by

Jernihnya Kasus RS Sumber Waras

Oleh : Axtea

Dalam dengar pendapat di Komisi III DPR, 14 Juni 2016, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK dapat membuktikan tidak ada kerugian Negara dalam pembelian lahan tersebut karena tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras., Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agus menjelaskan pihaknya sudah mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia dan MAPI, dan setelah menbanding semua temuan, hasilnya menyimpulkan tidak ada indikasi kerugian Negara. Komisi III DPR mendorong agar KPK menuntaskan penyelidikan kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras. “Jika KPK bisa membuktikan tidak ada kerugian negara, berarti BPK ceroboh, kami minta pimpinan BPK diganti, ujar Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR. Untuk selanjutnya dalam menyikapi hasil kerja penyidiknya, KPK akan bertemu BPK yang akan digelar sebelum lebaran. BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikasikan kerugian negara RP. 191,3 milar.

Dengan klarifikasi Agus ini, maka polemik tentang indikasi korupsi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras tak perlu diperdebatkan lagi.Semua pihak harus menghormati hasil penyelidikan KPK dan tak lagi mencari alasan untuk menyalahkan pemerintah DKI, terlebih terindikasi sejak awal bahwa adanya manuver politik dengan tujuan menjatuhkan posisi Gubernur Petahana Basuki TJahaja Purnama yang akan maju dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.

Kasus ini berawal dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI melaporkan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPD, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan wilayah Jakarta 2015, yang menemukan adanya kerugian negara senilai Rp. 191.3 milyar. BPK meyakini lahan tersebut berdiri ditepi jalan Tomang Utara, Jakarta Barat, dan auditor BPK juga membandingkan harga pembelian pemerintah DKI yang jauh lebih tinggi dari penawaran PT Ciputra Karya Utama pada tahun 2014, sehingga menimbulkan selisih yang merugikan negara. Atas dasar laporan ini, KPK meminta BPK kembali melakukan audit investigasi atas transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras, yang hasilnya sama dengan audit BPK Jakarta. Penyidik KPK tak begitu percaya, dan meminta keterangan dari pihak terkait, yakni Gubernur Ahok dan anak buahnya, para pelapor, termasuk akademikus. Dari kajian semua ini, KPK menyimpulkan tak ada indikasi korupsi.

Khusus dalam Kasus Sumber Waras, BPK juga dinilai telah melakukan kesalahan prosedur dalam auditnya sehingga menghasilkan Laporan Audit yang tendesius dengan mengabaikan fakta aktual, dan menampilkan fakta non aktual sehingga menyiratkan lunturnya independensi sebagai marwah utama sebuah audit dan pada akhirnya berujung kepada ketidak percayaan publik terhadap kredibiltas BPK.

Jernihnya persoalan jual beli lahan RS Sumber Waras ini, seharusnya menjadi momentum bagi BPK dan Pemeritah DKI untuk memperbaiki diri. DPR sudah mendesak pimpinan BPK diganti karena ceroboh dalam melakukan audit. BPK sendiri telah mencopot Edfina, Kepala BPK Jakarta, saat audit Sumber Waras keluar, meskipun tanpa ada sangsi pelanggaran kode etik. Sedangkan pemerintah DKI seharusnya menjelaskan perihal tiga indikasi pelanggaran dalam pembelian lahan tersebut, yakni, transaksi belum diatur oleh peraturan daerah, konsultasi publik dibuat setelah transaksi dan melanggar aturan pengadaan tanah, yang bila disengaja melanggar prosedur harus diberi sangsi yanga tegas.

Kita masih ingat bahwa Ketua BPK Harry Azhar Azis, ternyata namanya tercantum di Panama Papers karena memiliki perusahaan cangkang, dengan menggunakan alamat Gedung DPR RI sebagai alamat perusahaan, dan Ketua BPK sebelumnya Hadi Purnamo, ditangkap KPK segera setelah lengser sebagai Ketua BPK atas dugaan korupsi, yang menunjukkan adanya cacat moral dari keduanya, yang tidak terdeteksi dalam Fit and Proper Test oleh DPR RI.

 Untuk itu perlu dikaji ulang, metode rekuitmen para pimpinan BPK yang dilakukan oleh DPR RI yang hanya menghasilkan pimpinan BPK berasal dari anggota Parpol kerabat mereka sendiri, dengan mengabaikan kompetensi audit mendasar yang seyogyanya dimiliki oleh para pimpinan tersebut. Kalo perlu khususnya untuk kompetensi audit yang memadai, para pimpinan harus memiliki sertifikasi khusus sekelas Certified Public Accountant (CPA) atau Certified Internal Audit (CIA), sehingga tidak akan pernah ada lagi hasil audit abal2 yang diakui sebagai hasil audit profesional padahal pimpinannya sendiri tidak paham dengan prosedur audit yang profesional.** (ak)

Sumber : kompasiana

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed