Oleh : Kiti Kirana
Sekali lagi Haji Lulung Abraham Lunggana, anggota DPRD DKI bikin berita, Dan sangat disayangkan, seperti biasa, berita itu kembali memalukan dirinya sendiri.
Entah gimana logika berpikirnya, Lutung ups Lulung didampingi segelintir anggota DPRD DKI mendatangi kantor KPK untuk melaporkan Pemda DKI (baca Gubernur Ahok) yang mereka tuduh melakukan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras.
Tulisan ini cuma unek-unek mengapa Poli-tikus DPRD DKI Jakarta masih belum bertobat juga mengganggu Pemda DKI Jakarta. Saat Pemda DKI membersihkan segala birokrat dari tikus-tikus penggerogot uang rakyat, Poli-tikus (banyak tikus) DPRD DKI Jakarta tidak mendukung sepenuh hati. Malah, Kali ini Poli-tikus DPRD sibuk berteriak ke sana sini untuk mencoba memberi sentimen negatif kepada Pemda DKI Jakarta.
Bahwa Lulung cs, tanpa ada kronologis yang rasional, hari ini sibuk membawa kisah kasus RS Sumber Waras yang katanya ada mark-up dari Pemda DKI Jakarta, versi laporan BPK. BPK sendiri sudah tericum sebagai satu lembaga negara yang harus dibongkar KPK karena sarang maling.
Yang ingin tahu kasus RS Sumber Waras silakan klik di sini. http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3723/1/kontroversi.pembelian.lahan.rs.sumber.waras
Bentuk Solidaritas Lulung pada sesama Preman?
Kelihatannya strategi Lulung cs ke KPK kemarin adalah upaya gegabah mereka untuk mencoba menutupi Prestasi Gubernur Pemda DKI Jakarta Ahok. Hari-hari belakangan ini, Gubernur Ahok yang sudah memecat 2500 pegawai Pemda DKI, makin kinclong bersinar membereskan berbagai permasalahan rakyat Jakarta yang tinggal di seputara Kalijodo. Minggu-minggu ini adalah Golden Times (sekali lagi) bagi Gubernur Ahok, untuk membereskan Kalijodo, lokasi “hitam” DKI Jakarta yang selama ini tidak pernah berhasil dibereskan oleh semua gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
Bisa jadi, emosional Lulung yang selalu cari gara-gara dengan Gubernur Ahok erat kaitannya dengan kisah beberapa hari lalu. bahwa Lulung terungkap sempat dicariin oleh preman Kalijodo si Daeng Azis untuk mengadukan nasib agar tidak digusur Pemda DKI Jakarta.
Berhubung si preman Tanahabang itu nggak berani terang-terangan mendukung preman judi Kalijodo itu, maka sebagai tanda solider pada sesama preman, Lulung memilih cara, datang ke KPK mempertanyakan kasus RS Sumber Waras.
Rupanya Lulung masih berhitung juga, kalau secara terbuka dia mendukung si Azis , maka makin terbuka dong kedoknya kalau selama berpuluh tahun, dia mengais kekayaan dari bisnis lendir, pelacuran, judi, miras, dan sejenisnya di Tanah Abang.
Lulung si Sarjana Hukum (Rimba) ?
Menanggapi kisah Lulung yang dicari si Daeng, Gubernur Ahok menyatakan bahwa cocok, karena Lulung punya kantor pengacara. Oya? Jadi Abraham Lunggana itu Sarjana Hukum?
Hm lulusan mana tuh Lulung? Seorang netizen yang juga penasaran, menulis kalau dia sampai pegal tangannya nggak ketemu informasi, dari universitas mana Lulung mendapat gelar Sarjana Hukum. Karena nggak ketemu, netizen lain berkomentar, mungkin karena si Lulung mendapat gelar Sarjana Hukum Rimba. SHR, jadi nggak ketemu Universitasnya wkwkwkw.
Mengapa fenomena Lulung Sarjana Hukum Rimba ini menarik? Karena kalau di flash-back ke belakang, latar belakang hidup Lulung sebagai preman Tanahabang cocok bener dengan gelarnya.
Selain itu, ngapain lagi, Lulung Sarjana Hukum Rimba ini mencari-cari kesalahan Gubernur Ahok. Bukankah sebagai anggota DPRD yang terhormat, dia harus mendukung kinerja pemerintahan berdasarkan bukti, bukan melontarkan berbagai fitnah yang tidak ada dasar hukumnya.Main tabarak aja, Asal Bukan Ahok, Lawan Ahok. Kalau sudah begini, pas bener gelarnya, Lulung Sarjana Hukum Rimba.
Jadi segala strategi Lulung Sarjana Hukum Rimba dan kelompoknya mengatasnamakan Anggota Dewan yang terhormat, hari ini, bisa jadi memalukan lembaga DPRD DKI Jakarta
Malahan Lulung cs memilih membuat kegiatan memalukan, bikin kegiatan yang tidak produktif, bahkan nggak tahu diri, menghamburkan uang rakyat untuk membayari transportasi mereka ke kantor KPK di daerah Kuningan Jakarta. Harusnya tindakan begitu harus segera ditertibkan, dihentikan.
Ketika Pemda DKI Jakarta didukung Kepolisian, Pangdam DKI Jakarta, Kementerian Sosial semuanya bahu membahu membereskan masalah rakyat Jakarta yang tinggal di Kalijodo, mana suara DPRD DKI Jakarta. Saat Pemda DKI Jakarta menggelar operasi penyakit masyarakat, DPRD DKI Jakarta malah melempem.
Ini dia, anggota DPRD DKI yang cs-nya Lulung
Sehari sebelumnya, ternyata Lulung cs melalui Muhamad Taufik (anggota DPRD yang baru keluar penjara karena korupsi) sudah sesumbar bahwa rencana pengaduan mereka ke KPK didukung semua fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Mengomentari sikap Lulung cs yang menyambangi Kantor KPK, beberapa netizen malah menyatakan, tindakan Lulung cs, sadar dan nggak sadar menjadi gladi resik bagi mereka sendiri, sebelum akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dari kasus UPS 12 Trilyun.
Yang sangat tidak beretika, ketika diwawancara di Kantor KPK, Lulung yang dikenal sebagai Haji Lulung berteriak-teriak menyatakan kalau Gubernur Ahok pembohong.
Ah, jadi penasaran, mari kita cek apakah Haji Lulung bohong?
Jika Haji Lulung mengaku didukung semua fraksi DPRD DKI Jakarta, ternyata Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta menolak ajakan Lulung cs untuk mengadukan Pemda DKI Jakarta untuk kasus RS Sumber Waras. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/17/14123851/Tiga.Fraksi.DPRD.Tidak.Ikut.Menanyakan.Perkembangan.Kasus.Sumber.Waras.ke.KPK
Nah itu bohong ke-1. Beberapa media massa yang (maaf) pemalas, menelan bulat-bulan statement dari gerombolan Lulung cs, bahwa ada 50 anggota DPRD yang datangi KPK untuk menanyakan RS Sumber Waras. Nyatanya yang datang kurang dari 50 orang
Nah ini bohong ke-2 Berdasarkan fakta di lapangan, anggota DPRD yang “kurang kerjaan” mempertanyakan Kasus RS Sumber Waras ke KPK. Katanya sampai gunakan fasilitas bus negara, (kapasitas 2 bus = 80 orang) padahal yang beneran datang, nggak sampai 50 orang. Kalau baca laporan berita online, cuma segini nih, rombongan Lulung cs.
Kalau nggak salah hitung cuma 10 ekor eh 10 orang anggota DPRD DKI yang ikutan ke KPK.
Fraksi PPP : Abraham “Lulung” Lunggana, Maman Firmansyah, dan Riano Ahmad.
Fraksi Demokrat : Ahmad Nawawi
Fraksi PKS : Tubagus Arif
Fraksi PKB : Muallif
Fraksi Hanura : Very Younefil
Fraksi Gerindra : Muhamad Taufik dua nama lagi nggak jelas dari Fraksi mana : Prabowo Soenirman, Syarif
Buat Warga DKI Jakarta, silakan pelototin nama-nama anggota DPRD yang terbukti tidak mengerti dan tidak mendukung Reformasi Birokrasi dan Keuangan Pemda DKI Jakarta.
Segelintir anggota DPRD itu cenderung mencari-cari kesalahan Pemda DKI, sementara lupa menilai dirinya sendiri. Meminjam istilah tukang nasi goreng depan rumah yang gemas mengomentari tindakan Lulung cs, “Emang lu sebagai wakil rakyat udah bikin apa? Saya dukung Pak Ahok sebagai gubernur yang terbukti banyak bekerja untuk perbaikan rakyat Jakarta.”
Kesimpulan
Jika Lulung sesumbar minta Gubernur Ahok segera dipanggil KPK, maka kami selaku rakyat DKI Jakarta meminta Lulung cs dan Tikus-Tikus DPRD DKI dipanggil Yang Maha Kuasa, secepatnya. Amin.
Sumber : Kompasiana
Comment