Di saat demo besar-besaran menimpa Ahok atas dugaan penodaan agama, saya ditelepon Gus Ishom. Ia menyampaikan pandangannya terhadap polemik dugaan penodaan agama terhadap Ahok. Ia terheran-heran melihat begitu banyak pihak yang secara serta-merta memvonis Ahok telah menista agama, tapi tidak melihat langsung video secara utuh.
Persis seperti kesaksiannya di persidangan pekan lalu, setelah melalui kajian yang mendalam, Gus Ishom menyatakan bahwa kata awliya di dalam surat al-Maidah ayat 51 tidak bisa secara serta-merta dan serampangan diartikan sebagai pemimpin. Jika kita jujur membaca kitab-kitab tafsir, sesuai dengan konteks turunnya (sabab al-nuzul), makna awliya adalah teman setia/penolong.
Hal tersebut juga dapat dikonfirmasi dalam sejumlah terjemahan al-Qur’an dari berbagai bahasa pun, kata awliya berarti teman setia/penolong, bukan pemimpin. Memang, ada yang menerjemahkan pemimpin, tapi pandangan itu bukan pandangan mayoritas.
Di sini muncul keanehan tersendiri, kenapa Majelis Ulama Indonesia dalam sikap keagamaannya justru memaknai awliya sebagai pemimpin. Tidakkah mereka merujuk pada kitab-kitab tafsir dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia sekalipun?
Tafsir ala MUI ini mempunyai konsekuensi luar biasa, karena atas penafsiran di atas MUI sampai pada kesimpulan haram memilih pemimpin non-Muslim. Tidak hanya itu, MUI tidak cukup dengan mengharamkan pemimpin non-Muslim, tetapi juga dikawal oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Gerakaan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Mungkin, ini gerakan mengawal fatwa pertama dalam sejarah Islam. Meskipun kita juga bisa bertanya, sejak kapan fatwa harus dikawal? Bukankah fatwa bisa benar dan bisa juga salah?
Di sini sebenarnya letak pentingnya kesaksian Gus Ishom di pengadilan, bahwa kita perlu menyampaikan pandangan yang lebih jernih dan sesuai dengan khazanah keislaman yang otoritatif. Banyak ulama yang mempunyai pandangan serupa dengan Gus Ishom. Namun soal keberanian menyampaikan kebenaran di tengah badai ancaman dan bully, Gus Ishom menjadi pengecualian. Ia berani pasang badan memberikan penjelasan tentang makna awliya sebagai teman setia/penolong, bukan pemimpin.
Memang, kesaksiannya terlihat sederhana, tetapi ia telah berperan menyelamatkan wajah moderasi Islam di negeri ini. Gus Ishom mewakili kita yang tidak ingin hubungan antar-agama yang relatif baik dan demokrasi yang sedang mekar ini dinodai oleh pihak-pihak yang ingin menjadikan agama sebagai kendaraan politik untuk memenuhi hasrat kekuasaan.
Kita harus jujur bahwa al-Maidah ayat 51 turun dalam situasi perang yang di dalamnya relasi antar-agama penuh kecurigaan, fitnah, dan pengkhianatan. Saat itu umat Islam dilarang menjadikan non-Muslim sebagai teman/penolong.
Jadi, al-Maidah ayat 51 tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan. Sebab, pada masa Nabi Muhammad SAW, ia pernah hijrah ke Abbesinia yang dipimpin oleh Raja Nejus yang beragama Kristen. Itu artinya Nabi tidak mempermasalahkan dipimpin oleh non-Muslim karena non-Muslim pun bisa memberikan perlindungan terhadap umat Islam.
Pada masa sekarang, kita melihat umat Islam tersebar di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, khususnya di Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan India. Mereka dipimpin oleh non-Muslim.
Poin lain yang menjadi perhatian Gus Ishom soal perlunya tabayyun terhadap Ahok sebelum mengambil kesimpulan sikap keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk mencari tahu, apakah Ahok benar-benar mempunyai niat menodai agama?
Sayang seribu sayang, MUI tidak pernah dan tidak mau mengundang Ahok untuk sekadar menanyakan apakah ia mempunyai niat untuk menodai agama dan ulama. MUI bersikukuh pada pendiriannya untuk mengambil kesimpulan tanpa memberikan keterangan.
Dalam hal ini, Gus Ishom berpandangan, jika MUI mau melakukan tabayyun kepada Ahok, kesimpulan yang akan diambil kemungkinan akan berbeda. Menurut Gus Ishom, Ahok yang akan maju kembali sebagai Gubernur DKI pasti tidak akan menodai Islam dan ulama, karena ia sangat membutuhkan umat Islam.
Di sini, MUI tidak hati-hati dan cenderung terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Padahal tabayyun merupakan mekanisme yang lumrah dalam menggali akar persoalan. Tapi, apa mau dikata, MUI sudah mengambil keputusan tanpa melalui tabayyun, dan karenanya patut dipertanyakan: ada apa dengan MUI?
Puncaknya, Gus Ishom mengajak kita agar menjadikan konstitusi sebagai ijma’ dan kalimatun sawa’ bagi seluruh warga, yang memberikan hak kepada setiap warga apa pun agama, suku, dan rasnya untuk dipilih dan memilih. Fakta ini sudah menjadi laku politik yang berjalan lama. Tidak ada halangan bagi non-Muslim untuk menjadi pemimpin. Tapi kenapa khusus untuk Ahok diperlakukan secara diskriminatif, sehingga MUI harus mengeluarkan fatwa haram memilih pemimpin non-Muslim?
Gus Ishom mengingatkan MUI agar berpegang teguh pada konstitusi dan menjadikan demokrasi semakin berkualitas. Kita serahkan sepenuhnya kepada warga untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka.
Beberapa pandangan Gus Ishom di atas mengingatkan saya kepada Gus Dur dan Cak Nur, yang setiap pandangannya selalu mengaitkan antara keislaman dan keindonesiaan. Yang paling penting juga, pandangan Gus Ishom mempunyai pijakan yang kuat dalam akar tradisi dan khazanah keislaman. Karenanya, Gus Ishom memang luar biasa. Wallahu a’lam bi al-shawab.**
Sumber : geotimes
Comment