by

Karena Megawati Soekarnoputri

Oleh : Sunardian Wirodono

Baru dalam Pemilu 1999, saya menggunakan hak suara saya. Padal, mestinya mulai Pemilu 1982 saya sudah berhak memilih. Waduh, konangan nih, masuk kategori gen Baby Boomer. Segenerasi dengan Jokowi, tapi beda nasib. Setidaknya 4 kali Pemilu di masa Orde Baru, saya golput. Memilih tidak memilih, karena merasa tak ada gunanya.

Di jaman Orde Baru, tak ada ruang untuk berbeda pilihan. Hanya ada 3 partai politik (tepatnya dua partai politik dan satu Golongan Karya yang tak mau disebut sebagai partai politik). Sebenarnya dengan tiga peserta Pemilu itu, terasa lebih proporsional. Sayangnya, Soeharto hanya memakai Pemilu sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan. Praktik politiknya sama sekali tidak mencerminkan demokrasi. Dan tak ada oposisi.

Barulah ketika terjadi krisis politik –dimulai dari krisis ekonomi, terjadi turbulensi politik dan longsornya Soeharto. Pemilu yang bikin pilu berubah paska Reformasi 98. Banyak terjadi perubahan, meski belum signifikan. Pemilu 1997, Golkar sebagai kapal politik Soeharto menang di atas 70%. PDI, waktu itu belum plus P, beroleh suara di bawah 3%.

Dalam pada itu, setahun sebelumnya terjadi peristiwa politik penting. Ditengarai dengan peristiwa Kudatuli 96, dan Megawati Soekarnoputri muncul sebagai ikon perlawanan Orde Baru atau Soeharto. Pangkal soalnya, Soeharto tidak mau PDI yang semula dipimpin Soerjadi berpindah tangan melalui kongres partai ke Megawati. Intervensi pemerintah, hingga kekuatan militer dikerahkan untuk itu.

Semua kekuatan oposan berada di kubu Megawati, entah murni atau numpang. Hingga kemudian kita tahu ujungnya pada Reformasi 98, Soeharto jatuh. Pemerintahan transisi didesak mengadakan Pemilu, dan terjadilah Pemilu 1999. PDI berubah menjadi PDI Perjuangan dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Pada Pemilu 1999 itulah, saya ikut, pertama kalinya. Mencoblos PDIP. Tentu, bukan karena saya PDIP memenangkan Pemilu dengan mendapat suara sekitar 34%. Golkar nyungsep menjadi 23%. Tetapi saya meyakini, karena banyak orang yang seperti saya pada waktu itu. Saya ingin Megawati menjadi presiden dengan memenangi Pemilu itu.

Waktu itu, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi meski belum secara langsung, fatsun politiknya pemenang pemilu ‘mustinya’ menjadikan ketua umumnya sebagai presiden. Namun kita tahu, MPR yang berhak mengangkat Presiden, melalui proses politicking Poros Tengah, justeru memenangkan Gus Dur selaku presiden.

Saya marah dan patah hati waktu itu. Tidak fair. Dan saya golput lagi untuk Pemilu 2004 dan 2009. Bukan karena tak senang dengan model Pilpres langsung, tetapi waktu itu tidak ada capres yang meyakinkan. Bahkan Megawati pun pernah nyapres dengan Prabowo sebagai cawapresnya. Dan syukurin kalah. Meskipun, terimakasih sebesar-besarnya untuk Mbak Mega setulusnya.

Barulah ketika Pilpres 2014, saya bersemangat ikut lagi nyoblos. Ada capres bernama Jokowi, meski agak risih dengan cawapresnya bernama Jusuf Kalla. Tapi ya, sudahlah, jangan lewatkan kesempatan, Jokowi lebih penting. Begitu juga ketika Pilpres 2019, saya tetep memilih Jokowi.

Sekarang? Saya tidak memilih Jokowi lagi, karena memang tidak ikut kontestasi pilpres 2024 ini. Kalau pun maju untuk 3 periode, saya juga nggak bakal milih. Kalau lewat anaknya, meski melalui posisi wapres? Nggak juga. Karena Gibran bukan Jokowi. Pidato deklarasinya yang mencengangkan kemarin? Tak ada yang baru. Itu ide tiruan, idenya Jokowi. Dan Gibran tidak mengelaborasinya.

Aneh saja, ketika bacawapres itu dalam pidato deklarasinya yang menggelegar, mengatakan ‘saya akan bikin,… saya akan bikin,…’. Wah, UU Kepresidenan mesti diubah juga nih. Bisa minta tolong ke pamannya di MK, agar wapres bukan lagi ban serep, tapi boleh bikin program sendiri. Beda dengan Jokowi, tidak ada kebijaksanaan mentri, juga kebijaksanaan wapres. Yang ada kebijaksanaan presiden.

Pada sisi itulah, saya berterimakasih kepada Megawati Soekarnoputri. Ia tokoh penting dalam perubahan politik Indonesia. Dari otoriterianisme ke sedikit lebih memungkinkan terjadinya perimbangan. Meski Refomasi 98 adalah perubahan tanpa paradigma, dimana sistem politik elitisnya masih dominan, tumpang-tindih dan bisa saling kunci.

Apalagi, justeru perkembangan kepolitikan kita sekarang, Pilpres 2024, sangat menyedihkan. Jokowi tidak sebagaimana akhir yang saya bayangkan. Tapi itu semua wajar, ketika terjadi personalisasi demokrasi karena kultus individu, itulah saatnya pembusukan politik terjadi.

Dengan sudah terdaftarnya 3 pasangan capres-cawapres di KPU, sudah jelas (semoga) Pilpres 2024 dilangsungkan 14 Februari 2024. Bagi saya, cukup sudah saya menulis di media fesbuk ini. Stop nulis politik. Kalau pun ngomongin politik, lebih saya gunakan dengan media youtube, secara audio-visual.

Pilpres 2024 ini, perlu diawasi apa langkah Jokowi. Saya tidak percaya pernyataan-pernyataan normatifnya. Jokowi punya banyak tangan di aparatur pemerintahannya. Tentara dan polisi, bahkan institusi hukum. Juga gerakan ke bawah lewat para relawannya –yang kemarin dikumpulkan di Istana Kepresidenan. Tempat ini bisa jadi posko pemenangan untouchable.

Yang juga harus dicermati, gerakan PSI dengan jalan ninjanya. Partai politik yang dulu mengundang harapan itu, ternyata tak punya ideologi politik yang jelas kecuali konformisme dan pragmatisme politik, karena mimpi basah masuk parlemen. Dan karena itu, dengan sukarela menjadi alat politik Jokowi demi tegak-lurus mimpinya. Lihat, poster dan baliho PSI di mana-mana, di seluruh tanah air. Dengan gambar Kaesang dan Jokowi, PSI mendadak kaya-raya, hingga menyasar ke desa-desa. Semboyan PSI tegak lurus dengan Jokowi. Dan siapa Jokowi? Saya kira bukan lagi kita, tetapi mungkin kalian, atau mereka.

Ini tulisan untuk Ganjar-Mahfud? Bukan. Ini untuk Pilpres 2024 yang mestinya tidak akan dinodai sebagai kontestasi yang rusuh dan curang. Hingga perlu mengundang konsultan politik dari luar. Kalau ada yang mengatakan rekonsiliasi nasional demi Pemilu damai, lihat hidden agenda di baliknya. Karena senyatanya, polarisasi yang muncul, jauh lebih kompleks. Jokowi tidak peduli hal ini, karena kekecewaan mendalam atas konsepsi rekonsiliasi yang ditolak Megawati, sehingga terjadi turbulensi Prabowo-Gibran itu. Hingga tega menabrak konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Tujuan menghalalkan cara.

Sumber : Status Facebook Sunardian Wirodono

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed