by

Kerajaan Minyak yang Jadi Makelar Vaksin

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Ada dua kabar berbeda tentang Vaksin Sinovac saat ini. Yang satu kabar baik, sedangkan satunya tidak. WHO telah mengakui dan memberikan izin. Sementara Saudi sampai saat ini masih menolak dan tidak mengakuinya. Artinya, jamaah haji dan umroh seluruh dunia harus menggunakan vaksin yang diakui oleh Saudi. Diantaranya adalah Pfizer dan Astra Zeneca. Lalu, apa yang menjadi latar belakang sikap dan keputusan Kerajaan Saudi ini?

Sebelum itu, saya akan mengajak mundur jauh ke belakang agar kita lebih paham dan menarik benang merah atas apa yang terjadi saat ini. Pada tahun 2012, Iran telah bekerjasama dengan China untuk mengembangkan Mobil Listrik secara massal. Inilah yang memicu kemarahan kelompok oligarki global di bidang Fosil (minyak bumi). Sejak saat itu pula, propaganda Anti Syiah dan Anti Cina mulai dihembuskan tak terkecuali di Indonesia.

Para pemimpin dunia mulai menyadari betapa pentingnya energi terbarukan pengganti fosil yang menyebabkan berbagai konflik di dunia dalam perebutan sumber daya serta meningkatnya temperatur bumi (climate change). Hal ini membuat kelompok oligarki global mencari komoditas pengganti yang bisa dikapitalisasi untuk menggantikan minyak. Maka dipilihlah sektor kesehatan karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Dan pada tahun 2014, BlackRock yang digawangi Rothschild cs akhirnya membeli dan mengakuisisi saham Pfizer serta Astra Zeneca yang di kemudian hari akan menjadi produsen vaksin Covid-19.

Tahun 2015, hajat Kesepakatan Iklim Paris digelar sebagai langkah awal mengakhiri Rezim Fosil. Menjelang kegiatan tersebut, kota Paris diserang rangkaian teror dan ISIS mendeklarasikan diri sebagai pelakunya. Disitulah pada akhirnya para pemimpin dunia yang kemudian dikenal sebagai Avengers menindaklanjuti dengan Kesepakatan Transparansi Keuangan Global untuk menelanjangi pendanaan perang dan gerakan terorisme yang selama ini berlangsung.

Tak lama setelah Donald Trump terpilih pada tahun 2017, Amerika Serikat memutuskan mundur dari Kesepakatan Paris. Langkah ini dikecam dunia dan diduga sebagai bagian upaya mempertahankan Rezim Fosil. Di tahun yang sama, para pemimpin dunia juga menyepakati Perjanjian Transparansi Keuangan Global. Ini semakin membuat teroris bayaran berkedok Agama perampas sumber daya (minyak, artefak dll) menjadi layu akibat aliran dana dari Tuannya yang ditelanjangi.

Di awal Tahun atau Januari 2019, Kongres Amerika merumuskan dan menandatangani RUU penanganan Corona yang dinamakan CARES-Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act). Padahal saat itu belum terjadi Pandemik. Covid-19 baru dinyatakan sebagai Pandemik setahun kemudian oleh WHO tepatnya pada Maret 2020. Yaitu selang beberapa bulan setelah KTT Madrid yang menetapkan Kesepakatan Paris berlaku efektif mulai tahun 2020. Jadi, RUU penanganan Corona sudah ada setahun sebelum Pandemik. Janggal bukan?

Pasca pandemik Covid-19 diumumkan, banyak negara mulai berlomba menemukan vaksinnya, tak terkecuali China dengan Sinovac dan Sinopharm nya. Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar dunia lebih banyak menggunakan Sinovac sebagai vaksin. Celakanya, meski Sinovac sudah diakui oleh WHO, Kerajaan Saudi belum menerima vaksin tersebut bagi calon jamaah haji dan umroh ke Tanah Suci. Dan bisa diduga hanya vaksin pabrikan Amerika dan Inggris yang bisa diterima.

Bayangkan, jika populasi muslim menjadi komoditas bagi perusahaan vaksin. Berapa potensi keuntungan yang bisa dikeruk. Juga setidaknya bisa digadang-gadang untuk menggantikan minyak bumi yang akan habis masa pakainya. Dan lucunya, isu penolakan calon Jamaah Haji asal Indonesia karena banyak hutangnya. Padahal saat ini, si Raja Minyak sedang terbelit hutang dengan rekor tertinggi dalam sejarah. Siapa tahu jadi Makelar Vaksin bisa menyelamatkan kondisi keuangan kerajaan. Bukan begitu wan?

*FAZ*

#SILIT

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed