Jokowi, Pemimpin Out Of The Box

Oleh: Eko Sulistyo

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi menemui suku anak dalam beberapa waktu lalu, tiba-tiba saja menjadi ramai di jagad sosial media. Serangkaian foto rekayasa mencoba membangun opini negatif tentang pertemuan informal di tengah kebun sawit tersebut. Opini rekayasa coba dibangun untuk menimbulkan kesan negatif bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sebuah politik pencitraan.

Pembangunan opini negatif sebagai politik pencitraan seperti itu memang wajar dalam kehidupan politik di negara demokrasi karena opini publik merupakan kekuatan politik yang penting dan strategis dalam politik modern. Sementara politik pencitraan atau pencitraan politik berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan politik untuk membangun citra positif seseorang (komunikator) kepada publik (komunikan) yang tidak selamanya sesuai dengan realitas sebenarnya, karena mungkin hanya sama dengan realitas media atau realitas buatan media—atau yang dalam istilah komunikasi disebut sebagai “second hand reality.”

Namun Jokowi punya latar belakang historis yang berbeda dengan konteks politik pencitraan tersebut. Sebagai komunikator politik, Jokowi tidak melakukan rekayasa media untuk membangun pencitraan dan dukungan politik pada dirinya. Jokowi justru mereproduksi isu-isu di media dengan kegiatannya selama ini dengan gaya kepemimpinannya yang “out of the box.”

Ada tiga fenomena politik dominan dan model kepemimpinan yang telah ditabrak oleh Jokowi yang menjadikan sosoknya out of the box. Pertama, setelah reformasi dan dimulainya era electoral democracy dengan sistem pemilihan langsung presiden 2004, berkembang sebuah industrialiasi politik dengan merekayasa elektabilitas dan popularitas dalam sebuah industri pencitraan yang teroganisir, sitematis dan berbiaya tinggi.

Pencitraan sebagai feneomena politik menjadikan media (dan media sosial), konsultan politik, lembaga poolling serta survei sebagai “tim sukses strategis” untuk mendongkrak figur politisi dan menaikan elektabilitasnya. Jokowi sendiri muncul sebagai antitesa dari industrialisasi politik sudah disuarakan oleh para relawan pendukung Jokowi sejak pencalonannya sebagai presiden. Dalam deklrasi Tim Koordinasi Nasional Relawan Jokowi-JK yang diikuti 89 organisasi relawan saat itu dinyatakan salah satu problem demokrasi Indonesia sejak era reformasi adalah kenyataan tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh para politisi dalam kontestasi politik. Politik biaya tinggi ini erat hubungannya dengan vote’s buying dan meluasnya praktek politik uang.

Dalam upaya melawan politik pencitraan yang mahal para relawan Jokowi melahirkan antitesa melawan pencitraan media melalui media sosial yang murah, meriah dan gratis. Melalui media sosial ini figur dan program-program Jokowi menjadi hits dan trending topic di twitter dan facebook.

Fenomena kedua yang berkembang dalam politik Indonesia adalah latar belakang kelas sosial para pimpinan parpol dan elit politik dominan yang berlatar belakang pengusaha besar, mantan jenderal militer dan pimpinan birokrasi. Sebuah tradisi politik oligarkis yang dibangun secara sistematis di zaman Orde Baru Soeharto.

Memang setelah reformasi, partai-partai baru berdiri bersaing dalam arena demokrasi elektoral. Namun apapun partai yang saling berkompetisi, tiga kekuatan utama warisan Orde Baru ini masih menguasai semua partai, bahkan ada kecendrungan politisi berlatar belakang pengusaha semakin dominan diberbagai partai utama.

Jokowi muncul sebagai presiden bukan karena bagian dan kelanjutan dari oligarki kekusaan tersebut. Jokowi muncul sebagai antitesa kekecewaan publik akan watak oligarkis dan koruptif partai politik. Jokowi muncul karena dorongan aspirasi dari “arus bawah”. Munculnya gerakan arus bawah mendorong partisipasi dan harapan publik untuk kembali masuk ruang politik sebagai suatu jalan menuju kebaikan dan perubahan. Rakyat kembali melihat bahwa politik tidak hanya kotor, tapi juga masih menyisakan politik kebajikan yang aspiratif. Jokowi muncul dalam fenomena seperti ini.

Ketiga, sangat dirasakan bahwa kepemimpinan politik masih dipengaruhi kultur neo-feodalisme yang ditandai dengan berkembangnya politik dinasti, dimana “darah biru” keluarga tertentu mendominasi dan menjadi personifikasi partai, atau menduduki jabatan publik di pusat dan daerah. Politik dinasti ini telah menyebabkan proses demokrasi internal di partai menjadi lemah dan dimarginalkan. Dampaknya proses demokrasi kembali dibajak demi kepentingan sempit dinasti dan pendukungnya.

Dalam konteks ini kemunculan Jokowi juga bisa dikatakan secara tidak langsung telah membawa reformasi dalam keputusan organisasi partai pendukungya, PDIP. Sebagai sebuah partai politik dengan personifikasi kuat pada sosok dan figur Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terbukti bahwa PDIP sangat aspiratif dengan aspirasi “arus bawah” yang mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. Keputusan ini membuktikan bahwa PDIP dapat beradaptasi dengan dinamika politik yang menjadi harapan publik. Fakta ini menjadi preseden positif dalam konteks budaya politik kepartaian, bahwa seorang di luar dinasti Soekarno bisa dicalonkan oleh PDIP selama didukung oleh rakyat, jujur dan punya kompetensi.

Jokowi adalah pemimpin out of the box yang muncul dari lingkar sosial rakyat kebanyakan. Karena itu karakter dan kelakuan presiden dalam bentuk “blusukan” bertemu rakyat biasa merupakan kemistri yang ada dalam darah daging politikya. Dengan atau tanpa liputan media, “blusukan” sebagai metode mendengar aspirasi sebagai masukan untuk mengambil keputusan akan terus dijalankan oleh sang presiden. Karena seperti pernah disampaikannya sendiri dalam sebuah kesempatan, bahwa “demokrasi adalah mendengar suara rakyat.”

Tulisan ini diterbitkan sebagai pengantar Buku Katalog ‪#‎PRESIDENKU‬ JOKOWI, (Jakarta: Seknas Jokowi, 2016).

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *