by

Kenapa Pemerintah Ngotot Perpanjang PPKM?

Oleh : Karto Bugel

Yang jelas, niat pemerintah adalah untuk melindungi warga negaranya. Bahwa pro kontra tak juga lantas berhenti setelah pemerintah memperpanjangnya, semua berbalik pada subyektifitas masing-masing. Selalu ada ruang berbeda dan itu normal dalam alam demokrasi. Menjadi masalah adalah ketika perbedaan itu dimaknai dengan usaha segelintir pihak yang tak peka duka rakyat. Fakta itu muncul manakala Presiden berungkap adanya triliunan rupiah dana yang sudah pemerintah pusat salurkan namun tak juga dieksekusi oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini kita patut bertanya kenapa mereka yang dipilih oleh rakyat justru membuat rakyat yang telah memilihnya terkesan sengaja ditelantarkan.Padahal, paling tidak, ada dana sebesar 50 triliun lebih yang dapat mereka pakai demi membantu rakyat di daerah. Di sana ada dana desa dalam rupa BLT yang berjumlah 28 triliun, ada uang sebesar 12,1 triliun rupiah sebagai dana Perlindungan Sosial dan ada dana UMKM yang berjumlah 13,3 triliun. Dana tersebut tak mereka ambil namun berteriak lempar handuk.

Seharusnya, ketika mereka tak paham bagaimana cara eksekusi dari dana tersebut, bukankah ada ruang bertanya pada mendagri misalnya? Bila eksekusi dana tersebut terkendala hanya karena aturan yang tak mereka paham, pantaskah seorang yang tak memiliki kreativitas dan sensitivitas menjadi pemimpin? Ini juga tentang logika skala prioritas yang tak mereka miliki. Pun ketika vaksinasi, pemerintah melalui Menkeu telah menyediakan dana bagi kegiatan tersebut. Target 2 juta vaksinasi perhari yang dipercayakan pada Pemda tak berjalan efektif padahal di sisi lain mereka memiliki fasilitas RSUD dan Puskesmas bukan?

Kabarnya, bu Menkeu menarik kembali dana tersebut dan kemudian kegiatan vaksinasi itu dialihkan pada institusi TNI dan Polri. “Kenapa pemerintah pusat tak berani bertindak tegas?” Pembangkangan seperti ini dapat kita buktikan ada. Adanya jaringan Birokrasi yang terlibat dalam usaha melawan kebijakan pemerintah pusat tampak dengan diterbitkannya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di wilayah Jawa Bali untuk memberi sangsi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan Inmendagri tersebut. Tindakan tegas, meski hanya pada ruang sempit kita dengar telah dimulai. Paling tidak, itu telah terjadi dan dimulai dari Makasar. Pada 12 Juli 2021 Walikota Makassar telah memberhentikan 30 lurah dan camat yang terbukti mengajak masyarakat menolak PPKM. Di sisi lain, Walikota Makassar pun kabarnya akan memberhentikan atau memutasi ASN yang tidak mendukung kebijakan PPKM. Apa yang telah dimulai oleh Walikota Makasar seharusnya dapat menjadi rujukan bagi kepala daerah yang lain. Tak terlalu berlebihan bila keras sangsi yang akan diberikan terkait dengan akibat yang menimpa pada rakyat.”

Adakah unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagai perlawanan pada pemerintah pusat dapat dibuktikan? Paling tidak bila data adalah bukti, kita dapat menarik kesimpulan ada atau tidaknya percobaan pembangkangan tersebut. Data berbicara bahwa pada tahun 2018 sebelum pandemi terjadi, kasus pelanggaran UU ITE sebanyak 4.360 laporan. Tahun 2019 meningkat menjadi 4.582 laporan, dan tahun 2020 menjadi 4.790 laporan. Khusus pada tahun 2020, sebagian kontennya terkait penolakan terhadap Prokes. Pun data pada Polri terkait mudik lebaran. Pada tahun 2020 pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) sebesar 60.281 kasus, sementara pada tahun 2021 pelanggaran Prokes meningkat 1100% hingga 654.623 kasus.

Sementara, pada catatan KemKominfo hingga 16 Juli 2021 ada sekitar 1.839 konten hoaks terkait vaksin Covid 19 pada semua platform media sosial. Ini sangat massif.Bila dalam banyak demo di masa lalu terkait dengan segala permasalahan khilafah adalah solusinya, pada peristiwa pandemi, kata kunci yang selalu muncul adalah Presiden mundur.Adakah itu bukan bukti bahwa ada gerakan yang secara terstruktur, sistematis dan massif sedang mereka lakukan? Yang jelas, mereka yang berteriak anti vaksin, adalah mereka yang justru telah menerima vaksin pada urutan pertama. Yang jelas, mereka yang memprofokasi masyarakat untuk tak percaya covid, adalah mereka yang terjamin konsumsi vitaminnya demi kekebalan tubuh yang terjaga. Mereka juga memborong banyak kebutuhan pokok hingga oksigen dan masker.

Mereka adalah segelintir orang yang aman dari penularan. “Koq ada ya orang kaya gitu?”Yang jelas, kalau sempat ngeliat sendiri ada orang kaya gitu, pasti langsung tak masukin karung. Perkara nanti akan dibuang ke laut atau buat makanan buaya, itu nanti saja. Yang penting, karungin saja dulu.Sekarang, kita fokus saja bagaimana agar PPKM Darurat ke dua ini berjalan dengan efektif agar Agustus nanti kita bisa kerja lagi…RAHAYU.

Sumber : Status Facebook Karto Bugel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed