by

Momentum Gibran

Para pencetus reformasi cemas. Kedua kubu seperti air dan minyak. Harus ada jalan tengah. Maka digagaslah poros tengah. Bermaksud mencari alternatif diantara dua kekuatan itu.
Amien Rais ditawarkan jadi Capres alternatif. Ia ragu. Ketika Gus Dur ditawarkan, langsung bilang bersedia. Gus Dur tahu, politik adalah momentum. Ia memanfaatkan momentum itu dengan cerdik.
Amien kehilangan momentumnya. Berikutnya, cerita Amien Rais adalah cerita kegagalan. Baik sebagai Capres maupun penguasa PAN. Amien kini malah terpental dari PAN. Nasibnya kayak orang yang makan di RM Bundo Kanduang. Habis makan ditagih bayaran. Gak dianggap anak.
Momentum politik sudah lewat bagi Amien. Ia kini, seperti dinubuatkan Gus Dur, seperti gelandangan politik.
Ada kisah lain. Jakarta menjelang Pilkada. Ada Ahok maju sebagai calon petahana. Gerindra dan PKS mengusung Anies-Sandi. Kita tahu, Pilpres sebelumnya berlangsung riuh. Kekuatan nasionalis dan kubu pengasong agama bersaing. Jokowi menang. Pilkada Jakarta juga mewarisi residu Pilpres. Ada Ahok di ujung satu dan Anies di ujung lain.
Demokrat melihat ini momentum buat AHY. Ada peluang membentuk poros baru. AHY mundur dari militer dengan pangkat mayor. Maju Pilkada. Andalanya sisa-sisa power SBY sebagai mantan Presiden RI. Nyatanya keok.
Jika saja tetap di kesatuan, barangkali pangkatnya sudah lumayan sekarang. Saat Pilpres 2019, PD juga menawarkan AHY sebagai alternatif. Minimal.Cawapres. Tapi baik Jokowi dan Prabowo merasa tawaran itu ketinggian buat seorang anak muda dengan pangkat terakhir mayor.
Tapi SBY sudah susut masanya. Sementara Ibas dianggap kurang bergigi jadi pewaris politik Cikeas. Untuk itulah AHY mengambil momentum sebagai ketua unum PD. Sebelum PD dibajak penumpang lainnya.
Jokowi adalah salah satu politisi yang pandai memanfaatkan momentum. Ketika Pilkada pemilihan langsung dibuka, ia tahu para politisi saat itu masih gagap. Sebagai pengusaha mebel yang sukses, punya jaringan bagus dan dekat dengan PDIP, ia mendaftar niatnya ke partai untuk maju sebagai Cawalkot. Jokowi menang.
Dari Solo ia mengukir namanya. Gaya kepemimpinan yang khas cocok. Periode kedua Jokowi malah memenangkan Pilkada Solo dengan suara luar biasa. Seng ada lawan.
Orang mulai melirik kiprahnya. Begitu juga ketua umum PDIP, Megawati. Ketika Pilkada Jakarta berlangsung, Jokowi ditawari maju di Jakarta. Ia gak mau membuang momentum. Meski gak akrab dengan seluk beluk Jakarta ia melenggang. Toh, kita tahu, Jokowi menang. Gayanya memimpin Jakarta jadi pembicaraan nasional. Namanya moncer. Surveinya tinggi.
Itulah modal saat PDIP menunjuk dirinya sebagai Capres. Ia bertarung melawan Prabowo. Dan menang lagi. Meski berdarah-darah dihantam isu SARA yang menjijikkan.
Kini di Solo mau Pilkada. Walkot petahana FX Hadi Rudyatmo, mantan Wakil Jokowi sudah dua periode menjabat. Gak bisa maju lagi. Ia mendukung wakilnya, Ahmad Purnomo untuk menggantikan posisinya. Tapi Ahmad Purnomo sudah tuir. Usianya 71 tahun. Lagipula ia belum resmi mendapat rekomendasi PDIP. Meski di pengurus ranting dan anak ranting, ia sudah mendapat dukungan. Tapi soal Cawalkot, urusannya bukan di pengurus ranting.
Gibran, putera sulung Jokowi sang penjual martabak, melihat peluang itu. Ada momentum buat anak semuda dirinya untuk bertarung. Ia berniat maju sebagai Cawalkot. Mendaftar sebagai anggota PDIP secara resmi. Belusukan di Solo. Menjajakan programnya. Elektabilitasnya naik. Kalau soal popularitas sebagai anak Presiden dan bapaknya Jan Ethes, nama Gibran sudah cukup dikenal di Solo.
Bermodal itulah Gibran akhirnya mendapat restu partai untuk maju. PDIP mendukungnya. Partai-partai lain juga memberi dukungan. Alhamdulillah, PKS gak diajak.
Mungkin Gibran sadar, di masyarakat Indonesia berkembang adagium — dimanapun PKS berpijak, sebagai mahluk normal, kita harus berdiri di seberangnya.
Yups, benar. Gibran putera Jokowi. Posisinya sebagai anak Presiden pasti berpengaruh juga pada persepsi pemilih. Berpengaruh juga pada persepsi orang bahwa Jokowi ingin membangun dinasti politik.
Tapi, soal dinasti politik, kayaknya bukan itu yang menjadi konsen kita. Jikapun ada anak pejabat yang mau maju jadi pejabat publik, ujurannya bukan dia anak siapa. Bukan dia berdarah biru atau oranye. Ukurannya adalah seberapa besar kemampuannya. Seberapa kuat integritasnya. Seberapa luas komitmennya pada orang banyak.
Kisah soal sikap Gibran sebagai pengusaha katering yang menolak semua order dari Pemda Solo saat ayahnya menjadi Walikota cukup menggambarkan cara dia berfikir dan bersikap.
Pilihan bisnis kuliner yang sangat mengandalkan kekuatan pasar dan konsumen –bukan menggandalkan kekuasaan politik– bisa menjadi pertimbangan karakternya.
Iya. Gibran anaknya Jokowi. Jokowi Presieen RI. Tapi posisi itu bagi Gibran bukan paling utama. Ia berusaha tidak memanfaatkan jabatan politik ayahnya untuk kepentingan dirinya. Mungkin ia mewarisi keterampilan Jokowi : pandai melihat momentum dalam politik.
Tentu Gibran belum tentu duduk sebagai Walikota Solo. Pilkda belum berlamgsung. Jabatannya masih kandidat yang mendapat rekomendasi partai. Ia masih harus bertarung di Pilkada. Masih harus membuktikan kemampuannya menaklukkan massa.
Setelah itu, baru komitmen dan kepemimpinannya diuji. Apakah nantinya Gibran mampu menyaingi prestasi bapaknya? Kita belum tahu.
Tapi setidaknya Solo akan lebih bergairah jika dipimpin anak muda. Ketimbang kakek-kakek usia 71 tahun. Sebab anak-anak muda ini adalah tulang punggung perubahan. Mereka tahu dunia yang berubah. Di tangan merekalah masa depan Indonesia dipertaruhkan.
Gibran harus membuktikan. Bahwa ia bukan sekadar anaknya Joko Widodo. Ia adalah Gibran Rakabuming Raka. Gak ada nama Widodo di belakang namanya.
“Mas, kalau AHY, ada nama Yudhoyono kan?,” tanya Abu Kumkum.
“Kum, mbak Mega juga ada nama Soekarno Putri di belakangnya,” timpal Bambang Kusnadi.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed