by

Ini Pemberantasan Korupsi Bukan Balas Dendam

Inilah yg menjelaskan mengapa ketika mantan-mantan pejabat Kabinet SBY terjaring operasi antirasuah KPK, maka langsung dibuat senbuah cipta opini bahwa ‘orang-orang dekat SBY dijadikan sasaran oleh rezim Jokowi’. Padahal, proses penyelidikan tipikor tsb bisa jadi sudah dimuai sebelum Presiden Jokowi (PJ) menjabat. Dan kalaupun setelah PJ menjabat dan aparat antirasuah melakukan tindakan, dan pihak yang terjaring memiliki kaitan dengan rezim SBY, hal itu bukanlah karena aksi balas dendam politik, tetapi memang berdasar fakta dan bukti-bukti hukum.

Yang terakhir itu bisa dibuktikan dengan reputasi aparat antirasuah seperti KPK yang dipercaya publik karena tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas. Kredibilitas KPK dalam penindakan tipikor memang mengatasi Polri maupun Kejaksaan, karena tak ada satupun terdakwa tipikor yang ditangani oleh KPK yang lolos dari sanksi hukuman penjara. Oleh karena itu, upaya cipta opini negatif tersebut akan mudah dimentahkan oleh KPK berdasarkan track record yg dimiliki.

Dengan demikian, resistensi thd tindakan antirasuah dengan menggunakan wacana balas dendam politik tampaknya hanya bisa ditepis efeknya jika aparat antirasuah selain KPK juga mampu tampil dengan rekam jejak yang kinclong. Karena hanya dengan cara itu opini publik yg diciptakan oleh kelompok anti pemberantasan korupsi bisa dicounter secara efektif dan telak.

Di era informasi terbuka dan tanpa batas saat ini, pertarungan opini melalui media dan medsos tidak terhindarkan dan nyaris tak bisa ditutup. Untuk melawannya, tidak hanya menggunakan kontra opini, tetapi menggunakan bukti yg kongkrit sehingga publik dapat menguji validitas masing-2 sumber informasi. KPK sudah membuktikan dengan track recordnya yang baik. Selanjutnya Polri dan Kejaksaan harus pula mengikutinya. Semoga.**

Sumber : facebook Muhammad AS Hikam

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed