by

Islam Bukan Solusi : Janji Palsu Kebangkitan Islam

Oleh : Ahmet T Kuru

“Apakah Orang Arab kembali ke Agama?” adalah judul liputan BBC 2019 dari survei yang dilakukan di 11 negara dengan 25.000 orang yang diwawancarai. Pada tahun 2018, BBC juga melaporkan penurunan religiusitas di Turki: “The Young Turks Rejecting Islam.” Sumber lain juga mendokumentasikan penurunan religiusitas Islam di Turki dan masyarakat mayoritas Muslim lainnya.

Paradoksnya, salah satu alasan utama kemerosotan religiusitas baru-baru ini adalah “kebangkitan agama” yang telah terjadi di dunia Muslim dalam tiga dekade terakhir. Apa yang menjelaskan paradoks ini?Jawaban saya didasarkan pada dua agen utama kebangkitan Islam-politisi Islam dan cendekiawan Islam (ulama)- dan janji-janji yang mereka buat tetapi gagal memenuhi hak asasi manusia dan etika.

Islamis dan Hak Asasi Manusia

Dari berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 hingga Revolusi Iran tahun 1979, rezim sekuler mendominasi dunia Muslim. Selama periode ini, kaum Islamis terus-menerus menekankan bahwa rezim sekuler menindas berbagai kelompok, terutama Muslim konservatif, dan dengan demikian melanggar hak asasi mereka. Kaum Islamis mengklaim bahwa Islamisasi masyarakat dan politik akan mengakhiri penindasan itu dan memperluas hak asasi manusia. Dalam tiga puluh tahun terakhir, banyak negara mayoritas Muslim telah mengalami Islamisasi sosial-politik dan bahkan hukum. Wacana Islam menjadi dominan di ruang publik mereka, dan syariah ditambahkan ke dalam konstitusi mereka sebagai sumber hukum.

Di Iran, Islamisasi bersifat top-down; di Mesir, bottom-up; dan di Turki, itu terjadi di dua arah. Versi Islamisasi juga bervariasi dalam hal konsentrasi; Islamisasi legal terjadi di Iran dan Mesir, tetapi tidak di Turki. Sebaliknya, Islamisasi sebagian besar terkonsentrasi pada wacana publik dan pendidikan di Turki.Terlepas dari berbagai bentuknya, di sebagian besar negara, Islamisasi membawa undang-undang yang mengkriminalisasi penodaan agama. Undang-undang ini membatasi kebebasan berkeyakinan dan berekspresi bagi ateis, non-Muslim, dan Muslim yang tidak ortodoks (moderat).

Apalagi di beberapa negara, termasuk Mesir dan Turki, bahkan kelompok Islam (moderat) menghadapi persekusi. Dalam banyak kasus, kaum Islamis juga mereproduksi kebijakan nasionalis sekuler dalam menganiaya etnis minoritas. Di Turki, kaum Islamis berpendapat bahwa mereka dapat memecahkan masalah Kurdi dengan menekankan identitas Muslim bersama Turki dan Kurdi. Meskipun demikian, selama hampir dua dekade pemerintahannya, partai Islam Erdogan, AKP, sangat melanggar hak asasi manusia Kurdi.

Contoh nyata kesenjangan antara janji dan praktik Islamis adalah kasus Leyla Sahin. Pada tahun 2004, Sahin membuka kasus terhadap permerintah Turki di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dengan keluhan bahwa Sekolah Kedokteran Universitas Istanbul tidak mengizinkannya masuk kampus karena jilbabnya. Lima belas tahun kemudian, Sahin menjadi wakil ketua AKP yang membidangi hak asasi manusia. Dalam pertemuan pers, dia menyatakan: “tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di Turki.”Pelanggaran hak asasi manusia di bawah masyarakat Islam dan pemerintahan Islam tidak hanya menciptakan pembangkang politik tetapi juga agama. Lebih khusus lagi, pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan sekelompok pemuda Muslim yang mulai menganggap Islam sebagai agama yang bertentangan, atau setidaknya tidak mempromosikan hak asasi manusia.

Ulama dan Etika

Selama beberapa dekade, para ulama dan Islamis menyalahkan ideologi dan partai sekuler karena tidak etis dan menyebabkan korupsi. Islamis dan ulama telah berjanji bahwa Islamisasi akan mempromosikan etika publik. Para ulama dan Islamis telah berbagi gagasan utopis tentang Islam, yang telah diungkapkan dalam moto, “Islam adalah solusi!” Bagi mereka, Islam memberikan cetak biru(blueprint) untuk merancang semua aspek kehidupan, mulai dari “etiket di toilet hingga cara berpolitik”.

Meskipun demikian, sebagian besar negara yang telah mengalami Islamisasi telah mereproduksi masalah seperti otoritarianisme dan korupsi. Ulama di negara-negara ini terlalu banyak terlibat dengan politisi Islam untuk mengkritik kebijakan yang dianggap otoriter dan tidak etis pemerintah mereka. Bahkan, ide politik ulama masih didasarkan pada pemahaman abad pertengahan untuk mematuhi penguasa politik selama dia tidak secara terbuka meninggalkan agama Islam atau tidak menolak untuk mengikuti syariah. Dengan kata lain, ide-ide politik ulama belum diperbarui dengan mengintegrasikan konsep modern tentang pemisahan kekuasaan, checks and balances, oposisi, dan kebebasan berbicara.

Misalnya, sekali lagi di Turki, seorang sarjana hukum Islam terkemuka, Hayrettin Karaman, telah memainkan peran kunci dalam mempertahankan aliansi antara Erdogan dan para ulama. Apalagi sejak 2014, Karaman mengeluarkan berbagai fatwa untuk mendukung dan membela AKP, terutama ketika partai menghadapi kritik atas kebijakan otoriter dan korupsi. Baru-baru ini, banyak Muslim, terutama di generasi muda, tampak muak dengan korupsi yang sedang berlangsung di negara mereka dan pembenaran ulama terhadap penguasa yang korup. Kritik umat Islam terhadap para ulama ini semakin berubah menjadi kritik terhadap Islam. Banyak yang mulai melihat Islam sebagai agama yang gagal menghasilkan etika publik.

Islam Harus Menjadi “Agama” Lagi

Menyusul runtuhnya Uni Soviet, komunis tertentu berpendapat bahwa itu tidak berarti kegagalan ideologi mereka, karena komunisme sejati tidak pernah dipraktikkan di sana. Demikian pula, menghadapi politik Islamis yang gagal, banyak Islamis mengklaim bahwa ide-ide mereka tidak salah karena belum benar-benar dipraktikkan. Pada kenyataannya, paradigma Islamis yang menghadirkan Islam sebagai solusi dari semua masalah, telah mengalami keruntuhan global. Kegagalan Islamis untuk melindungi hak asasi manusia dan kegagalan ulama untuk mempromosikan etika publik adalah dua indikator utama dari krisis ini.

Sebagai agama-dalam arti sempi-Islam dapat berkontribusi pada moralitas masyarakat modern. Namun, sebagai doktrin politik, Islam tidak dapat menyelesaikan masalah sosial-politik atau ekonomi umat Islam.Islam harus dikonsep ulang dengan penekanan pada iman, ibadah, hak-hak, dan etika, bukan dianggap sebagai doktrin politik. Jika tidak, semakin banyak pemuda Muslim yang akan berpaling darinya.

*Ahmet T. Kuru adalah Professor of Political Science at San Diego State University. Dia penulis buku “Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey”. Juga co-editor (with Alfred Stepan) untuk buku Democracy, Islam, and Secularism in Turkey. Buku barunya ” Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison” sudah diterbitkan pada Agustus 2019.

Sumber : Status Facebook Budi Santosa Purwokartiko

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed