Ketika Partai Mercy Menjadi Partai Bajaj : Memaksa Sesuatu yang Dipaksakan

Belum lagi bencana alam yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia. Belum lagi soal penyelesaian program infrastruktur agar tidak mangkrak. Soal pemulihan ekonomi rakyat dan soal hubungan dengan luar negeri, yang tentu lebih membutuhkan perhatian khusus. Ketimbang ngurusin masalah internal partai Demokrat yang issuenya mau dikudeta. Saya hanya bayangin Jokowi menjawab, “Maaf sedang sibuk, tolong hubungi saja Kaesang”.
Kaesang dan Gibran putra-putranya Jokowi memang dikenal netizen +62 sebagai orang-orang yang selalu bisa menjawab masalah dengan ringan, lucu dan menggemaskan. Yang membuat masalah kepada Kaesang dan Gibran kadang tidak merasa disakiti ataupun marah, melainkan cuma rasa malu. Malunya itu karena justru dibully oleh netizen +62 yang terkenal galak dan gacor. Nah, beranikah AHY klarifikasi saja ke Kaesang?
Tidak ada urusan antara soal internal PD dengan Jokowi lantas Jokowi harus menjawab apa? Oh ya, mengingat background keluarga elite tadi, tentu AHY dan SBY berharap Jokowi menjawab, “Ya, mas AHY, nanti saya tanyakan ke pak Moeldoko, jika perlu akan saya ingatkan atau pecat dia jika benar,” begitu kali. Namun sayang, Jokowi bukan tidak hormat dengan keluarga Cikeas, terutama SBY, tapi Jokowi bukan tipe penggosip yang didengar publik.
Banyak pula keluhan SBY yang (maaf) menjadi angin lalu saja. Ketimbang malah menjadi konsumsi publik dan saling debat, tentu bukanlah sesuatu yang produktif. Sesuatu yang dibenci Jokowi, tidak produktif dan buang waktu untuk sesuatu yang tidak jelas. Langkah politik AHY ini sebenarnya bisa dilihat dari dua hal, yakni tujuan dan dampaknya. Sayang sekali antara keduanya bisa pula tidak saling dukung. Bertujuan A namun dampaknya B.
Sebagai sebuah parpol yang relatif baru, Partai Demokrat sudah tidak seperti di awal berdirinya dulu yang sampai bisa mengantarkan SBY sebagai presiden tahun 2004 dan double winner di 2009 mendapat juara di pilpres dan pileg. Kini, sejak SBY lengser 2014 parpol berlambang mercy itu semakin terpuruk. Banyak pengurus teras DPP PD yang mendekam dibalik jeruji tersangkut kasus korupsi, mulai dari Ketum, Bendum hingga kader-kader potensial lainnya.
Tentu butuh kerja keras untuk mengembalikan masa kejayaan. Celakanya, AHY mendapat beban tersebut. Dia anak muda yang awalnya jauh dari dunia politik (dipaksa mundur dari militer untuk nyalon pilkada DKI 2017). Baru juga belajar politik riil cara menggalang suara, sudah diserahkan jabatan Ketum PD. Ya, maklumlah sebagai putera sulung Pepo ya harus manut, dan para fans SBY wajib dukung keputusan itu. Di sini mulai timbul masalah.
Terpilihnya AHY menjadi Ketum, menurut para tokoh senior PD, seperti dipaksakan dan jauh dari kata demokratis. Meski SBY masih turut aktif sebagai Ketua Dewan Pembina, namun menurut para senior akan berbeda. Masa anak ‘kemarin sore’ mau mimpin dan perintah-perintah senior yang sudah lebih dahulu berdarah-darah membangun partai? Bahkan sebelum itu, di tubuh PD sudah terlalu banyak faksi-faksi yang saling berebut kedudukan.
Sebut saja ada faksi Marzuki Ali, Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. Belum lagi yang tidak terang-terangan. Saya mau katakan, ini pure masalah internal yang harus diselesaikan secara internal oleh Ketum dan kader PD sendiri. Langkah ‘baper ke publik’ yang sebenarnya ditujukan ke Moeldoko via Jokowi justru berdampak negatif. Bak menguak aib sendiri di sebuah keluarga. Hal ini mungkin terlalu diabaikan oleh bapak-anak.
Terbukti, tidak lama, para senior PD ‘turun gunung’ menyuarakan aspirasinya. Mereka justru menekankan point’ AHY yang dijadikan Ketum sebagai cara paksa atau memaksakan, hingga ke issue dinasti politik. Sekali lagi, yang ditembak sesungguhnya Jokowi karena ada anggota kabinetnya (Moeldoko) yang berpolitik, namun yang diterima justru persekusi dari tokoh senior. Terkait Moeldoko, dia sudah klarifikasi.
Bahwa dirinya secara terus terang mengaku sebagai pribadi, bukan atas nama KSP. Sudah jadi rahasia umum, tidak ada tokoh politik yang tidak berpolitik sekarang ini, termasuk anggota kabinet. Tentu sepanjang tidak mencampur dengan kekuasaan yang dimiliki, tetap loyal kepada pemerintah, dan harus mengatas-namakan pribadi. Apa yang terjadi antara Moeldoko dengan PD yang sesungguhnya, tentu hanya pelaku yang tahu.
Jika pun benar Moeldoko berkelindan (konspirasi) dengan kader PD untuk mengkudeta AHY, ya hadapi saja, kan Partai memiliki AD/ART dan tatib partai. Jika diduga ada unsur pidana ya laporkan saja ke aparat hukum. Lucu saja jika halusinasi bapak-anak yang menduga Jokowi ingin atau turut ngerecokin PD, buat apa? PD bukan partai besar lagi. Koalisi pemerintah sudah cukup kuat dan tidak butuh PD bergabung.
Siapapun ketum PD, apa urusan Jokowi? Jika yang dimaksud agar Jokowi menertibkan menterinya, tentu Moeldoko sangat paham untuk tidak membuat manuver yang justru merugikan Jokowi. Atau ada yang mau kudeta presiden? Membayangkan nasib Aung San Suu Kyi yang dikudeta militer di Myanmar, tentu sangat berbeda konstelasi politiknya dengan Indonesia. TNI-Polri solid dan loyal kepada Jokowi, dan tidak ada tradisi junta militer di Indonesia. (Awib)
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *