedua adalah pilihan antara punya pajak yg efisien atau berkeadilan? Loh ga bisa keduanya sekaligus?

Sayangnya sulitKarena efisien berarti tidak ada resources yg sia2. Gampangnya saya pinjem gambar dari sini: https://thismatter.com/…/deadweight-loss-of-taxation… Harga yg terganggu krn intervensi akan menghasilkan inefisiensi sebesar segitiga ungu gelap (deadweight loss = DWL) atau efficiency lossEfisiensi ini bisa minimal jika perilaku pelaku pasar tetap.

Mis. Harga barang X, lalu dipajaki jadi 1.1X, jumlah pembelian tetap sama. Yeay!Masa?Berapa besar perubahan produksi/konsumsi barang tergantung tingkat elastisitas supply/demand barang tsb. Makin jarang barang, susah digantikan, kebutuhan pokok, pasar khusus, maka makin inelastis permintaannya. Mayoritas konsumen tetap akan membeli, maka DWL akan kecil = Efisien. Makanya kalo cuma pengen efisien, pajaki aja barang yg menentukan hidup mati orang banyak: staple foods, obat kritikal, air dsbIsu efisiensi penting. Karena kita tak ingin menyia-nyiakan resources. Pajak yg punya beragam tarif, pengecualian untuk konsumen2 tertentu, dsb, cenderung menghasilkan inefisiensi yg tinggi.

Contoh dulu BBM subsidi dijual bareng BBM non subsidi. Ga bisa differentiate pembeli kan? Tarif listrik yg dulu banyak banget kelasnya, digabung dg kebijakan subsidi, bisa diakali & malah overconsumption buat yg subsidized tariffs. Dsb. Jadi efisiensi penting. Dan terlihat bahwa banyak peluang terjadinya konflik antara efisiensi vs keadilan. Masa obat kanker dipajaki?Porsi belanja sembako rumah Tangga (RT) miskin pasti jauh lebih besar drpd RT kaya. Biaya makan mungkin mencapai 50% pada org dg penghasilan 3juta dan hanya 10% pada org dg penghasilan 60juta .Ini contoh poin no 1 tadi: Flat VAT bersifat regresif.

Mohon dipikirkan dulu pembahasan di atas kertas: “kenaikan cuma sekian, bertahap, dsb.” vs kemungkinan dampak nyata di lapangan. Ada announcement effects, inflationary effects, isu yang mudah dipelintir ke ranah politik praktis, dst. Apalagi kalo kenaikan tax rev jg ga signifikan

Maka tujuan sbg penambahan pendapatan negara blum tentu tercapai (cancelled off dg negara nambahin subsidi lain) dan malah melukai tujuan sbg instrumen redistribusi income. Saran saya: buat estimasi dan analisis komprehensif ttg bauran kebijakan pajak. Jangan sampai masing2 pajak ini disconnected satu sama lain ketika diestimasi/analisis.

Pastilah pemerintah pernah dan punya semua sumber daya terbaik untuk melakukan hal tsb.Cost Benefit analysis ini bisalah dikerjakan sebagai bagian dari Regulatory Impact Assessment (RIA). Suatu standar protokol asesmen draft peraturan sebelum diundangkan di negara2 OECD. Estimasi dampak ekonomi thd parapihak & makro, dg bbrp skenario: Do nothing, Policy1, Policy2Oya, bisa eksplor policy alternatives semisal: pengenaan pajak kekayaan pada super rich (ini juga rumit tp worth considering), pajak warisan (pada level tertentu), evaluasi CIT skrg.Hayooo semangat!

Kami tunggu analisisnya![selesai – sumber kultwit dari bang @dewapuci]

Sumber : Status Facebook Donny Arif Wibowo

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed