by

Jakartaku Sayang, Jakartaku Malang

Dibatalkannya Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA), semakin membuat saya mempertanyakan kemampuan MA memahami persoalan yang terjadi di publik. Akhir-akhir ini banyak keputusan MA yang mengganggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Padahal kebijakan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi karena ada segelintir masyarakat yang kepentingannya terganggu menggugat kebijakan itu ke MA, dan anehnya dikabulkan oleh MA. 

Pelarangan kendaraan roda dua di kawasan Thamrin bertujuan untuk penataan transportasi umum dan melindungi keselamatan pengendara motor, bukan merampas hak azasi pengendara motor. Semakin lama putusan MA memang semakin tidak jelas arahnya. Jangan-jangan nanti MA akan mengabulkan gugatan sekelompok perokok yang menuntut Pergub No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dengan alasan melanggar HAM perokok. Padahal Pergub ini dibuat untuk mengurangi bahaya merokok bagi non perokok.

Lain lagi dengan program OK Trip. Sebaiknya sebelum program ini diluncurkan oleh Gubernur, Pemprov DKI Jakarta sudah harus selesai menata ulang rute angkutan umum secara menyeluruh. Jika angkutan umum belum tertata (katakan untuk 10–20 tahun mendatang), OK Otrip akan sulit diterapkan. Selain itu semua angkutan umum yang masuk dalam program OK Otrip harus dimiliki badan hukum seperti perintah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Jalan. Juga sistem OK Otrip harus sinkron dengan sistem IT Trans Jakarta dan KRL Jabodetabek supaya tidak membingungkan publik. 

Becak 

Kebijakan mengizinkan becak kembali beroperasi di wilayah tertentu di pemukiman merupakan kebijakan “ngawur”. Kalau kebijakan ini dilaksanakan akan meningkatkan kemiskinan kota. Para pengayuh becak yang akan datang pastinya tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan akan sulit mendapatkan penumpang, mengingat masyarakat sudah terbiasa menggunakan Ojol atau taksi online. Kalau di wilayah lingkungan tidak dapat penumpang, pasti becak-becak itu akan digenjot ke seluruh pelosok Jakarta.

Saran saya, seperti dari awal saya sampaikan di berbagai kesempatan, becak boleh beroperasi hanya di objek wisata dan para pengemudi becak mendapat gaji UMR dari Pemprov DKI Jakarta. Sama seperti di kota-kota besar lain di dunia. Kalau ini dilakukan, Pemprov DKI harus menjadi penyedia lapangan pekerjaan bukan meningkatkan kemiskinan kota.

Trotoar dan PKL

Kebijakan mengenai diizinkannya PKL untuk berjualan di mana saja, termasuk sekeliling Gelora Bung Karno selama berlangsungnya Asian Games, jika benar maka ini merupakan kebijakan konyol dari Gubernur DKI Jakarta. Trotoar di sekitar Gelora Bung Karno dibangun lebar diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menonton berbagai pertandingan Asian Games supaya jalan-jalan di sekitar Senayan tidak macet oleh kendaraan pribadi. 

Lokasi PKL di wilayah DKI Jakarta sudah meluber ke mana-mana, dan menurut saya sudah mengganggu aktivitas warga lain. Penertiban PKL yang selama ini dilakukan dengan biaya dan upaya yang tidak sedikit, hilang tanpa bekas.

Untuk PKL harus segera dicari formulanya yang tepat. Lokasi PKL harus banyak dilalui oleh manusia atau dibuat dilalui oleh manusia saat menuju tempat beraktivitas (kantor, pasar, sekolah dll). Lokasi harus steril dari kendaraan pribadi kecuali angkutan umum. Lokasi PKL harus milik Pemprov DKI supaya sewa lapaknya masuk ke kas Pemprov, bukan ke kas preman seperti yang selama ini terjadi. Uang sewa itu harus diperuntukkan bagi pengembangan lokasi PKL saja.

Sebagai penutup, sebelum melaksanakan atau mengumumkan program andalannya, sebaiknya Gubernur sudah harus memastikan bahwa dasar hukum program itu ada dan kebijakannya juga sudah ditetapkan. Jangan seperti program “Rumah DP 0%”, di mana aturan hukumnya belum ada tetapi sudah dilakukan ground breaking. Akibatnya bukan apresiasi tetapi celaan yang didapat dari publik. 

Sumber : Detik.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed