Kebijakan Presiden Selalu Disinkronkan Dengan Kebijakan Daerah

Pertanyaannya siapa yang berkewajiban menjadi alat Presiden untuk memonitor agar kebijakan Presiden dilaksanakan atau menjaga sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ?

Era administrasi pemerintahan Presiden Soeharto ada jabatan otonom di luar kementerian yang dibuat Presiden untuk melakukan tugas khusus melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan jalannya kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalobang) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dan kita ingat sosok tokoh Jawa Barat Solichin Gautama Purwanegara atau Mang Ihin lama menduduki jabatan tersebut. Tapi setelah rezim Orde Baru tumbang, jabatan ini hilang.

Baru kemudian di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dijabat Kuntoro Mangkusubroto. Namun saat masuk ke administrasi pemerintahan Presiden Jokowi jabatan inipun dihapuskan. Saya sangat berharap tupoksi monitoring dan pengawasan pembangunan ini dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan, tapi realitanya instansi itu hanya fokus menjadi lembaga think-thank dari Presiden Jokowi.

Bagaimana dengan Kementerian Dalam Negeri ? Menurut saya seharusnya instansi ini bisa membantu tugas Presiden untuk melakukan monitoring dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi dengan sosok dan kapabilitas Menteri yang ada sekarang kelihatannya jauh dari harapan untuk diharapkan mampu melakukan tugas strategis tersebut.

Dengan kenyataan tersebut, saya berharap pada periode pemerintahan Presiden Jokowi 5 tahun ke depan, beliau mau membentuk badan khusus atau lembaga setingkat kementerian negara yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan arah pembangunan Nasional serta melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terbentuknya lembaga ini akan memudahkan Presiden untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan yang strategis.

Sebetulnya dua tahun lalu tokoh masyarakat Suhendra Hadikuntono pernah mengusulkan terbentuknya Badan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi usulan yang baik tersebut sampai sekarang belum mendapatkan respon positif dari Presiden Jokowi. Saya berharap untuk periode jabatan 2019 – 2024, Presiden Jokowi berkenan merealisasikan terbentuknya lembaga ini. Kalau lembaga ini terbentuk, Presiden Jokowi akan mempunyai mata dan telinga untuk memastikan semua kebijakan Presiden dapat dijalankan sepenuhnya oleh Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan 5 program kerja prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di SICC pada Minggu 14 Juli 2019 saya memandang sangat urgent pembentukan lembaga khusus yang membantu Presiden untuk memastikan kebijakannya dijalankan oleh aparatur di bawahnya dengan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Kalau tidak, Presiden Jokowi akan terengah-engah melakukan monitoring dan hal itu akan menggerogoti energi Presiden Jokowi yang seharusnya bisa diarahkan untuk menangani kebijakan strategis lainnya.

Satu hal lagi, kalau lembaga ini terbentuk, saya pastikan tidak akan terjadi lagi pertunjukan konyol seperti yang dipamerkan Menkumham dan Walikota Tangerang seperti saat ini. Karena hal tersebut sangat mempermalukan Presiden !!!

Salam SATU Indonesia
16072019

Note mbak Kezia Kharisma

Sumber : Status Facebook Rudi S Kamri

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *