Mendebat Logika RR Soal Tambahan Dana Saat Dolar Melemah

Penjelasan Menkeu SMI di DPR adalah dalam konteks APBN 2018 (karena agenda pembahasan rapat kerja memang mengenai outlook APBN 2018), yaitu penjelasan mengenai sensitivitas asumsi makro nilai tukar dan harga minyak terhadap APBN. Depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak akan berkontribusi terhadap penerimaan negara baik dari migas maupun penerimaan non pajak. Depresiasi juga menambah belanja dalam bentuk subsidi BBM, listrik dan belanja pembayaran kewajiban yang menggunakan mata uang asing.

Apabila parameter lain seperti volume subsidi dan produksi minyak tidak berubah – (ceteris paribus) maka kenaikan pendapatan negara akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah adalah lebih tinggi dari kebutuhan belanja yang berhubungan dengan minyak dan nilai tukar.

Pengaruh positif kedua variabel ini terhadap postur APBN tidak berarti akan sama terhadap perekonomian. Karena nilai tukar rupiah akan mempengaruhi impor, ekspor, inflasi, suku bunga dan Invetasi dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bahkan kesempatan kerja. 
Pemerintahan sangat memahami dimensi luas dari dampak perubahan kedua variabel tersebut.

Oleh karena itu pemerintah terus melakukan dan meningkatkan koordinasi sangat erat dan antisipasi kebijakan secara efektif dan kredibel dengan terus mendorong ekspor dan kegiatan pariwisata yang menghasilkan devisa, dan mengendalikan impor dengan membangun industri substitusi impor agar semakin kuat. 
Koordinasi erat diantara kementrian ekonomi, industri, perdagangan, pertanian, perikanan dan turisme- juga bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS adalah untuk menjaga perekonomian agar tetap tumbuh dan relatif stabil secara berkelanjutan, dalam menghadapi dinamika dan gejolak global yang menyebabkan perubahan harga komoditas termasuk minyak gas dan komoditas lain serta perubahan nilai tukar rupiah.

Menghadapi perubahan harga migas dan nilai tukar, dalam APBN pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR untuk menambah alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan listrik. Subsidi BBM akan dinaikkan untuk solar bersubsidi dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter. Untuk mendukung keuangan PLN dilakukan kebijakan DMO batubara sesuai usulan PLN, Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk mengurangi biaya energi mix listrik.

Melalui serangkaian kebijakan tersebut yang dibahas detail antara kementrian ekonomi dan BUMN, maka pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan stabilitas perekonomian, serta tetap
menjaga kesehatan PLN dan Pertamina. 
Pemerintah sangat memahami bahwa Pertamina dan PLN adalah BUMN strategis untuk menjalankan fungsi pembangunan nasional, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi keuangan harus terus terjaga sehat agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pemerintah juga terus meminta agar BUMN dikelola secara prudent, profesional dan efisiensi berdasarkan tata kelola yang baik dan bebas korupsi. Karena BUMN adalah aset negara yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat dan menjadi motor kemajuan ekonomi Indonesia.

Meskipun dengan bertambahnya belanja subsidi energi, namun penerimaan negara juga meningkat baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak. Dengan demikian outlook APBN 2018 diperkirakan masih tetap terjaga dan kredibel, dengan perkiraaan defisit yg lebih kecil dari rencananya di APBN 2018.

Hal-hal inilah yang didiskusikan oleh pemerintah dan wakil rakyat untuk terus mencari solusi terbaik mengemban amanat rakyat.

Dalam penjelasan Menkeu di komisi 11 DPR RI sama sekali tidak ada nada maupun isi penjelasan Menkeu baik implisit maupun eksplisit yang menyatakan bahwa pemerintah (Menkeu) senang dan menikmati pelemahan nilai rupiah. Imajinasi pak RR sendirilah mengenai rupiah yang mendikte pernyataan pak RR yang sangat jelas tidak memiliki dasar dan fakta untuk mendukungnya. Tentu setiap orang boleh memiliki imajinasi sendiri, namun sungguh tidak elok kalau imajinasi tersebut dipakai untuk menyiarkan pernyataan tidak benar dengan mengatas-namakan atau menyeret Menteri Keuangan.

Berbeda dengan praktik masa-masa lalu yang nampaknya sering dihadapi pak RR sewaktu menjabat Menkeu, saat ini perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dilakukan sangat transparan dan akuntabel dengan landasan tata kelola yang baik. Setiap langkah penyusunan dilakukan pembahasan terbuka dengan DPR dan publik mengikuti secara langsung. Nota Keuangan dan APBN, serta perkembangan pelaksanaan APBN baik dari asumsi makro, sisi penerimaan negara, belanja dan pembiayaan, setiap bulan dijelaskan ke publik melalui konferensi pers dan di unggah di website maupun media sosial Kemenkeu. 
Rakyat diberikan seluruh informasi dan diberikan penjelasan yang jujur dan sesuai data dan fakta. Praktik yang terbuka, akuntabel, profesional dan transparan ini mungkin tidak dipahami dan tidak dikenal oleh pak RR yang berasal dari generasi yang berbeda dengan zaman kami sekarang.

Sumber : Status Facebook Nufransa Wira Sakti

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *